APBN
2019: Sehat, Adil, Mandiri
Oleh: Sri
Mulyani Indrawati
Cita-cita
pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum jelas dalam Pembukaan UUD
1945. Sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan dari generasi ke
generasi. Sebagai penerus yang tengah memegang estafet mandat, kita harus
menggunakan seluruh sumber daya dan upaya serta pikiran dan tenaga untuk
menggerakkan Indonesia maju terus mendekat pada tujuannya.
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara memiliki peran
penting untuk mencapai tujuan tersebut. Rancangan APBN (RAPBN) 2019 yang
disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus
2018, adalah untuk mendukung investasi dan daya saing dengan fokus pembangunan
sumber daya manusia.
Penyusunan
RAPBN 2019 dilakukan secara saksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan
kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru. Asumsi
yang digunakan untuk perhitungan RAPBN 2019 meliputi pertumbuhan ekonomi
diproyeksikan 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar
rupiah Rp 14.400/dollar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara
(SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 70
dollar AS/barrel, lifting minyak
750.000 barrel per hari (bph), dan lifting gas
diperkirakan 1.250.000 bph.
Instrumen keadilan dan fokus SDM
Dengan
dinamika global yang sangat tinggi serta menimbulkan ketidakpastian, RAPBN 2019
harus sehat sehingga mampu mengelola dan meredam ketidakpastian tersebut. RAPBN
2019 menjadi instrumen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 8,5
hingga 9,5 persen, indeks kesenjangan ditargetkan turun antara 0,38 hingga
0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia menuju 71,98 sebagai wujud perbaikan
kualitas SDM. Dengan demikian, RAPBN 2019 menjadi instrumen mewujudkan keadilan
karena berpihak terutama bagi mereka yang masih miskin, tertinggal, dan rentan.
Demografi
Indonesia yang didominasi kelompok milenial mengharuskan pemerintah untuk fokus
pada investasi SDM agar menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan
berkarakter sehingga dapat menjadi aset bangsa yang berkualitas dan mampu
beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat dan berkompetisi di dunia
internasional.
Sesuai
mandat konstitusi, 20 persen dari total belanja negara adalah untuk pendidikan,
yaitu Rp 487,9 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk 20,1 juta siswa penerima
Kartu Indonesia Pintar, sebanyak 57 juta siswa mendapat Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) untuk meningkatkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan
menengah. Program beasiswa Bidik Misi yang menyasar 471.800 mahasiswa dan 6.000
penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diarahkan
untuk memberikan kesempatan bagi kaum milenial agar dapat melanjutkan
pendidikan sarjana sampai tingkat doktoral. Pemerintah juga akan mendorong
program pendidikan kejuruan dengan fokus dan terintegrasi lintas kementerian
dengan alokasi dana Rp 17,2 triliun.
Selain
pendidikan, untuk mempersiapkan SDM yang sehat, pemerintah juga mengalokasikan
5 persen anggarannya untuk program kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan
akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Program Jaminan
Kesehatan Nasional akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin
dan tertinggal. Tahun 2019, jumlah penerima bantuan iuran melalui Kartu
Indonesia Sehat akan meningkat dari 92,4 juta menjadi 96,8 juta jiwa.
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas akan ditingkatkan dari 86
persen menjadi 95 persen.
Tonggak
pembangunan SDM ini tidak terlepas dari kelanjutan pembangunan infrastruktur
yang merupakan kebutuhan dasar agar segenap anak bangsa dapat terhubung dalam
suatu jalur konektivitas antardesa, kota, dan pulau melalui darat, laut, dan
udara. Keterhubungan yang telah dibangun selama empat tahun terakhir serta
didukung sarana infrastruktur lain yang memadai, seperti jaringan listrik, air,
fasilitas kesehatan dan pendidikan, membuat manusia Indonesia siap untuk
menyongsong masa depan yang gemilang.
Kesehatan dan kemandirian APBN
Untuk
dapat melaksanakan berbagai program pembangunan di tahun 2019 tersebut, dalam
kondisi ketidakpastian global, RAPBN dijaga agar tetap sehat dan kredibel.
Seperti halnya manusia, APBN yang sehat diperlukan agar pemerintah dapat
melaksanakan seluruh aktivitas perekonomiannya secara aktif dan berkelanjutan.
Indikator kesehatan APBN dapat dilihat pada rasio defisit APBN yang merupakan
terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2,25 persen terhadap produk
domestik bruto/PDB (2014) menjadi 1,84 persen terhadap PDB (RAPBN 2019).
Indikator lainnya adalah defisit keseimbangan primer sebesar 0,13 persen dari
PDB, yang juga terendah selama lima tahun terakhir.
RAPBN
2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat menghasilkan perluasan
lapangan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran pada
rentang 4,8 hingga 5,2 persen. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa
ditingkatkan dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 832,3 triliun. Manfaat yang
diterima program pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan
(PKH) juga meningkat dua kali lipat di tahun 2019. Peningkatan ini diarahkan
untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita.
Peran desa terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata
penerima dana desa yang meningkat dari Rp 800,5 juta menjadi Rp 973,9 juta.
Dari sisi
kemandirian, RAPBN 2019 dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang
tumbuh 12,6 persen di 2019. Angka ini meningkat pesat dibandingkan pertumbuhan
2014-2017 yang rata-rata 3,8 persen. Kontribusi pendapatan negara dari sektor
perpajakan juga semakin meningkat menuju kemandirian. Kontribusi penerimaan
negara dari pajak meningkat dari 74 persen di 2014 menjadi 83,1 persen di tahun
2019. Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendanaan
utang dari sumber dalam negeri dan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB
dalam batas yang diupayakan menurun secara bertahap.
Untuk
dapat menyongsong masa depan yang gemilang, pemerintah di bawah Presiden Joko
Widodo menyiapkan fondasi yang kokoh bagi tegaknya bangunan mahaagung bernama
Indonesia. Fondasi tersebut adalah SDM yang sehat dan cerdas serta tersedianya
infrastruktur penunjang yang lengkap. Segala daya upaya ini agar Indonesia bisa
keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle
income trap) karena adanya kekurangan SDM yang andal dan
kesenjangan infrastruktur dengan negara lain.
Untuk
memperkuat fondasi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Semua
elemen masyarakat harus terlibat bersatu padu dalam kesatuan gerak dan langkah
dalam menyukseskan pelaksanaan APBN 2019. Alangkah indahnya apabila setiap kita
dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi terbentuknya fondasi yang kuat bagi
negara ini. Hingga suatu saat, kelak, kita akan berbangga hati menyaksikan
tegaknya bangunan kokoh dan terpandang di seluruh dunia, yang bernama
Indonesia. []
KOMPAS,
21 Agustus 2018
Sri Mulyani Indrawati | Menteri
Keuangan RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar