Optimisme di Tengah Dinamika Ekonomi Global
Oleh: Sri Mulyani Indrawati
TAHUN 2019 adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Terutama akibat
kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat, baik melalui perang dagang
dengan Tiongkok dan berbagai negara lainnya, serta arah kebijakan bank sentral
AS, the Fed. Selain itu, kondisi geopolitik di berbagai belahan dunia, termasuk
Brexit, eskalasi ketegangan di Timur Tengah, dan belahan dunia lain menambah
risiko ketidakpastian global.
Hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia
mengalami tekanan dan dikoreksi turun sebanyak tiga kali. Berbagai negara,
termasuk Jerman dan Singapura, sempat mengalami kontraksi ekonomi. Sementara
pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India juga mengalami perlemahan. Pertumbuhan
ekonomi global selama 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan global
2009.
Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan
volume perdagangan global ini, bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan?
Sebagai ekonomi yang terbuka, ketidakpastian global tersebut juga
turut menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2019 melalui jalur ekspor,
impor, dan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 masih
bertahan dan diperkirakan mencapai 5,1%, tingkat yang relatif baik dibandingkan
negara-negara lain di dunia, khususnya di antara ekonomi G20. Daya tahan
ekonomi Indonesia di tengah volatilitas ekonomi global menjadi fondasi kuat
bagi optimisme memasuki 2020.
Meski demikian, kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada.
Akibat perang dagang AS-RRT, sektor manufaktur di berbagai negara masih
konsisten berada di zona kontraksi, mengindikasikan masih adanya risiko
perlambatan pertumbuhan ekonomi ke depan.
Perlemahan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik juga
menyebabkan harga komoditas yang cenderung tertekan sepanjang tahun 2019. Nilai
tukar terhadap dolar Amerika di berbagai negara di dunia yang sempat bergejolak
sepanjang 2018 serta sebagian 2019 mulai menunjukkan stabilitas dan cenderung
menguat menjelang akhir 2019. Hal ini seiring dengan penurunan suku bunga di
berbagai negara dan meningkatnya likuiditas global.
Fundamental Ekonomi dan Proyeksi untuk 2020
Dengan berbekal populasi muda, meningkatnya kelas menengah dan
kebijakan reformasi ekonomi yang terus dilakukan, Indonesia dapat menjaga
momentum pertumbuhan. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi
Indonesia dapat dikatakan cukup berkualitas karena diiringi dengan perbaikan
kesejahteraan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan mencapai titik terendahnya
dalam sejarah Indonesia, koefisien Gini Indonesia yang membaik mengindikasikan
menurunnya ketimpangan, serta inflasi juga terkendali.
Pada 2020, diproyeksikan kondisi ekonomi global akan membaik dan
tekanan terhadap ekonomi Indonesia akan berkurang. Meski demikian, kewaspadaan
masih harus tetap dijaga. Dalam APBN 2020, pemerintah menggunakan asumsi
pertumbuhan ekonomi 5,3%, cukup menantang namun masih cukup realistis.
Permintaan domestik masih tetap akan menjadi kekuatan utama yang menopang
pertumbuhan ekonomi ke depan.
Namun tantangan terbesar adalah menjaga optimisme konsumsi rumah
tangga dan mengakselerasi investasi. Tren perbaikan sudah mulai terlihat di
penghujung 2019. Realisasi penanaman modal kuartal ketiga 2019 tumbuh double
digit 18,4%, baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.
Selain itu, indikator lain dapat dilihat menjelang akhir 2019
adalah nilai tukar Rupiah yang menunjukkan tren penguatan dan pergerakan secara
umum yang masih relatif stabil. Ditambah lagi, inflasi terjaga di sekitar 3% pada
November 2019, lebih baik dari target. Neraca perdagangan pada kuartal ketiga
2019 mencapai surplus US$1.26 miliar, tertinggi selama setahun lepas. Ditambah
lagi, cadangan devisa cenderung stabil dan pada tingkat aman. Semua ini turut
mendukung prospek ekonomi nasional.
APBN Sebagai Intrumen Penyokong Ekonomi
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2020, pemerintah terus
melakukan reformasi ekonomi di berbagai bidang, termasuk penyederhanaan
regulasi dan perizinan, pembukaan kawasan ekonomi, dan perbaikan kebijakan
perburuhan.
APBN 2020 adalah instrumen strategis untuk menyokong perekonomian
Indonesia dengan mendukung kekuatan permintaan domestik melalui peningkatan
produktivitas, serta membangun fondasi menuju Indonesia Maju dengan
mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia.
APBN terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya agar menjadi instrumen
countercyclical yang handal dan efektif dari berbagai aspek.
Dari sisi belanja, pemerintah terus mendorong kualitas belanja
yang lebih baik, melalui sinkronisasi belanja pusat dan daerah, serta
meningkatkan efisiensi belanja serta perbaikan perencanaan dan eksekusi
anggaran, termasuk meningkatkan penyerapan belanja produktif.
Belanja sosial ditujukan untuk memperkuat sisi perlindungan
sosial. Belanja barang terus diperketat efisiensinya, sedang belanja modal
diakselerasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur prioritas nasional.
Belanja pegawai terus disempurnakan untuk mendorong reformasi dan efisiensi
birokrasi yang harus makin bersih dan melayani.
Belanja daerah dalam bentuk transfer umum maupun khusus dan dana
desa masih perlu diperbaiki dari segi ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan
prioritas pembangunan nasional dan perbaikan efisiensi belanja, serta harus makin
bersih dari praktek korupsi.
Belanja pemerintah juga ditujukan untuk memperkuat pemerataan dan
menciptakan keadilan ekonomi, seperti dukungan program Pembiayaan Ultra Mikro
(UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR),
dan Kartu Pra-Kerja.
