Rabu, 18 April 2018

(Do'a of the Day) 02 Sya'ban 1439H


Bismillah irRahman irRaheem

In the Name of Allah, The Most Gracious, The Most Kind

Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa 'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirli maa qaddamtu, wa maa akhkhartu, wa maa asrartu, wa maa a'lantu. Antal muqaddimu wa antal mu'akhkhiru. Laa ilaha illaa anta.

Ya Allah, hanya kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakal dan kepada-Mu aku kembali. Dengan izin-Mu aku menentang musuh-Mu, kepada-Mu aku minta keputusan. Maka ampunilah dosa yang telah kulakukan, yang akan datang, yang kurahasiakan, dan dosa yang kulakukan secara terang-terangan. Engkaulah Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir, tiada Tuhan kecuali Engkau.

Dari Kitab Al-Adzkar - Imam An-Nawawi, Bagian 1, Bab 10.

Peristiwa Akhir Sya’ban 1393 H


Peristiwa Akhir Sya’ban 1393 H

Pada 27 September 1973 bertepatan dengan 29 Sya’ban 1393 H, terjadi keributan di gedung DPR RI Jakarta. Saat itu sedang diadakan Pembicaraan Tingkat II mengenai RUU Perkawinan. Aksi-aksi solidaritas terjadi di berbagai daerah yang berbuntut penahanan beberapa aktivis muslim. Antusias umat Islam mengikuti proses pembahasan RUU ini luas biasa, mungkin persis seperti suasana pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 ini. NU melaui PPP berhasil memegang kemudi dan memainkan peran yang sangat taktis berhadapan dengan PDI, Golkar dan ABRI.

RUU Perkawinan yang kemudian disahkan menjadi UU No 1 Tahun 1974 merupakan ketentuan Undang-Undang yang sangat penting terkait eksistensi umat Islam di Indonesia. Hukum perkawinan yang diterapkan di suatu negara menunjukkan sejauh mana negara ini mendasarkan hukum positifnya pada ajaran agama. Hukum perkawinan atau lebih luas hukum keluarga terkait erat dengan ketentuan agama di satu sisi, dan urusan negara di di sisi lainnya. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim yang taat beragama ketika itu berhadapan dengan kelompok nasionalis sekuler. Saat itu bahkan terdengar pernyataan miring yang membuat geram umat Islam, bahwa “kita tidak bisa membuat kemajuan-kemajuan bila selalu memegang ajaran agama”.

Proses pembahasan RUU Perkawinan itu sebenarnya merupakan titik puncak dari perdebatan mengenai hukum perkawinan yang terjadi sejak zaman kolonial.  Perdebatan tidak hanya terjadi antara kelompok Islam(is) dengan kelompok sekuler di satu sisi tetapi juga dengan para aktivis gender. Beberapa point dalam ketentuan hukum keluarga Islam dinilai memberikan perlakukan tidk adil terhdap kaum perempuan, terutama terkait poligami, talak, perwalian dan pembagian harta warisan.

Masalah UU perkawinan menjadi perhatian penting ketika Kementerian Agama didirikan pascakemerdekaan. Pada Oktober 1950, Menteri Agama KH Wahid Hasyim membentuk Panitia Penyelidik Hukum Nikah, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Hasilnya disusun tiga RUU perwinan: 1)RUU perkawinan yang berifat khusus, 2)RUU perkawinan untuk umat islam, dan 3)RUU Perkawinan untuk umat Kristen.

Berikutnya, pada 1954, Menteri Agama KH Muhammad Ilyas mengajukan RUU Perkawinan khusus untuk umat Islam. Menteri Agama dari perwakilan NU ini memilih “mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia”. Namun RUU ini kandas karena DPR telah menandatangani RUU yang lebih bersifat umum di atas. RUU inisiatif ini ditandatangani oleh Ny. Sumantri dari Fraksi PNI.

Adanya dua RUU ini menyebabkan pembahasan RUU perkawian menemui jalan buntu. Pihak NU menegaskan bahwa bahwa dalam negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya perkawinan diatur menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataannya seperti ikatan perjanjian pada umumnya. Sementara pengusul RUU inisiatif mempertimbangkan aspirasi dari kelompok nonmuslim di parlemen serta para aktivis gender.

Pada masa Orde Baru, 31 Juli 1973, pemerintah mengajukan RUU Perkawinan yang baru. Bersamaan dengan itu, dua RUU yang pernah diajukan ke DPR dinyatakan dicabut kembali. Namun peristiwa ini memicu reaksi yang luar biasa di kalangan umat Islam. Ada sebelas point dalam RUU dari pemerintah itu yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. RUU itu juga mirip sekali dengan RUU perkawinan yang diajukan oleh Ny. Sumantri. Apalagi ditemukan bahwa ada bagian dalam RUU dari pemerintah itu yang merupakan terjemahan saja dari Burgerlijk Wetboek dan Huwelijksordonantie Christen Indonesier pada zaman Belanda dulu.

Gelombang penolakan RUU Perkawinan terus mengemuka. Buya Hamka di harian KAMI, antara lain menulis bahwa RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah itu telah memaksa Kaum Muslimin sebagai golongan mayoritas di negeri ini untuk meninggalkan syariat agamanya sendiri. Para pelajar Islam yang menggabunga diri dalam Badan Kontak Generasi Pelajar Islam membuat pernyataan tertulis dengan judul “Jangan Ganggu Aqidah Kami”. Pernyataan senada juga disampaikan secara perseorangan maupun kelompok kepada Presiden Soeharto dan kepada DPR. Institut Agama Islam  Yogyakarta juga memberikan catatan akademis terkait RUU itu.

Kemudian atas prakarsa Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Bisri Syansuri, pada 22 Agustus 1973, diadakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Jombang yang menolak secara tegas RUU Perkawinan ini disertai dengan dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadits. Namun tidak hanya menolak, Munas Alim Ulama ini juga mengajukan beberapa usulan yang rinci terkait perubahan pasal demi pasal yang menjadi pegangan bagi Fraksi PPP di DPR RI.

Reaksi penolakan umat Islam itu pun membuat Presiden Soeharto gamang. Dalam peringatan Isra’Mi’rj di Masjid Istiqlal Jakarta ia menyampaikan pernyataan khusus bahwa, “tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau pemerintah mengajukan RUU yang bertentangan dengan aspirasi dan pandangan masyarakat yang ada di Indonesia”.

Tibalah saat-saat yang ditunggu, yakni pemberian pemandangan umum oleh fraksi-fraksi di DPR dan tanggapan pemerintah, pada sesi Pembicaraan Tingkat II RUU Perkawinan, 17-18 Septembr 1973. Para aktivis Islam menyimak sidang dari balkon di sisi-sisi ruang sidang dalam suasana tegang. Tiga fraksi di DPR, yakni ABRI, Fraksi Golkar dan PDI cenderung “main aman” terhadap pembahasan RUU ini. Fraksi PDI yang paling disorot dalam pembahasan ini hanya menyampaikan pandangan normatif disertai imbauan agar masyarkat tenang dan menunggu proses sidang berlangsung.

Sementara itu fraksi PPP bersifat aktif menyampaikan catatan-catatan dan usulan perubahan beberapa pasal dalam RUU perkawinan. Salah satu bagian yang disoroti adalah bab dan pasal mengenai pertunangan yang antara lain menyebutkan bahwa ketika terjadi kehamilan dalam pertunangan itu, maka pria diharuskan kawin dengan wanita jika disetujui oleh pihak wanita. Kepada para aktivis gender, Fraksi PPP menegaskan bahwa peraturan tentang pertunangan itu justru merendahkan derajat wanita sebab merupakan perlindungan hukum terhadap pergaulan bebas yang hampir selalu merugikan kaum wanita.

Ketika memasuki pembacaan tanggapan pemerintah yang diwakaili oleh Menteri Agama, sidang tidak kondusif lagi. Pada saat pembicaraan mengenai pasal pertunangan, para aktivis Islam meneriakkan yel-yel menolak RUU perkawinan dari balkon-balkon sidang. Sidang dihentikan. Para anggota DPR dikawal keluar dari ruang sidang. Beberapa aktivis yang dianggap sebagai penggerak keributan itu ditahan.

Tidak untungnya, keributan di ruang sidang DPR yang berbuntut penahanan beberapa aktivis Islam itu memicu reaksi umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia sehingga dianggap menggangu “stabilitas politik dan pembangunan”. Penahanan para aktivis Islam itu sangat disesalkan dan memicu aksi solidaritas dari luar kota Jakarta. Umat Islam juga diserukan membacakan qunut nazilah untuk mereka yang ditahan oleh aarat keamanan. Peristiwa dalam Sidang DPR RI yang disebut sebagai “Peristiwa Akhir Sya’ban” itu menjadi titik balik bagi pemerintah dan Fraksi Golkar yan cukup dominan dengan 261 kursi ditambah 75 kursi ABRI. Sementara Fraksi PPP mempunyai 94 kursi dan PDI 30 kursi.

Namun kondisi itu dimanfaatkan dengan baik oleh PPP untuk mengadakan lobbying tingkat tinggi di luar gedung DPR. PPP terus mengadakan serangkaian pertemuan dengan pimpinan politik, meskipun manuver di luar sidang itu dinilai oleh para politisi PDI tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi. PPP merasa bertanggungjawab terhadap kondisi itu dan ingin memperjuangkan agar UU Perkawinan dapat disahkan tetapi sesuai dengan ajaran Islam. Rais Aam Majelis Syuro PPP KH Bisri Syansuri dan Ketua Fraksi PPP KH Masjkur juga secara khusus menemui Presiden Soeharto dengan membawa hasil Munas Alim Ulama NU di Jombang.

Serangkaian lobbying yang telah dilakukan oleh PPP telah menghasilkan perumusan-perumusan baru di dalam RUU perkawinan yang “mau tidak mau” harus disetujui oleh para anggota DPR, terutama dari kalangan mayoritas Fraksi Golkar.

Menjelang penyelesaian RUU Perkawinan, ratusan pemuda pemudi yang menamakan diri Kesatuan Ummat Islam Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI dengan pengawalan ketat para petugas keamanan. Sementara para anggot fraksi lain terlihat tegang, para anggota Fraksi PPP terlihat tenang. KH Masjkur sendiri sebelumnya telah bertemu dengan beberapa pemimpin demonstran dan menyampaikan perkembangan terakhir dari hasil-hasil lobbying tingkat tinggi itu.

Pada 22 Desember 1973 dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 369 dari 460 anggota DPR yang ada, RUU perkawinan ditetapkan secara aklamasi. Kemudian pada 2 Januri 1974 RUU ini disahkan oleh presiden RI sebagai Undang-Undang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal yang sama. UU ini terdiri dari 14 bab dengan 67 pasal. Sistematika bab tidak berbeda dengan RUU yang diajukan oleh  pemerintah, namun bab tentang pertunangan dan pengangkatan anak telah dihapus. Sementara rumusan pasal-pasalnya merupakan “refisi yang berat” dari RUU versi pemerintah.

Meskipun UU Perkawinan No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam, namun rumusan-rumusannya dianggap telah memberikan “hak istimewa” terhadap hukum perkawinan Islam. Apalagi UU itu telah memberikan mandat yang jelas terhadap Pengadilan Agama yang “dimandulkan” sejak era kolonial. Sementara Pengadilan Agama sendiri adalah lembaga peradilan perdata yang khusus untuk umat Islam, terutama berkaitan dengan persoalan hukum keluarga. ***

Disarikan dari Daniel S. Lev dalam Islamic Court in Indonesia: A Study in the Pollitical Bases of Legal Institution.

[]

(A. Khoirul Anam)

(Hikmah of the Day) Cara Kai Umar Mangkuyudan Tanggapi Bayi yang Rewel


Cara Kai Umar Mangkuyudan Tanggapi Bayi yang Rewel

Suatu ketika ada salah satu cucu Kiai Umar bin Abdul Mannan asal Mangkuyudan, Solo, yang sangat rewel. Bahkan, setiap hari orang tuanya harus begadang hingga dini hari karena ulah sang bayi yang selalu menangis tersedu. Penyebabnya pun tak diketahui dengan jelas dan berbagai cara yang telah dilakukan orang tua dalam rangka menenangkan sang buah hati, juga tak menuai hasil sama sekali.

Merasa tak tahan terhadap sikap sang anak, orang tua tersebut berinisiatif untuk sowan kepada Kiai Umar agar disuwuk, didoakan supaya sang bayi mendapat ketenangan. Ia kemudian matur kepada kiai, "Mbah niki pripun,putra kula kok rewel sanget (Mbah ini bagaimana, kok anak saya rewel sekali)?”

Mendengar aduan orang tua sang bayi, Kiai Umar malah tersenyum dan menimang-nimang bayi tersebut. Kemudian ia berkata, "Iki ora nangis iki, bayi iki lagi nderes, lagi ngaji. Ayo sing banter ngajine, ayo sing kenteng nderese! (Bayi ini (hakikatnya) tidak sedang menangis, bayi ini sedang mendaras Al-Qur’an. Ayo yang keras ngajinya, ayo yang kuat tadarusnya!),” kata Kiai Umar seraya mengelus-elus sang bayi.

Mendengar hal tersebut, kedua orang tua tersebut hanya bisa mengamini saja. Berharap apa yang dikatakan kiai pengasuh Pesantren Al Muayad Mangkuyudan Solo ini menjadi doa yang terkabul di kemudian harinya.

Dan ternyata benar. Seiring berjalannya waktu. Sang bayi tumbuh menjadi pribadi yang cinta akan Al-Qur’an. Hal itu terbukti dengan berhasilnya ia mengkhatamkan hafalan Al-Qur’an 30 juz, di usianya yang masih belasan tahun.

Dari kisah tersebut dapat diambil hikmah bahwa dalam menanggapi kenakalan buah hati—atau segala sesuatu yang timbul darinya yang tak mengenakkan hati—sebaikanya ditanggapi dengan kata-kata yang positif. Jangan malah mengelurkan kata-kata kotor atau mengumpat sang anak, yang bisa jadi itu malah menjadi doa buruk yang terkabulkan. Na'udzubillah. ***

Kisah ini pernah dituturkan Pengasuh Pesantren Sirojuth Tholibin Brabo Tanggungharjo Grobogan, KH Muhammad Shofi Al Mubarok yang juga salah satu cucu KH Umar bin Abdul Mannan Solo.

[]

(Ulin Nuha Karim)

(Ngaji of the Day) Hukum Praktik Suap untuk Penerimaan CPNS


Hukum Praktik Suap untuk Penerimaan CPNS

Pertanyaan:

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, saya masih sering mendengar praktik suap untuk penerimaan seseorang untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebelum akhirnya menjadi pegawai negeri sipil. Katanya ini adalah suap syari karena dibolehkan. Mohon keterangannya terkait praktik suap ini dan semacamnya. Terima kasih. Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

Ahmad Fadilah – Lampung

Jawaban:

Assalamu ‘alaikum wr. wb.
Penanya yang budiman, semoga Allah SWT menurunkan rahmat-Nya untuk kita semua. Ulama sepakat atas keharaman praktik suap atau uang sogok (risywah) dalam bentuk apapun. Sejumlah dalil agama jelas mengecam praktik suap sebagaimana Al-Baqarah ayat 188 berikut ini:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, “Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui,” (Al-Baqarah ayat 188).

