Zuhairi: Amerika Serikat dan Rezim Diktator di Timur-Tengah

Amerika Serikat dan Rezim Diktator di Timur-Tengah

Oleh: Zuhairi Misrawi

Akhir 2010 lalu, revolusi meletus di Tunisia sebagai tonggak perubahan Timur-Tengah. Tumbangnya rezim Ben Ali merambah ke berbagai kawasan, termasuk Mesir yang berhasil melengserkan rezim Hosni Mubarak, Libya menumbangkan Moammar Qaddafi, Yaman menjatuhkan Ali Abdullah Saleh, hingga merambah ke Bahrain dan Suriah.

Tidak terkecuali musim semi Arab tersebut juga membuat Arab Saudi melakukan reformasi dan membuat kebijakan populis untuk meredam dampak-dampak revolusi yang bergulir di kawasan Timur-Tengah lainnya. Arab Saudi sadar betul bahwa kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan menjadi diskursus kaum milenial yang mendapatkan momentumnya melalui media sosial.

Namun, sayang seribu sayang, setelah 8 tahun asa revolusi dan musim semi Arab tersebut masih belum menemukan pijakan yang kokoh. Sebagian besar negara-negara Timur-Tengah yang disapu angin revolusi masih menghadapi tantangan yang serius dari dalam dan luar negeri. Peta geopolitik juga menjadi batu sandungan yang serius untuk membumikan agenda reformasi dan revolusi.

Mesir kembali ke pangkuan militer akibat buntunya konsolidasi demokrasi dalam membentuk konstitusi yang mencerminkan kemaslahatan semua kelompok. Mesir kembali ke masa-masa kegelapan demokrasi, di mana suara-suara kritis dibungkam. Stabilitas keamanan menjadi dalih untuk mengontrol kebebasan berpendapat.

Libya di ambang perpecahan akut karena tidak adanya kemufakatan dari berbagai faksi untuk mengambil terobosan dalam konteks persatuan nasional. Friksi yang lumayan tajam di antara berbagai faksi politik selalu menemukan kebuntuan karena terkait dengan penguasaan terhadap aset ekonomi. Belum lagi ada indikasi munculnya kembali kekuatan lama untuk merebut kembali ranah politik kekuasaan.

Suriah, Yaman, dan Bahrain terlibat dalam konflik yang tidak berkesudahan, karena kuatnya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lahirnya rekonsiliasi nasional untuk meletakkan fundamen demokrasi yang kokoh.

Di balik itu semua, harus diakui peran Arab Saudi sangat besar untuk mempengaruhi laju revolusi di berbagai negara. Salah satunya karena pihak yang mengambil keuntungan politik dari musim semi, yaitu Ikhwanul Muslimin yang notabene musuh bebuyutan Arab Saudi. Ikhwanul Muslimin yang mempunyai basis massa kuat di hampir semua negara Timur-Tengah dikhawatirkan dapat mengancam eksistensi rezim Arab Saudi.

Maka dari itu, ketika rezim Ikhwanul Muslimin mendapatkan penentangan luas dari kubu nasionalis sekuler yang disokong sepenuhnya oleh al-Azhar, Arab Saudi langsung mendukung sepenuhnya upaya melengserkan rezim Muhammad Mursi. Arab Saudi merasa mendapatkan momentum dan angin segar untuk membendung arus kuatnya pengaruhnya Ikhwanul Muslimin.

Setelah lengsernya rezim Ikhwanul Muslimin di Mesir, Arab Saudi kembali memegang kendali peta politik di Timur-Tengah. Arab Saudi selalu menggunakan "kartu uang" sebagai alat untuk menyokong rezim-rezim diktator di Timur-Tengah. Bahkan, Arab Saudi terkesan memanjakan rezim-rezim diktator dengan catatan mampu membumihanguskan sel-sel Ikhwanul Muslimin.

Sikap Arab Saudi memblokade Qatar juga dilatarbelakangi sikap Qatar yang sangat ramah terhadap Ikhawanul Muslimin. Bahkan beberapa pentolan Ikhwanul Muslimin, seperti Syaikh Yusuf al-Qaradhawi masih menetap di Qatar. Tidak hanya itu, stasiun televisi al-Jazeera memberikan ruang kepada para Ikhwanul Muslimin, dan menjadi penyokong utama Ikhawanul Muslimin.

Arab Saudi semakin kokoh pengaruhnya karena disokong sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi angin surga bagi Arab Saudi untuk mengukuhkan kembali pengaruhnya di kawasan Timur-Tengah. Apalagi hubungan tersebut diperkuat oleh bisnis senjata dan minyak. Di samping isu Iran yang selalu menjadi titik-temu antara Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Madawi Al-Rasheed (2018) menggarisbawahi sokongan Amerika Serikat terhadap rezim-rezim diktator di Timur-Tengah, khususnya Arab Saudi telah menjadi batu sandungan serius untuk mewujudkan perubahan yang signifikan ke arah demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

Lihat dukungan Trump terhadap Muhammad bin Salman (MBS) dalam kasus Jamal Khashoggi. Sikap Trump tersebut merupakan tantangan yang sangat serius bagi lahirnya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan di Timur-Tengah. AS sepertinya tidak pernah belajar dari sejarah, bahwa sikapnya yang kerap mendukung rezim otoriter dapat menjadi bumerang bagi AS dan dunia.

Maka dari itu, jalan untuk mewujudkan demokrasi di Timur-Tengah ada pada komitmen AS dalam meredam pengaruh Arab Saudi di kawasan. Jika AS justru menyokong penuh Arab Saudi, apalagi justru menjadikan Arab Saudi sebagai proxy yang memegang kendali di kawasan, maka sulit rasanya berharap terjadi perubahan yang signifikan.

Apalagi Arab Saudi sendiri termasuk negara yang tidak meratifikasi hak asasi manusia. MBS menjadi putera mahkota yang paling menakutkan karena membungkam suara-suara kritis dengan cara memenjarakan dan membunuh. Kematian Jamal Khashoggi menjadi bukti nyata bahwa rezim diktator semakin kokoh karena mendapatkan perlindungan dari AS, khususnya Presiden Donald Trump.

Safari MBS ke beberapa negara di Timur-Tengah dalam seminggu terakhir menunjukkan bahwa rezim diktator tidak akan belajar dari kesalahannya. Bahkan MBS berani melakukan kunjungan ke Tunisia sebagai bumi revolusi. Meskipun mendapatkan penentangan kuat dari para jurnalis dan warga Tunisia, MBS berani menginjakkan kakinya di Tunisia dengan proposal ekonomi.

Jadi, revolusi dan demokrasi di Timur-Tengah akan menghadapi tantangan yang sangat serius karena AS tidak mempunyai komitmen yang serius bagi tumbuhnya demokrasi di kawasan. Dukungan AS terhadap MBS menjadi lonceng kematian bagi demokrasi di Timur-Tengah. []

DETIK, 29 November 2018

Zuhairi Misrawi | Intelektual muda Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik di The Middle East Institute, Jakarta