Hidup Bersama Peluk Indonesia
Oleh: A Helmy Faishal Zaini
Dalam sebuah perbincangan serius dengan Greg Fealy—pengamat
Indonesia dan politik Islam—beberapa waktu lalu, saya menangkap guratan
kekhawatiran yang sangat besar akan masa depan demokrasi di Indonesia.
Ia melihat gelombang populisme dan juga arus konservatisme yang
semakin hari kian membesar. Kondisi yang demikian memang tidak hanya terjadi di
Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh dunia. Kendati demikian, yang menarik
untuk didiskusikan adalah optimisme indonesianis yang peduli pada bidang
antropologi politik dan isu keagamaan ini bahwa masa depan Indonesia, utamanya
menyangkut keberlangsungan konsensus berbangsa dan bernegara, ada di pundak
kalangan pesantren.
Pernyataan ini, bagi saya, memiliki daya kejut yang besar. Bukan
karena jawabannya, melainkan karena ia keluar dari seorang yang memiliki
konsepsi imajinatif dan juga demografis yang berbeda dengan kita. Pendapat itu
menjadi sangat menarik untuk dikaji karena dikeluarkan oleh salah satu di
antara mereka yang memandang Indonesia dari jauh. Menjadi lain jika yang
berpendapat itu adalah pengamat atau peneliti yang memang secara kultur, latar
sosial, dan juga kultural berasal dari Indonesia.
Santri dan pesantren
Jauh sebelum Greg berpendapat sebagaimana di atas, Nurcholish
Madjid mengatakan bahwa masa depan Indonesia berada di genggaman para santri.
Tentu saja agar tidak terjebak dengan perdebatan yang tidak perlu, dalam
konteks ini yang saya maksud dengan terminologi santri bukanlah terminologi
yang didefinisikan oleh Greetz (1988) yang mentrikotomikannya dengan abangan,
dan juga priayi. Bukan pula merujuk konsepsi longgar yang dirumuskan KH Ahmad
Mustofa Bisri (2016) bahwa santri adalah mereka yang belajar agama Islam dan
memiliki akhlak yang baik. Sebuah konsepsi yang mencoba memberikan semacam kelonggaran
definisi. Santri yang saya pakai dalam tulisan ini adalah mereka yang hidup dan
pernah hidup di lingkungan pesantren. Dalam konteks ini, tentu yang dirujuk
adalah konsepsi KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (2001) dalam artikel
”Pesantren sebagai Subkultur” (lihat juga artikel Abdurrahman Wahid di harian
ini, ”Pesantren, Profil Sebuah Subkultur” (Kompas,
11 Maret 1972).
Mengapa harus meminjam konsep santri dari Gus Dur? Sebab, karakter
santri yang diandaikan bisa menjawab tantangan arus konservatisme di atas tentu
saja mereka yang pernah merasakan kehidupan pesantren. Iklim pesantren sangat
penting dalam konteks menjadi kawah pendadaran paham kebangsaan santri. ”Dengan
pola kehidupan yang unik, pesantren mampu bertahan selama berabad-abad untuk
mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu, dalam jangka panjang
pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat daripada
masyarakat sekitarnya. Kedudukan ini dapat dilihat dari kemampuan pesantren
untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya,
tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya,” demikian Gus Dur
mengatakan.
Sejarah mencatat, peran santri dalam memperjuangkan kemerdekaan
tidak bisa diragukan lagi. Santri memiliki andil besar dalam menggelorakan
semangat untuk merdeka. Rekaman sejarah, termasuk perlawanan-perlawanan kecil
yang dipeyoratifkan dengan istilah pemberontakan, terbukti dimotori oleh
kalangan pengikut tarekat yang tentu saja sangat berafiliasi dengan tradisi
pesantren.
Akar perjuangan santri sesungguhnya bukan semata terlihat sebatas
pada momentum merebut kemerdekaan, jauh sebelum itu, akar perjuangan santri
sudah ada sejak Islam masuk ke Nusantara. Ketika Islam masuk ke Indonesia sudah
berdiri tempat-tempat peribadatan agama lain yang sudah berlangsung sangat
lama. Islam tidak merusak Candi Borobudur. Islam tidak merusak Candi Prambanan.
Islam juga tidak merusak tempat peribadatan umat lain seperti wihara dan pura.
Yang dilakukan justru mengembangkan sebuah dakwah dan pembelajaran dengan cara
memberikan contoh melalui nilai-nilai kebaikan, tolong-menolong, cinta kasih
antar-sesama dan juga memberikan rasa aman. Itulah yang oleh Hadratussyaikh KH
Hasyim Asyari dijadikan sebagai manhajul
fikr (metodologi berpikir), sebagai sebuah khasais di mana nilai
Islam melebur dengan budaya lokal yang baik yang melahirkan spirit wathoniyyah atau
kebangsaan.
Tatkala Islam masuk di Indonesia, Walisongo melakukan harmoni
dengan budaya-budaya setempat. Budaya masyarakat yang baik diteruskan dengan
memberikan serta memasukkan nilai-nilai serta spirit ajaran Islam.
Budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan agama, seperti mabuk-mabukan,
seks bebas, judi, dan membunuh, dihilangkan.
Menolak ”pokrol bambu”
Seorang pemikir besar Ahmad Amin (1980) mengatakan bahwa konsep
kedatangan Islam—di mana pun berada—adalah konsep pembebasan. Semangat Islam
adalah menghalau belenggu yang mengerangkeng manusia. Tentu saja belenggu yang
dimaksudkan Amin memiliki dimensi yang sangat luas, misalnya belenggu
kebodohan, kemunafikan, primitif dalam akhlak dan moral, serta banyak aspek
kehidupan lainnya.
Konsep dasar ini tentu saja merupakan fundamen dan ”kredo” nyata
bagi siapa saja yang mengaku mewarisi ajaran Nabi, termasuk mereka yang
mendakwahkannya. Ulama yang notabene adalah ahli waris para nabi memiliki tugas
untuk menyebarkan ajaran Islam yang, sebagaimana disebutkan di atas, memiliki
semangat untuk membebaskan.
Dalam konteks dewasa ini, jika kita mendapati realitas yang
sebaliknya, yakni ketika semakin banyak pendakwah yang mengaku menyampaikan
ajaran Islam, tetapi justru pesan-pesan yang disampaikannya semakin membuat
kaku dalam beribadah, maka tidak bisa tidak tentu ada yang salah dalam soal
ini. Semangat Islam yang membebaskan, di tangan-tangan para pendakwah kekinian,
menjadi sedemikian membelenggu umat. Agama seketika berubah jadi ensiklopedia
halal-haram. Lebih celaka lagi, dalam kehidupan seperti ini—menurut para
pendakwah itu—lebih dominan haramnya dibandingkan halalnya.
Bung Karno dalam bukunya, Islam
Sontoloyo: Pikiran-pikiran Progresif Pemikiran Islam (2017),
dengan tajam menulis seperti ini: ”Umat Islam terlalu menganggap fikih itu
satu-satunya tiang keagamaan. Kita lupa, atau kita tidak mau tahu, bahwa tiang
keagamaan ialah terutama sekali terletak di dalam ketundukan kita punya jiwa
kepada Allah. Kita lupa fikih itu, walaupun sudah kita saring semurni-murninya,
belum mencukupi semua kehendak agama Islam. Maka, benarlah perkataan Helide
Edib Hanoum, bahwa Islam di zaman akhir-akhir ini ’bukan lagi pemimpin hidup,
melainkan agama pokrol bambu’. Janganlah kita kira diri kita sudah mukmin,
tetapi hendaklah kita insaf, bahwa banyak di kalangan kita yang Islamnya masih
Islam sontoloyo.”
Pernyataan Bung Karno kurang lebih memiliki relevansi dengan apa
yang kita hadapi sekarang ini. Kemerdekaan yang didengungkan oleh Islam, di
tangan juru dakwah yang tidak kompeten, berubah menjadi larangan, kungkungan,
ancaman, bahkan anti-toleran. Umat diajak bersifat represif kepada orang lain.
Padahal, sebaliknya, dulu Walisongo memilih dakwah yang lebih toleran dan
kompromistis serta penuh kelonggaran dan kemerdekaan. Inilah cara santri
memeluk Indonesia.
Maka, penting bagi kita untuk kembali merenungkan dan mengkaji
makna spirit kemerdekaan ala santri yang dibawa oleh Islam: baik dalam konteks
pribadi maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Menjadi merdeka adalah
menjadi pribadi yang membebaskan, bukan malah memandang yang lain sebagai pihak
yang selalu salah sehingga perlu mengungkung dan melarang-larang mereka.
Inilah esensi Islam. Dalam konteks berbangsa dan bernegara kita
juga harus menjaga ukhuwwah
Islamiyyah menuju ukhuwwah
wathoniyyah, yang dibingkai dengan spirit ukhuwwah insaniyyah,
sehingga kita bisa hidup rukun damai dan harmoni dalam wadah NKRI. Inilah
beragama dan bernegara dengan cara santri. []
KOMPAS, 17 November 2018
A Helmy Faishal Zaini |
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar