GUS DUR,
AL QUR’AN, KRISIS
Catatan
Ramadhan buat Calon Presiden
Oleh:
Adhie M. Massardi
TIDAK
sekali-kali aku mengabdi kepada Gus Dur kecuali untuk gagasan politik
kebangsaan yang digagasnya. Dan tiada keraguan sedikit pun bagiku pikiran yang
dikembangkan Gus Dur selain demi kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sebab ketika aku bertanya “Bagaimana cara mengeluarkan bangsa ini dari krisis?” Gus Dur menjawab: “Karena saya orang pesantren, tiada referensi yang lebih baik kecuali Al Qur’an. Dan Surat Yusuf dengan kisah 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk adalah sebaik-baik metode penyelesaian krisis bagi suatu bangsa!”
Gus Dur kemudian menjelaskan kisah Kanjeng Nabi Yusuf yang spektakuler itu, yang menurut Gus Yahya (Staquf) itu hasil istikhoroh beberapa kiai khos yang diminta Gus Dur untuk mencari rumusan guna bekal menjalankan amanah sebagai Presiden RI.
“Kalau dihitung krisis bangsa kita mulai 1997, maka menurut metode Nabi Yusuf krisis akan selesaikan pada 2004,” tutur Gus Dur.
Tapi bukankah dalam Kitab Suci Nabi Yusuf menangani krisis dengan terlebih dulu melakukan kerja antisipasi sejak krisis belum terjadi? Sedang Gus Dur harus mulai pada 1999, dua tahun setelah krisis terjadi?
“Makanya kita harus bekerja lebih keras dan lebih cepat dalam membangun fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menahan agar krisis tidak semakin dalam. Kita juga harus segera menata lumbung-lumbung bangsa, sumber-sumber daya yang kita miliki, agar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat seperti pesan Konstitusi UUD 1945,” kata Gus Dur.
Aku kemudian menyaksikan bersama kabinetnya, terutama ekonom DR Rizal Ramli yang dikatakan iman kebangsaannya 24 karat, mengayunkan langkah dengan tegap dan tegas.
Bulog yang di zaman Soeharto merupakan salah satu lumbung korupsi, direformasi agar benar-benar menjadi penopang perekonomian para petani. Dilakukan moratorium (penghentian) penjualan sumber-sumber daya alam (minyak, gas, dll). Blok Cepu yang kaya minyak dan Blok Tangguh dengan cadangan gas sangat besar, proses penjualannya ditinjau kembali.
Sedang yang sudah berjalan seperti Freeport di Papua, direnegosiasi karena di masa lalu kontraknya penuh rekayasa dan dikorup para pembesar negara. Tak lupa Rizal Ramli juga diminta Gus Dur untuk mengatur ulang berbagai tata niaga dan kebijakan moneter demi sebesar-besar kepentingan perekonomian domestik.
Di bidang sosial politik, gebrakan Gus Dur dimulai dari dalam pemerintahan sendiri. Departemen Sosial dilikuidasi. Bukan hanya karena dijadikan lahan korupsi di masa lalu, tapi untuk membangkitkan kembali solidaritas sosial di masyarakat. Sebab sesungguhnya sifat kebersamaan, penghormatan terhadap kebhinekaan (pluralisme), mengakar sangat kuat di tengah masyarakat kita.
Gus Dur juga percaya, sebenarnya rakyat Indonesia punya daya survival yang tinggi, dan setiap daerah memiliki cara untuk melakukan recovery untuk berbagai tantangannya. Bahkan dalam hal terjadi konflik sosial. Tapi oleh rezim Soeharto semua itu dirusak, dan diubah jadi ketergantungan kepada pemerintah (Pusat).
Departemen Penerangan dibubarkan karena dalam pandangan Gus Dur, tidak ada penjelasan yang lebih baik atas kinerja pemerintah kepada rakyat kecuali dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta keteladanan para pejabat negaranya. Itulah sebabnya siapa pun pejabat publik yang terindikasi korupsi, tak terkecuali menteri-menteri dari parpol pendukung, langsung diberhentikan.
Tidak pernah dijadikan pertimbangan apakah (pemecatan menteri) korup itu akan berdampak politik atau tidak. “Kepercayaan rakyat atas kredibilitas dan integritas pemerintahan jauh lebih penting dibandingkan dampak politik di internal pemerintah (presiden),” jawab Gus Dur ketika aku mengingatkan soal pemecatan menteri-menterinya itu. []
Sumber:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar