Kota Pencerahan
Oleh: Yudi Latif
Kota Batavia baru terlahir sebagai anak kandung semangat
pencerahan. Steven Pinker, dalam Enlightenment Now (2018), menengarai empat
rukun idealisme pencerahan: penalaran (reason), sains, humanisme, dan kemajuan.
Rezim kolonial (transitional) Perancis dan Inggris, dan kemudian Belanda,
mencoba mengamalkan rukun pencerahan itu, dengan defisit humanisme, dalam
menata Batavia dan sekitarnya.
Pada 1808, Herman Willem Daendels ditunjuk pemerintahan Napoleon
menjadi gubernur jenderal dengan misi ”menjaga Batavia dari serangan Inggris”.
Ia tinggalkan Batavia tua di dataran rendah pelabuhan. Ia bangun Batavia baru
di dataran lebih tinggi bagian selatan, dinamai Weltevreden (Menteng), artinya
”tenang memuaskan”. Untuk kenyamanan dan kelancaran birokrasi, kantor pusat
pemerintahan dipindah ke Buitenzorg (Bogor), yang lebih ramah terhadap cita
rasa Eropa. Semua ini merupakan usaha mewujudkan Batavia sebagai Queen of the
East.
Pembangunan fisik Batavia dan sekitarnya dilakukan seiring dengan
pembangunan jiwanya. Klub-klub bergaya Eropa, sekolah, lembaga penelitian,
jurnal ilmiah, dan media massa bertumbuh. Klub eksklusif—Harmonie, berdiri 1815,
disusul Concordia (1830)—menjadi pusat pergaulan, informasi, dan bacaan;
sekolah dasar Eropa didirikan di Menteng pada 1817. Kebun Raya Bogor dengan
institut-institut terkait didirikan 1817, disusul Perhimpunan Ilmu-ilmu Alam
Hindia, 1850. Mengantisipasi pertumbuhan Jakarta-Bogor yang kian mekar, sejak
1873 kedua kota itu dihubungkan oleh jaringan kereta api pertama di Hindia.
Menyadari keberadaan Batavia di dataran rendah rawan banjir,
solusi pencerahan diterapkan dengan membangun waduk penampungan air, kanal
banjir, pintu air, seraya menjaga kelapangan daerah aliran sungai. Kerja memang
belum tuntas, banjir sesekali masih terjadi. Namun, semangat pencerahan
senantiasa bisa belajar dari kesalahan dan terbuka bagi penyempurnaan
pemikiran. Dengan demikian, Pemerintah Belanda bisa menyiapkan peta jalan
pencegahan banjir secara berkelanjutan.
Perkembangan kota memenuhi bayangan Max Weber (1952), ”suatu
tempat yang direncanakan bagi kelompok ’berbudaya’ dan ’rasional’”. Itu
dimungkinkan oleh birokrasi pemerintahan yang kapabel. Birokrasi kolonial
memang represif, tetapi tetap mengupayakan prinsip rasionalitas birokrasi.
Weber juga mensyaratkan, ”Dalam tipe rasional, menjadi prinsip bahwa staf
birokrasi mesti terpisah dari pemilik alat-alat produksi dan pemangku
kepentingan politik”.
Dengan demikian, birokrasi bisa dijalankan secara impersonal,
bebas kolusi dan nepotisme. Pemerintahan kolonial mengupayakan prinsip-prinsip
tersebut lewat pendirian pusat pelatihan dan sistem perekrutan pegawai yang
rapi seraya mampu memisahkan diri dari pemilik modal meski layanannya beraroma
diskriminasi.
Semua itu membuat Batavia menjadi Mooi Indie berjiwa kosmopolitan.
Di sana memang ada masalah yang imbasnya masih kita warisi. Masalah utamanya,
seperti diisyaratkan Clifford Geertz (1965), dalam desain kota kolonial, ada
kesenjangan antara sektor komersial padat modal di tangan orang asing dan
sektor subsisten padat karya di tangan penduduk lokal. Terjadi segregasi secara
radikal antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya modern dan tradisional.
Implikasinya, gejala ”pengkotaan” bukan proses konversi dari desa
ke kota, melalui perubahan secara gradual dari nilai dan institusi yang ada,
melainkan karena tekanan dari luar. Itulah prakondisi yang bisa mendorong
kesenjangan dan gegar budaya. Kolonialisme berlalu dengan meninggalkan jejak
fisik, tanpa keberlanjutan idealisme pencerahannya. Di sana ada ruang hampa
karena tampilan luar modernitas ditiru tanpa penguasaan sistem penalarannya. Di
bawah gedung pencakar langit, mentalitas ”kegelapan” bertahan, menjadikan kota
bak hutan beton tanpa jiwa. Perumahan dibangun dalam citra modern dengan
sedikit ruang terbuka.
Mereka yang kalah berjubel di bantaran kali sebagai
lumpen-proletariat yang tak hirau lingkungan. Kesemrawutan terjadi akibat
pelanggaran atas rasionalitas tata ruang dan tata negara. Rencana tata ruang
tak dijalankan secara ajeg. Negara kesatuan dipertahankan dengan rasionalitas
yang kacau.
Dalam negara kesatuan, kekuasaan itu pada hakikatnya merupakan
kewenangan pemerintah pusat, yang dalam implementasinya bisa dilimpahkan ke
pemerintahan daerah. Alhasil, kendati dipilih langsung oleh rakyat, kepala
daerah tidak dalam posisi menantang dan berseberangan dengan pemerintah pusat.
Faktanya, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah itu makin kerap mewarnai
urusan tata kota Orde Reformasi.
Jakarta dengan cepat berubah dari Queen of the East menjadi kota
”heterogenik”, yang penuh ambiguitas, kekerasan, disintegrasi, tragedi, dan
anarki. Budaya kewargaan dikerdilkan kedangkalan dan komunalisme. Rasionalitas
birokrasi dipadamkan kelemahan sistem pelatihan-perekrutan pegawai dan ambisi
kekuasaan. Meritokrasi dirobohkan penurunan standar keunggulan, kolusi, dan
politik identitas.
Situasi ini diperburuk berimpitnya penguasaan birokrasi,
penguasaan modal dan kelompok kepentingan yang menghancurkan rancang-bangun dan
kesinambungan pembangunan. Kala banjir menerjang, melumpuhkan Ibu Kota, itulah
arus balik dari pengkhianatan terhadap semangat pencerahan. []
KOMPAS, 16 Januari 2020
Yudi Latif | Direktur Sekolah Pancasila
Tidak ada komentar:
Posting Komentar