Selain Al-Quran, Rasulullah SAW juga mengecam keras tindakan tercela ini. Kecaman atas praktik suap ini dimaknai oleh para ulama sebagai sebuah larangan sebagaimana riwayat sejumlah perawi berikut ini:

عن عبد الله بن عمرو قال لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

Artinya, “Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap,” (HR Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Praktik suap ini tidak hanya melibatkan penerima dan pemberi suap. Praktik ini juga memasukkan di dalamnya pihak perantara keduanya. Artinya, pihak ketiga yang menjadi perantara juga termasuk orang yang mendapat kecaman Rasulullah SAW sebagai keterangan Al-Habib Abdullah bin Husein Ba‘alawi:

وقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ والرَّائِشَ وهو السَاعِي بَيْنَهُمَا

Artinya, “Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan penyuapan, yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara antara keduanya,” (Lihat Al-Habib Abdullah bin Husein Ba‘alawi, Is‘adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, Surabaya, Al-Hidayah, tanpa keterangan tahun, juz II, halaman 100).

Sampai di sini jelas bahwa praktik suap adalah dosa besar dan perbuatan tercela dalam syariat Islam. Dengan keterangan ini jelaslah bahwa tidak ada istilah suap syari atau uang sogok syari karena pada prinsipnya risywah itu adalah haram sebagaimana tidak ada zina, judi, pembunuhan, dan kezaliman syari.

Tetapi ada kondisi di mana sistem lembaga atau sistem sosial yang memaksa anggota masyarakat untuk melakukan praktik suap atas sebuah layanan atau imbalan tertentu yang sebenarnya tidak dibenarkan juga dalam hukum positif yang berlaku. Masalah ini juga yang salah satunya diangkat dalam Muktamar Ke-31 NU di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali pada 29 November-1 Desember 2004 pada Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi’iyyah, yaitu perihal penyuapan dalam penerimaan PNS.
Para muktamirin ketika itu dihadapkan pada pertanyaan bagaimana hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima sebagai PNS dan semacamnya?

Para kiai peserta muktamar ketika itu menjawab bahwa pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah risywah (suap). Pada dasarnya risywah itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima.

أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطي لاضطراره للتوصل لحق بأي طريق كان

Artinya, “Atau (ia memberikan suap) dimaksudkan agar hakim memberikan putusan hukum yang menguntungkannya secara benar, atau dimaksudkan untuk mencegah kezaliman, atau dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya, maka yang fasik hanya yang mengambil (suapnya) saja. Sedangkan yang memberi tidak berdosa karena terpaksa agar bisa mendapat haknya dengan jalan apapun,” (Lihat Al-Habib Abdullah bin Husein Ba‘alawi, Is‘adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq, Surabaya, Al-Hidayah, tanpa keterangan tahun, juz II, halaman 100).

Dari sejumlah keterangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa praktik suap untuk penerimaan CPNS, lembaga negara, atau lembaga swasta tidak dibenarkan menurut Islam. Hanya saja, ketika sebuah sistem memaksa individu masyarakat untuk melakukan praktik suap, maka masyarakat dibolehkan dengan terpaksa (darurat) melakukan suap untuk mendapatkan hanya berupa layanan dan lain sebagainya yang merupakan haknya. Dalam konteks ini adalah bahwa yang memberikan suap telah memenuhi kriteria dan formasi yang ditetapkan oleh panitia penerimaan CPNS, karyawan baru pada lembaga negara atau lembaga swasta.

Yang perlu dilakukan dalam kondisi ini, menurut hemat kami, adalah reformasi birokrasi, perbaikan administrasi yang terbuka dan transparan, mengubah mental korup yang bobrok, dan tentu saja menguatkan sistem administrasi dengan kontrol dan evaluasi berkala. Ini membutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan terbuka, bebas pungli dan suap.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.

Alhafiz Kurniawan
Tim Bahtsul Masail NU