Kedudukan
Letter of Credit dalam Akad Fiqih Niaga Ekspor-Impor
Letter of credit
(L/C) merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bank mitra devisa importir
atas permintaan importir. Merujuk dari istilah yang digunakan yaitu “letter”,
yang berarti surat, maka L/C ini bentuknya menyerupai semacam wesel bayar.
Jadi, ia merupakan sebuah surat berharga yang bisa dipergunakan oleh eksportir
untuk menguangkan biaya yang “ditagihkan” kepada importir untuk kebutuhan
pengapalan barang pesanannya (delivery order/DO). L/C diajukan oleh importir
setelah ditandatanganinya nota kesepakatan ekspor-impor antara eksportir dan
importir.
Selengkapnya mengenai
prosedur penerbitan L/C adalah sebagai berikut:
1. Importir
mengajukan permintaan kepada bank devisa untuk membuka L/C untuk dan atas nama
eksportir, sembari menunjukkan bukti-bukti surat izin impor dan dokumen-dokumen
yang diperlukan dalam impor barang.
2. Berbekal
dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya bank devisa melakukan kontrak valuta
dengan importir. Kontrak valuta ini umumnya dilakukan dalam bentuk kontrak
penukaran berjangka (forward exchange contract), yaitu suatu kontrak berjangka
ke depan yang memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian
transaksi spot. Biasanya, batas penyerahan adalah 10 hari setelah terjadinya
kontrak. Adapun harga valuta adalah didasarkan harga pertukaran valuta saat
ini. Tujuan dari mendasarkan harga valuta dengan harga pasar saat ini adalah
untuk melindungi pembeli (importir) dari kemungkinan risiko fluktuasi kurs
dalam mendapatkan valuta asing yang dipergunakan untuk memenuhi kewajibannya
membayar eksportir pada waktu yang akan datang. Sifat dari kontrak berjangka ini
tidak bisa dihindari oleh eksportir dan importir seiring mata uang asing yang
dipergunakan dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, status
hukum fiqihnya adalah boleh karena unsur dlarurat lil hajat.
3. Selanjutnya bank
devisa mitra dari importir ini menerbitkan L/C atas nama importir berbekal
korespondensi informasi dari bank di luar negeri. Bank yang ada di luar negeri
ini disebut dengan istilah advising bank, yaitu bank pemberi nasehat.
Kedudukannya setara dengan seorang penasehat akuntan publik.
4. Selanjutnya
advising bank ini bertugas memberi informasi kepada eksportir bahwa telah ada
pembukaan L/C atas nama dirinya di bank devisa mitra importir. Karena fungsinya
memberi informasi eksportir ini maka advising bank ini sering dikenal juga
sebagai notifying bank (bank pemberi tahu).
5. Selanjutnya bank
notifikasi ini berperan memberitahu kepada issuing bank (bank pembuka L/C)
bahwa ia menjamin sepenuhnya pembayaran yang ditanggung oleh importir untuk
keperluan pengapalan barangnya.
6. Eksportir yang
menerima pemberitahuan dari notifying bank merupakan pihak yang diuntungkan
dengan informasi L/C ini. Oleh karena itu pula, pihak eksportir sering disebut
juga sebagai beneficiary (pihak yang diuntungkan). Selanjutnya, atas dasar
pemberitahuan ini, pihak eksportir mengupayakan stock barang yang dibutuhkan
oleh importir, lengkap dengan segala pernik pengurusan PPh, PPn, Kepabean,
Container, trucking, menyewa ruang kapal, hingga jasa pelabuhan yang dibutuhkan
sampai kemudian barang berada di atas kapal (freight on board) yang bertindak
selaku carrier (jasa angkut barang)
7. Setelah barang
yang dibutuhkan importir berada di atas kapal, maka pihak eksportir menerima
bill of lading dari kapal carrier, kemudian menyerahkannya kepada pihak penjamin
biaya yang ditunjuk oleh “koresponden” bank devisa mitra importir untuk
mendapatkan pembayaran total biaya pengapalannya.
8. Bill of lading ini
selanjutnya dikirimkan kepada importir lewat jasa issuing bank (bank penerbit
L/C) untuk memberitahu total biaya yang dibutuhkan.
Melihat skema relasi
terbitnya L/C atas dasar permintaan importir kepada issuing bank yang
dilanjutkan ke notifying bank, dan kemudian dilanjutkan ke eksportir, dan
eksportir kemudian menunjukkan bukti pengapalan dengan total biaya yang
disampaikan lewat bill of lading oleh pihak kapal, kemudian bill of lading ini
dijadikan dasar acuan pencairan dana bagi pihak eksportir dan sekaligus dasar
tagihan bank penjamin biaya pengapalan atas nama importir ke eksportir, maka
status L/C ini dalam konteks fiqih dapat diperinci sebagai berikut:
1. Letter of Credit
berperan sebagai:
- Surat perintah
menjalankan kontrak jual beli yang sudah dilaksanakan
- Surat hutang
issuing bank kepada bank koresponden di luar negeri
- Surat penjaminan
biaya pengupayaan barang dan sekaligus pengapalannya oleh bank notifikasi
kepada eksportir
- Surat perintah
pengusahaan barang ke eksportir
- Surat Perintah
pengapalan
Kesimpulan dari peran
L/C ini, adalah seolah ia merupakan perantara akad pengupayaan stock oleh
importir kepada eksportir sebagaimana tertuang dalam akad perjanjian kontrak.
Karena sudah ada kontrak kesepakatan antara importir dan eksportir, maka L/C
menyerupai surat perintah istishna’ bil wa’di lil syira’ (pengupayaan
barang/stock dengan janji akan dibeli oleh importir). Bagaimana L/C diduga bisa
masuk ke dalam bagian akad ini, insyaallah kelak akan dibahas dalam tulisan
berikutnya.
2. Bill of lading
berperan sebagai:
- Surat pemberitahuan
bahwa perintah importir telah selesai dilaksanakan eksportir
- Surat bukti bahwa
barang yang dipesan oleh importir sudah dikapalkan oleh eksportir
- Surat penagihan
biaya oleh eksportir ke bank penjamin
- Surat penagihan
valuta oleh bank penjamin kepada issuing bank
- Surat penagihan
hutang oleh issuing bank kepada importir
Kesimpulan dari bill
of lading ini adalah bahwa ia merupakan jawaban atas perintah yang tertuang
dalam L/C. Namun, jika dalam asumsi awal bahwa perjanjian ekspor-impor dengan
menempatkan kapal sebagai wakil dari importir dalam menerima barang, nampaknya dokumen
bill of lading ini belum bisa disebut sebagai lafadh jawaban kesanggupan
menjadi wakil importir tersebut. Hal pokok yang mendasari adalah: pemilik cargo
hanya mengetahui ke mana barang yang dikapalkan oleh eksportir ini hendak
dikirimkan setelah penyerahan barang di atas kapal. Jika pihak kapal
ditempatkan sebagai wakil dari eksportir maka ada kemungkinan untuk bisa.
Namun, karena pihak cargo ini menduduki posisi penerima barang yang mewakili
importir, maka status selaku wakil eksportir ini tidak mungkin terjadi.
Akibatnya, transfer of risk juga belum bisa dilakukan.
Setelah mencermati
peran dari L/C dan bill of lading, maka disimpulkan bahwa di antara kedua
dokumen L/C dan bill of lading tidak mengesankan adanya unsur lafadh ijab qabul
akad wakalah disebabkan bill of lading diserahkan setelah kerja dilakukan oleh
eksportir sampai dengan barang dikapalkan. Sementara lafadh qabul akad wakalah
harus dilaksanakan sebelum kerja sebagai bentuk kesanggupan mewakili importir.
Wallahu a’lam bish shawab. []
Muhammad Syamsudin,
Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim
Tidak ada komentar:
Posting Komentar