Belanja infrastuktur terus ditingkatkan guna mendorong
konektivitas, ketahanan energi, mendukung perkembangan era digital, serta
membentuk lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya budaya kreatif dan inovasi.
APBN tetap menjalankan amanah untuk perbaikan kualitas sumber daya
manusia dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5% untuk
kesehatan. APBN 2020 juga memiliki beberapa inisiatif baru yang memberi
penekanan pada aspek penguatan sumber daya manusia, seperti pemberian tax super
deduction untuk vokasi dan litbang, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Dana
Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.
Dari sisi penerimaan, untuk mendukung kebutuhan pendanaan
pembangunan yang tinggi, dibutuhkan basis penerimaan negara yang kuat.
Pemerintah terus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki
sistem informasi serta meningkatkan pelayanan publik. Rasio pajak terhadap PDB
akan meningkat menjadi 11,6% pada 2020 dari sekitar 11% pada 2019.
Kebijakan perpajakan tetap berimbang antara optimalisasi
penerimaan dengan penyediaan insentif yang terukur untuk mendorong investasi.
Kebijakan fasilitas perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan
Omnibus Law.
Secara keseluruhan, kesinambungan dan ketahanan APBN akan terus
dirawat agar defisit dan utang terkendali. Di 2020, defisit akan terjaga di
tingkat 1,76% dan utang di kisaran aman 30% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan
sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian global, meski tetap optimal
mendukung pembangunan.
Tantangan dan Kesempatan ke Depan
Sebagai ekonomi yang relatif besar, Indonesia telah mampu
menunjukkan ketahanannya di tengah berbagai gejolak besar, seperti global financial
crisis dan taper tantrum beberapa tahun silam. Ketahanan tersebut, sebagai buah
dari fundamental makroekonomi yang sehat, menjadi modal besar dalam pembangunan
ke depan.
Kekuatan ekonomi Indonesia juga terletak pada masyarakat
pendapatan menengah yang terus meningkat, menjadikan Indonesia pasar yang
menarik. Prospek investasi ke depan bagi Indonesia juga sangat cerah, didukung
oleh komitmen reformasi untuk membenahi kemudahan berusaha dan berbagai
fasilitas.
Namun, pada saat yang bersamaan, implementasi reformasi ekonomi
harus optimal agar tercipta hasil yang diinginkan. Di bawah kepemimpinan
Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat berkomitmen dalam agenda reformasi
ekonomi ini.
Untuk lebih maju, Indonesia harus mengatasi berbagai tantangan
struktural, antara lain dalam kemudahan berusaha dan daya saing. Pada periode
2016 sampai 2018, peringkat Ease of Doing Business (EODB) relatif membaik,
didukung implementasi reformasi struktural seperti subsidi BBM, perbaikan iklim
investasi dan akselerasi infrastruktur.
Prioritas Kerja Pemerintah
Reformasi ke depan harus lebih transformatif lagi. Presiden Joko
Widodo telah menggariskan lima prioritas program kerja pemerintah yang
diarahkan untuk memperbaiki hambatan struktural di Indonesia. Hal ini mencakup
pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastuktur, penyederhanaan
regulasi, reformasi birokasi, dan transformasi ekonomi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk
mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Hal ini untuk secara
optimal memanfaatkan bonus demografi dengan menciptakan generasi pekerja keras
yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui optimalisasi
kerja sama dengan industri.
Pemerintah akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur
untuk mendukung aktivitas masyarakat, memudahkan aksesibilitas, menciptakan
pusat pertumbuhan baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Strategi
kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan akan bertumpu pada interkoneksi
berbagai kawasan yang menghubungkan industri kecil, kawasan ekonomi khusus,
pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Selain itu akan digalakkan
infrastruktur pelayanan dasar untuk pemerataan distribusi pembangunan ekonomi,
serta infrastruktur energi, kelistrikan, teknologi informasi, dan revitalisasi
perkotaan.
Penguatan sektor manufaktur akan dilakukan untuk mewujudkan
transformasi ekonomi. Sejak krisis keuangan Asia, kinerja sektor manufaktur
menurun dan menghambat produktivitas. Revitalisasi sektor manufaktur, termasuk
upaya untuk mendorong hilirisasi sektor sumber daya alam, akan meningkatkan
pertumbuhan.
Untuk mendorong sektor manufaktur, pemerintah akan memberikan
insentif fiskal yang tepat sasaran, serta mendorong vokasi, meningkatan
produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi melalui Research &
Development dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.
Komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi
antara lain dilakukan melalui Omnibus Law. Presiden Joko Widodo akan bekerja
sama dengan parlemen untuk menerbitkan beberapa undang-undang besar yang
bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang makin kuat dan berdaya
tahan, serta fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Fondasi ekonomi yang
kuat hanya terjadi apabila ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan,
sistem hukum dan penegakan hukum yang kredibel dan pasti, serta birokrasi yang
efisien dan bersih.
Saat yang tepat untuk memperbaiki atap rumah adalah disaat tidak
hujan. Suatu negara perlu terus mendorong reformasi dan transformasi ekonomi,
tanpa harus menunggu datangnya sebuah krisis.
Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat fondasi dan daya tahan
ekonomi Indonesia menuju Indonesia Maju pada tahun 2045 dan menghindari
Middle-Income Trap. Ibarat benih yang menumbuhkan sebuah pohon yang rindang
kelak, APBN 2020 telah dirancang untuk mendukung akselerasi daya saing
Indonesia menuju cita-cita besar tersebut. []
MEDIA INDONESIA, 02 Januari 2020
Sri Mulyani Indrawati | Menteri Keuangan Republik Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar