Sri Mulyani: Optimisme di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Optimisme di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Oleh: Sri Mulyani Indrawati

TAHUN 2019 adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Terutama akibat kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat, baik melalui perang dagang dengan Tiongkok dan berbagai negara lainnya, serta arah kebijakan bank sentral AS, the Fed. Selain itu, kondisi geopolitik di berbagai belahan dunia, termasuk Brexit, eskalasi ketegangan di Timur Tengah, dan belahan dunia lain menambah risiko ketidakpastian global.

Hal itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia mengalami tekanan dan dikoreksi turun sebanyak tiga kali. Berbagai negara, termasuk Jerman dan Singapura, sempat mengalami kontraksi ekonomi. Sementara pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India juga mengalami perlemahan. Pertumbuhan ekonomi global selama 2019 merupakan yang terburuk sejak krisis keuangan global 2009.

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan volume perdagangan global ini, bagaimana prospek ekonomi Indonesia ke depan?

Sebagai ekonomi yang terbuka, ketidakpastian global tersebut juga turut menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2019 melalui jalur ekspor, impor, dan investasi. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 masih bertahan dan diperkirakan mencapai 5,1%, tingkat yang relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia, khususnya di antara ekonomi G20. Daya tahan ekonomi Indonesia di tengah volatilitas ekonomi global menjadi fondasi kuat bagi optimisme memasuki 2020.

Meski demikian, kita tidak boleh lengah dan harus tetap waspada. Akibat perang dagang AS-RRT, sektor manufaktur di berbagai negara masih konsisten berada di zona kontraksi, mengindikasikan masih adanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Perlemahan ekonomi dunia dan ketidakpastian geopolitik juga menyebabkan harga komoditas yang cenderung tertekan sepanjang tahun 2019. Nilai tukar terhadap dolar Amerika di berbagai negara di dunia yang sempat bergejolak sepanjang 2018 serta sebagian 2019 mulai menunjukkan stabilitas dan cenderung menguat menjelang akhir 2019. Hal ini seiring dengan penurunan suku bunga di berbagai negara dan meningkatnya likuiditas global.

Fundamental Ekonomi dan Proyeksi untuk 2020

Dengan berbekal populasi muda, meningkatnya kelas menengah dan kebijakan reformasi ekonomi yang terus dilakukan, Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan. Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan cukup berkualitas karena diiringi dengan perbaikan kesejahteraan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan mencapai titik terendahnya dalam sejarah Indonesia, koefisien Gini Indonesia yang membaik mengindikasikan menurunnya ketimpangan, serta inflasi juga terkendali.

Pada 2020, diproyeksikan kondisi ekonomi global akan membaik dan tekanan terhadap ekonomi Indonesia akan berkurang. Meski demikian, kewaspadaan masih harus tetap dijaga. Dalam APBN 2020, pemerintah menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%, cukup menantang namun masih cukup realistis. Permintaan domestik masih tetap akan menjadi kekuatan utama yang menopang pertumbuhan ekonomi ke depan.

Namun tantangan terbesar adalah menjaga optimisme konsumsi rumah tangga dan mengakselerasi investasi. Tren perbaikan sudah mulai terlihat di penghujung 2019. Realisasi penanaman modal kuartal ketiga 2019 tumbuh double digit 18,4%, baik untuk penanaman modal asing maupun dalam negeri.

Selain itu, indikator lain dapat dilihat menjelang akhir 2019 adalah nilai tukar Rupiah yang menunjukkan tren penguatan dan pergerakan secara umum yang masih relatif stabil. Ditambah lagi, inflasi terjaga di sekitar 3% pada November 2019, lebih baik dari target. Neraca perdagangan pada kuartal ketiga 2019 mencapai surplus US$1.26 miliar, tertinggi selama setahun lepas. Ditambah lagi, cadangan devisa cenderung stabil dan pada tingkat aman. Semua ini turut mendukung prospek ekonomi nasional.

APBN Sebagai Intrumen Penyokong Ekonomi

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2020, pemerintah terus melakukan reformasi ekonomi di berbagai bidang, termasuk penyederhanaan regulasi dan perizinan, pembukaan kawasan ekonomi, dan perbaikan kebijakan perburuhan.

APBN 2020 adalah instrumen strategis untuk menyokong perekonomian Indonesia dengan mendukung kekuatan permintaan domestik melalui peningkatan produktivitas, serta membangun fondasi menuju Indonesia Maju dengan mengakselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. APBN terus dijaga kesehatan dan kredibilitasnya agar menjadi instrumen countercyclical yang handal dan efektif dari berbagai aspek.

Dari sisi belanja, pemerintah terus mendorong kualitas belanja yang lebih baik, melalui sinkronisasi belanja pusat dan daerah, serta meningkatkan efisiensi belanja serta perbaikan perencanaan dan eksekusi anggaran, termasuk meningkatkan penyerapan belanja produktif.

Belanja sosial ditujukan untuk memperkuat sisi perlindungan sosial. Belanja barang terus diperketat efisiensinya, sedang belanja modal diakselerasi untuk menunjang pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Belanja pegawai terus disempurnakan untuk mendorong reformasi dan efisiensi birokrasi yang harus makin bersih dan melayani.

Belanja daerah dalam bentuk transfer umum maupun khusus dan dana desa masih perlu diperbaiki dari segi ketepatan sasaran dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional dan perbaikan efisiensi belanja, serta harus makin bersih dari praktek korupsi.

Belanja pemerintah juga ditujukan untuk memperkuat pemerataan dan menciptakan keadilan ekonomi, seperti dukungan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kartu Pra-Kerja.

Belanja infrastuktur terus ditingkatkan guna mendorong konektivitas, ketahanan energi, mendukung perkembangan era digital, serta membentuk lingkungan yang sehat bagi tumbuhnya budaya kreatif dan inovasi.

APBN tetap menjalankan amanah untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dengan menjaga alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan. APBN 2020 juga memiliki beberapa inisiatif baru yang memberi penekanan pada aspek penguatan sumber daya manusia, seperti pemberian tax super deduction untuk vokasi dan litbang, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Dana Abadi Perguruan Tinggi, Kebudayaan, dan Riset.

Dari sisi penerimaan, untuk mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan yang tinggi, dibutuhkan basis penerimaan negara yang kuat. Pemerintah terus memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, memperbaiki sistem informasi serta meningkatkan pelayanan publik. Rasio pajak terhadap PDB akan meningkat menjadi 11,6% pada 2020 dari sekitar 11% pada 2019.

Kebijakan perpajakan tetap berimbang antara optimalisasi penerimaan dengan penyediaan insentif yang terukur untuk mendorong investasi. Kebijakan fasilitas perpajakan menjadi salah satu bagian penting dalam rancangan Omnibus Law.

Secara keseluruhan, kesinambungan dan ketahanan APBN akan terus dirawat agar defisit dan utang terkendali. Di 2020, defisit akan terjaga di tingkat 1,76% dan utang di kisaran aman 30% terhadap PDB. Hal ini menunjukkan sikap kehati-hatian di tengah ketidakpastian global, meski tetap optimal mendukung pembangunan.

Tantangan dan Kesempatan ke Depan

Sebagai ekonomi yang relatif besar, Indonesia telah mampu menunjukkan ketahanannya di tengah berbagai gejolak besar, seperti global financial crisis dan taper tantrum beberapa tahun silam. Ketahanan tersebut, sebagai buah dari fundamental makroekonomi yang sehat, menjadi modal besar dalam pembangunan ke depan.

Kekuatan ekonomi Indonesia juga terletak pada masyarakat pendapatan menengah yang terus meningkat, menjadikan Indonesia pasar yang menarik. Prospek investasi ke depan bagi Indonesia juga sangat cerah, didukung oleh komitmen reformasi untuk membenahi kemudahan berusaha dan berbagai fasilitas.

Namun, pada saat yang bersamaan, implementasi reformasi ekonomi harus optimal agar tercipta hasil yang diinginkan. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat berkomitmen dalam agenda reformasi ekonomi ini.

Untuk lebih maju, Indonesia harus mengatasi berbagai tantangan struktural, antara lain dalam kemudahan berusaha dan daya saing. Pada periode 2016 sampai 2018, peringkat Ease of Doing Business (EODB) relatif membaik, didukung implementasi reformasi struktural seperti subsidi BBM, perbaikan iklim investasi dan akselerasi infrastruktur.

Prioritas Kerja Pemerintah

Reformasi ke depan harus lebih transformatif lagi. Presiden Joko Widodo telah menggariskan lima prioritas program kerja pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki hambatan struktural di Indonesia. Hal ini mencakup pembangunan sumber daya manusia, pengembangan infrastuktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokasi, dan transformasi ekonomi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk mewujudkan transformasi Indonesia menjadi negara maju. Hal ini untuk secara optimal memanfaatkan bonus demografi dengan menciptakan generasi pekerja keras yang dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui optimalisasi kerja sama dengan industri.

Pemerintah akan melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, memudahkan aksesibilitas, menciptakan pusat pertumbuhan baru, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Strategi kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan akan bertumpu pada interkoneksi berbagai kawasan yang menghubungkan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan. Selain itu akan digalakkan infrastruktur pelayanan dasar untuk pemerataan distribusi pembangunan ekonomi, serta infrastruktur energi, kelistrikan, teknologi informasi, dan revitalisasi perkotaan.

Penguatan sektor manufaktur akan dilakukan untuk mewujudkan transformasi ekonomi. Sejak krisis keuangan Asia, kinerja sektor manufaktur menurun dan menghambat produktivitas. Revitalisasi sektor manufaktur, termasuk upaya untuk mendorong hilirisasi sektor sumber daya alam, akan meningkatkan pertumbuhan.

Untuk mendorong sektor manufaktur, pemerintah akan memberikan insentif fiskal yang tepat sasaran, serta mendorong vokasi, meningkatan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi melalui Research & Development dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Komitmen pemerintah untuk menyederhanakan regulasi dan birokrasi antara lain dilakukan melalui Omnibus Law. Presiden Joko Widodo akan bekerja sama dengan parlemen untuk menerbitkan beberapa undang-undang besar yang bertujuan untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang makin kuat dan berdaya tahan, serta fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Fondasi ekonomi yang kuat hanya terjadi apabila ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan, sistem hukum dan penegakan hukum yang kredibel dan pasti, serta birokrasi yang efisien dan bersih.

Saat yang tepat untuk memperbaiki atap rumah adalah disaat tidak hujan. Suatu negara perlu terus mendorong reformasi dan transformasi ekonomi, tanpa harus menunggu datangnya sebuah krisis.

Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat fondasi dan daya tahan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Maju pada tahun 2045 dan menghindari Middle-Income Trap. Ibarat benih yang menumbuhkan sebuah pohon yang rindang kelak, APBN 2020 telah dirancang untuk mendukung akselerasi daya saing Indonesia menuju cita-cita besar tersebut. []

MEDIA INDONESIA, 02 Januari 2020

Sri Mulyani Indrawati | Menteri Keuangan Republik Indonesia

Sri Mulyani: Menuju Indonesia Maju melalui SDM Unggul

Menuju Indonesia Maju melalui SDM Unggul

Oleh: Sri Mulyani Indrawati

Ada harapan besar bagi kemajuan bangsa ini ketika saya bertatap muka dengan Raeni, seorang mahasiswa S-3 calon doktor dari Universitas Birmingham yang bercita-cita menjadi peneliti profesional.

Terlahir sebagai anak dari seorang pengayuh becak, Raeni kuliah S-1 di Universitas Semarang dengan beasiswa pemerintah, Bidik Misi. Raeni lulus dengan predikat cum laude, dan sang ayah dengan bangga mengantar dengan becaknya ke tempat wisuda. Dengan bekal semangat dan prestasinya, Raeni telah menyelesaikan S-2 dan sekarang meneruskan pendidikan ke jenjang S-3 di Inggris dengan beasiswa pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Cerita Raeni adalah contoh cerita nyata mengenai keberhasilan manusia Indonesia meniti jenjang sosial mencapai cita-citanya, dan negara hadir untuk mendukung bakat dan potensi masyarakat untuk dapat mengaktualisasinya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen pemerintah untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi agar dapat menjadi negara maju.

Peran negara dalam peningkatan kualitas SDM

APBN tahun 2020 akan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk  meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia. APBN ini juga akan menjadi titik awal Presiden Joko Widodo dalam mencapai visi 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Untuk mencapai visi tersebut, perekonomian Indonesia harus tumbuh tinggi. Tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah modal/kapital, SDM yang berkualitas, dan teknologi. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah telah secara masif membangun berbagai infrastruktur dasar, baik infrastruktur fisik maupun sosial.

Dengan infrastruktur dan perbaikan konektivitas, maka mobilitas masyarakat, barang, dan jasa akan semakin tinggi dengan biaya semakin murah. Dengan logistik yang makin baik, produktivitas dan daya saing ekonomi dapat meningkat.

Pembangunan infrastruktur akan tetap diteruskan karena Indonesia masih tertinggal dari negara-negara sekitar kita. Namun, lima tahun ke depan pemerintah akan berfokus kepada pembangunan SDM yang merupakan kunci dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Tidak ada suatu negara di dunia yang bisa maju tanpa didukung oleh SDM berkualitas.

Riset dari Bank Dunia juga menyatakan bahwa kualitas SDM merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penentu keberhasilan upaya mengatasi kemiskinan. Investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan kualitas SDM, baik untuk pendidikan maupun kesehatan, menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompetisi global di era Revolusi Industri 4.0.

Membangun SDM memerlukan kebijakan dan program dengan visi dan strategi yang adaptif dengan perubahan zaman. Sinergi dan dukungan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, sangat penting karena dimensi pembangunan manusia sangat kompleks.

Membangun SDM yang unggul juga mencakup perlindungan paripurna, terutama kepada masyarakat yang belum sejahtera, sejak lahir sampai dengan mencapai usia senja. Seluruh rakyat harus terjamin kebutuhan dasarnya, termasuk pendidikan dan kesehatan, sehingga mampu menyalurkan potensinya untuk ikut membangun bangsa dan peradabannya. Pembangunan yang berfokus pada manusia akan menciptakan kelas menengah yang kuat yang membuat daya tahan bangsa dan daya saing ekonomi semakin baik.

Oleh karena itu, negara harus hadir terutama bagi masyarakat yang miskin dan rentan dalam menjamin pembangunan manusia menyeluruh. Saat lahir, calon penerus bangsa yang berasal dari keluarga miskin diberikan perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada tahun 2020 akan dikeluarkan dana sebesar Rp 29,1 triliun untuk program PKH. Lalu ada bantuan sosial pangan berupa Kartu Sembako yang berjumlah Rp 28,1 triliun yang ditujukan bagi 15,6 juta keluarga penerima manfaat.

Total alokasi dana perlindungan sosial yang dianggarkan pemerintah adalah sebesar Rp 385,3 triliun yang digunakan untuk mempercepat upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan, melalui berbagai pos dalam APBN, seperti bantuan sosial, beberapa jenis subsidi, dan dana desa.

Dari sisi kesehatan, untuk memperoleh layanan kesehatan yang memadai, mereka mendapatkan Kartu Indonesia Sehat, di mana pemerintah menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta jiwa yang miskin dan tak mampu dengan mengalokasikan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) di APBN. Bantuan ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga prasejahtera, serta memberikan jaminan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Untuk menjamin ketersediaan layanan kesehatan, pemerintah juga telah mengantisipasi kebutuhan anggaran jaminan kesehatan, yang diikuti perbaikan sistem dan manajemen JKN sebagai upaya menjamin kesinambungan program JKN. Total anggaran kesehatan pada tahun 2020 adalah Rp 132,2 triliun dengan berfokus pada percepatan pengurangan stunting, penguatan promotif, preventif, dan melanjutkan program jaminan kesehatan nasional.

Untuk mencerdaskan anak bangsa, ketika memasuki usia sekolah, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Bantuan Operasional Sekolah, anak-anak dari keluarga miskin dapat melanjutkan sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Program Indonesia Pintar ini akan ditargetkan bagi 20,1 juta siswa dan Bantuan operasional Sekolah yang menyasar 55,8 juta siswa dan 271.000 sekolah.

Bantuan beasiswa dapat juga diperoleh ketika melanjutkan sekolah di perguruan tinggi melalui program beasiswa KIP Kuliah. Pada tahun 2020, pemerintah akan menyasar 818.000 mahasiswa penerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang lebih tinggi (termasuk lanjutan bidik misi).

Dengan berkompetisi secara sehat, mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, baik sarjana maupun pascasarjana, baik di dalam maupun luar negeri, melalui beasiswa LPDP. Terbuka kesempatan bagi lima ribuan mahasiswa untuk bersaing mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2020. Total anggaran pendidikan secara keseluruhan yang akan dikeluarkan pemerintah pada tahun 2020 adalah Rp 505,8 triliun.

”World Class University”

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perguruan tinggi, akan dibentuk Dana Abadi Perguruan Tinggi guna membantu perguruan tinggi masuk dalam kategori World Class University. Walaupun saat ini baru tiga universitas di Indonesia yang masuk 500 besar dunia, yaitu UI, ITB, dan UGM, dengan adanya dana abadi tersebut diharapkan akan semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi kelas dunia dan berkontribusi pada pengembangan kualitas human capital Indonesia yang lebih kompetitif.

Menyadari bahwa riset merupakan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk peningkatan produktivitas nasional yang unggul dan berdaya saing, pemerintah akan mengalokasikan dana abadi untuk penelitian. Dana ini digunakan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada sektor-sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang besar.

Melalui dana abadi ini, pemerintah yakin dapat membuat ekosistem penelitian yang kondusif sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju melalui terciptanya berbagai sentra inovasi baru.

Peranan dunia usaha dan swasta sangat penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Dalam memecahkan masalah keterampilan vokasi dan penelitian serta pengembangan, pemerintah memberikan insentif skema pengurangan pajak (super deduction) bagi wajib pajak yang menyediakan kegiatan vokasi dan riset.

Dengan demikian, pihak swasta akan berlomba ikut serta dalam memecahkan pelatihan tenaga kerja sekaligus menampungnya. Demikian juga dengan kegiatan riset yang diperlukan dalam pengembangan produk dan daya saing industri nasional.

Pemerintah juga menyiapkan Kartu Pra Kerja, yaitu kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi dan/atau sertifikasi kompetensi kerja. Untuk Kartu Pra Kerja ini dianggarkan dana sampai dengan Rp 10 triliun untuk dua juta pemegang kartu.

Pelaksanaan akan lebih mengandalkan mekanisme pasar dan platform digital untuk mempertemukan keterampilan yang diminta dan dibutuhkan industri dan masyarakat dengan calon tenaga kerja.

Pembangunan SDM menjadi modal dasar Indonesia dalam menyongsong optimisme Indonesia maju. Anggaran yang dialokasikan menjadi salah satu syarat yag penting bagi suksesnya pembangunan manusia Indonesia. Namun, itu tidak akan menjamin kesuksesan apabila tidak dilengkapi dengan strategi, kebijakan, dan program yang dilaksanakan dengan komitmen dan kompetensi serta integritas yang tinggi oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah akan meneruskan amanah para pendiri bangsa untuk menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan paripurna dalam menjamin hajat hidup rakyat Indonesia. APBN adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Oleh karena itu, setiap rupiah harus tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi rakyat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap rupiah tidak boleh diselewengkan. Indonesia harus maju, tidak boleh ada seorang pun yang mengkhianatinya. []

KOMPAS, 19 Agustus 2019

Sri Mulyani Indrawati | Menteri Keuangan RI

Sri Mulyani: APBN 2019: Sehat, Adil, Mandiri

APBN 2019: Sehat, Adil, Mandiri

Oleh: Sri Mulyani Indrawati

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Sebagai penerus yang tengah memegang estafet mandat, kita harus menggunakan seluruh sumber daya dan upaya serta pikiran dan tenaga untuk menggerakkan Indonesia maju terus mendekat pada tujuannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Rancangan APBN (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna  DPR, 16 Agustus 2018, adalah untuk mendukung investasi dan daya saing dengan fokus pembangunan sumber daya manusia.

Penyusunan RAPBN 2019 dilakukan secara saksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan RAPBN 2019 meliputi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.400/dollar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 dollar AS/barrel, lifting minyak 750.000 barrel per hari (bph), dan lifting gas diperkirakan 1.250.000 bph.

Instrumen keadilan dan fokus SDM

Dengan dinamika global yang sangat tinggi serta menimbulkan ketidakpastian, RAPBN 2019 harus sehat sehingga mampu mengelola dan meredam ketidakpastian tersebut. RAPBN 2019 menjadi instrumen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 8,5 hingga 9,5 persen, indeks kesenjangan ditargetkan turun antara 0,38 hingga 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia menuju 71,98 sebagai wujud perbaikan kualitas SDM. Dengan demikian, RAPBN 2019 menjadi instrumen mewujudkan keadilan karena berpihak terutama bagi mereka yang masih miskin, tertinggal, dan rentan.

Demografi Indonesia yang didominasi kelompok milenial mengharuskan pemerintah untuk fokus pada investasi SDM agar menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter sehingga dapat menjadi aset bangsa yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat dan berkompetisi di dunia internasional.

Sesuai mandat konstitusi, 20 persen dari total belanja negara adalah untuk pendidikan, yaitu Rp 487,9 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk 20,1 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, sebanyak 57 juta siswa mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa Bidik Misi yang menyasar 471.800 mahasiswa dan 6.000 penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi kaum milenial agar dapat melanjutkan pendidikan sarjana sampai tingkat doktoral. Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan kejuruan dengan fokus dan terintegrasi lintas kementerian dengan alokasi dana Rp 17,2 triliun.

Selain pendidikan, untuk mempersiapkan SDM yang sehat, pemerintah juga mengalokasikan 5 persen anggarannya untuk program kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Program Jaminan Kesehatan Nasional akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Tahun 2019, jumlah penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat akan meningkat dari 92,4 juta menjadi 96,8 juta jiwa. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas akan ditingkatkan dari 86 persen menjadi 95 persen.

Tonggak pembangunan SDM ini tidak terlepas dari kelanjutan pembangunan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar agar segenap anak bangsa dapat terhubung dalam suatu jalur konektivitas antardesa, kota, dan pulau melalui darat, laut, dan udara. Keterhubungan yang telah dibangun selama empat tahun terakhir serta didukung sarana infrastruktur lain yang memadai, seperti jaringan listrik, air, fasilitas kesehatan dan pendidikan, membuat manusia Indonesia siap untuk menyongsong masa depan yang gemilang.

Kesehatan dan kemandirian APBN

Untuk dapat melaksanakan berbagai program pembangunan di tahun 2019 tersebut, dalam kondisi ketidakpastian global, RAPBN dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Seperti halnya manusia, APBN yang sehat diperlukan agar pemerintah dapat melaksanakan seluruh aktivitas perekonomiannya secara aktif dan berkelanjutan. Indikator kesehatan APBN dapat dilihat pada rasio defisit APBN yang merupakan terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2,25 persen terhadap produk domestik bruto/PDB (2014) menjadi 1,84 persen terhadap PDB (RAPBN 2019). Indikator lainnya adalah defisit keseimbangan primer sebesar 0,13 persen dari PDB, yang juga terendah selama lima tahun terakhir.

RAPBN 2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat menghasilkan perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 832,3 triliun. Manfaat yang diterima program pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) juga meningkat dua kali lipat di tahun 2019. Peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita. Peran desa terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata penerima dana desa yang meningkat dari Rp 800,5 juta menjadi Rp 973,9 juta.

Dari sisi kemandirian, RAPBN 2019 dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang tumbuh 12,6 persen di 2019. Angka ini meningkat pesat dibandingkan pertumbuhan 2014-2017 yang rata-rata 3,8 persen. Kontribusi pendapatan negara dari sektor perpajakan juga semakin meningkat menuju kemandirian. Kontribusi penerimaan negara dari pajak meningkat dari 74 persen di 2014 menjadi 83,1 persen di tahun 2019. Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang diupayakan menurun secara bertahap.

Untuk dapat menyongsong masa depan yang gemilang, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menyiapkan fondasi yang kokoh bagi tegaknya bangunan mahaagung bernama Indonesia. Fondasi tersebut adalah SDM yang sehat dan cerdas serta tersedianya infrastruktur penunjang yang lengkap. Segala daya upaya ini agar Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) karena adanya kekurangan SDM yang andal dan kesenjangan infrastruktur dengan negara lain.

Untuk memperkuat fondasi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Semua elemen masyarakat harus terlibat bersatu padu dalam kesatuan gerak dan langkah dalam menyukseskan pelaksanaan APBN 2019. Alangkah indahnya apabila setiap kita dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi terbentuknya fondasi yang kuat bagi negara ini. Hingga suatu saat, kelak, kita akan berbangga hati menyaksikan tegaknya bangunan kokoh dan terpandang di seluruh dunia, yang bernama Indonesia. []

KOMPAS, 21 Agustus 2018

Sri Mulyani Indrawati | Menteri Keuangan RI