Azyumardi: Isu Kritikal Dunia Muslim (2)

Isu Kritikal Dunia Muslim (2)

Oleh: Azyumardi Azra

Kemunculan dan bertahannya rezim otoritarian di banyak negara Dunia Muslim sampai munculnya gelombang demokrasi menjelang akhir 1990 di Indonesia dan akhir 2010 di Dunia Arab menimbulkan instabilitas politik berkepanjangan.

Konflik dan kekerasan antara kelompok warga dengan aparat negara seolah tidak pernah berakhir sampai sekarang. Gelombang demokrasi di Indonesia berikut krisis moneter, ekonomi, dan politik pada 1997-1998 menumbangkan kekuasaan otoritarianisme Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.

Selanjutnya, transisi Indonesia menuju demokrasi berlangsung relatif lancar, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi ketiga di dunia atau negara Muslim terbesar di jagad raya atau sedikitnya, negara dengan penduduk Muslim terbanyak di muka bumi.

Sebaliknya, gelombang demokrasi yang mulai melanda Dunia Arab sejak akhir 2010 di Tunisia yang kemudian menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah terbukti tidak memberi banyak harapan. Sebaliknya, dalam perkembangannya militer kembali ke puncak kekuasaan di Mesir.

Sementara, instabilitas baru muncul di Yaman dan lebih parah lagi di Syria sehingga kemudian memunculkan ISIS. Dengan demikian, politik tidak stabil yang penuh konflik dan kekerasan antarwarga atau antara warga dengan aparat negara tetap menjadi isu kritikal di banyak negara Muslim di Timur Tengah dan juga di Asia Selatan-Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh.

Keadaan yang sama juga terjadi di Afrika; di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Sudan, Nigeria atau Somalia. Dengan instablitas politik berkelanjutan, banyak negara Muslim gagal memperbaiki ekonomi masing-masing.

Mereka tidak mampu memenuhi janji kemerdekaan untuk perbaikan ekonomi dan kesejahteraan warga. Akibatnya, rezim-rezim yang berusaha melakukan pembangunan dan modernisasi (modernizing regimes) kian kehilangan kredibilitas dan legitimasi.

Keadaan ini makin meningkatkan ketidakpuasan, konflik, dan kekerasan. Di antara negara-negara Muslim itu hanya Indonesia dan Malaysia yang relatif berhasil dalam pembangunan ekonominya. Menerapkan semacam soft authoritarianism yang menjadikan stabilitas nasional sebagai salah satu prioritas utama, Presiden Soeharto berhasil memajukan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya, khususnya pendidikan.

Keberhasilan ini menjadi salah satu faktor penting yang dapat meredam ketidakpuasan dan gejolak warga. Sejumlah negara Muslim diberkahi kekayaan minyak dan gas seperti Arab Saudi, negara-negara Teluk Persia [Teluk Arab], Libya, Nigeria, dan juga Indonesia.

Tetapi jelas, kekayaan alam ini tidak digunakan secara bijak untuk meningkatkan kualitas SDM atau mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan kaum Muslim di banyak negara. Bonanza minyak sebaliknya digunakan untuk proyek mercusuar seperti bisa disaksikan di Arab Saudi dan negara-negara Teluk.

Dalam pada itu, negara semacam Nigeria mengalami keadaan yang sering disebut 'kutukan minyak' (oil curse). Minyak tidak membawa berkah, sebaliknya konflik dan kekerasan. Indonesia tidak sempat terlanda 'kutukan minyak' karena produksi minyaknya terus merosot sehingga kini menjadi net importer.

Minyak kini tidak bisa lagi diandalkan sebagai sumber pemasukan negara. Harga minyak yang terus merosot dalam beberapa tahun terakhir membuat Arab Saudi dan negara-negara Teluk mengalami defisit anggaran serius.

Akibatnya, Saudi misalnya harus meminjam dana besar dari lembaga keuangan internasional. Isu-isu kritikal dalam bidang politik dan ekonomi menimbulkan isu kritikal lain dalam kehidupan sosial-keagamaan.

Berhadapan dengan keadaan kian memburuk terdapat makin kalangan warga kehilangan kesabaran, sehingga kian cepat dan mudah terjerumus ke dalam aksi kekerasan dan teror. Keadaan kian tidak kondusif ini berakumulasi dengan peningkatan sektarianisme agama, kabilah, suku, politik dan sosial-budaya.

Meningkatnya sektarianisme juga terkait erat dengan munculnya semangat bernyala-nyala yang didorong keyakinan tentang 'revivalisme Islam' (Islamic revivalism) bahwa abad 15 Hijriyah adalah 'abad kebangkitan Islam'.

Semangat 'kebangkitan Islam' yang bernyala-nyala ini terbukti membakar segelintir Muslim untuk dengan cepat melakukan takfir terhadap kaum Muslim lain-biasanya arus utama mayoritas. Kelompok takfiri juga gemar melakukan hijrah-memisahkan diri dari kaum Muslimin lain.

Mereka selanjutnya melakukan kekerasan dan teror atas nama 'jihad' yang telah diselewengkan dari makna dan ketentuan yang dirumuskan para ulama otoritatif. Dalam keadaan seperti itu, di banyak negara Dunia Islam tidak ada organisasi Islam yang dapat menjadi penyuara dan pembela Islam rahmatan lil'alamin-Islam damai yang merupakan rahmat bagi alam semesta.

Akibatnya sektarianisme takfiri seolah mendominasi wacana dan praksis Islam. Tak kurang pentingnya, ketiadaan ormas Islam yang sekaligus merupakan organisasi masyarakat madani berbasis Islam, membuat absennya kekuatan penengah dalam kontestasi dan pertarungan politik.

Keadaan ini membuat kontestasi, konflik dan kekerasan meruyak tanpa bisa dihentikan. []

REPUBLIKA, 11 Agustus 2016

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mantan Anggota Dewan Penasihat Undef (New York) dan International IDEA (Stockholm)