Hingga saat ini, dasar negara Pancasila menjadi jembatan pemersatu masyarakat Indonesia yang terdiri beragam suku, bangsa, bahasa, dan agama. Dari sini posisi Pancasila bisa dipahami sebagai ideologi pemersatu.
Berkaca pada sejarah, keberadaan ideologi pemersatu sangat penting agar praktik dan kehidupan berbangsa berjalan harmonis. Sengketa, perbedaan, dan konflik dapat terselesaikan karena ada spirit ideologi pemersatu. Hal inilah yang tidak ada pada pemerintah Muslim di Andalusia (Spanyol) pada masa Daulah Bani Abbasiyah.
Karena tidak adanya ideologi pemersatu, pemerintahan Muslim di Andalusia terpecah menjadi 31 negara. Kondisi ini menyebabkan konflik berkepanjangan sehingga bangsa Eropa dengan mudah menaklukkan pemerintahan Muslim di Andalusia.
Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan buah pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa yang menginginkan persatuan seluruh rakyat. Bung Karno merupakan penggagas lima sila sebagai fondasi berbangsa pada 1 Juni 1945, tetapi susunannya disempurnakan oleh KH Wahid Hasyim seperti yang terlihat pada butir-butir Pancasila saat ini.
Di forum-forum internasional pemimpin dunia, Soekarno dengan gagah memperlihatkan dan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki ideologi pemersatu yang kuat. Sedangkan di dalam negeri, ia mengapresiasi setiap pemikiran yang berupaya memperkuat eksistensi Pancasila.
Dalam salah satu tulisannya di koran harian Duta Masyarakat, Mahbub mengemukakan pendapatnya bahwa Pancasila mempunyai kedudukan lebih sublim dibanding Declaration of Independence susunan Thomas Jefferson yang menjadi pernyataan kemerdekaan Amerika Serikat tanggal 4 Juli 1776, maupun dengan Manifesto Komunis yang disusun oleh Karl Marx dan Friedrich Engels tahun 1847.
Tulisan Mahbub Djunaidi itu dibaca Bung Karno, dan karena tulisannya itu Bung Karno takjub kepadanya karena disajikan dengan argumentasi kuat tetapi jenaka sebagai bukti kearifan Mahbub Djunaidi dalam memandang realitas sosial bangsa Indonesia.
Suatu hari sekitar tahun 1963, Bung Karno meminta KH Saifuddin Zuhri (saat itu menjabat Menteri Agama) supaya mengantarkan Mahbub Djunaidi ke Istana Merdeka. Bung Karno ingin melihat “tampang” Mahbub, katanya. Setelah Mahbub berhasil dihadirkan ke Istana Merdeka, terjadilah obrolan santai dan lugas. (Baca KH Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren, LKiS, 2013: 680)
“Ini yang namanya Mahbub Djunaidi?” tanya Bung Karno setelah bertemu Mahbub.
“Iya pak,” jawab Mahbub.
“Kok krempeng begini?” sambil menuding dan memandang Mahbub dari ujung kaki hingga ujung rambut.
Mahbub Cuma nyengir.
“Asal dari mana?”
“Jakarta, pak!”
“Asli Jakarta?”
“Ya, pak!”
“Jakarta mana?”
“Tanah Abang!” kata Mahbub.
Bung Karno tak henti memandang sambil mengangguk-angguk.
“Orang tua siapa namanya?” tanya Bung Karno.
“Haji Muhammad Djunaidi”.
“Haji Djunaidi...?”
“Pejabat Departemen Agama,” KH Saifuddin Zuhri nyelonong menjelaskan siapa Haji Djunaidi itu.
“Kepala Biro Pengadilan Departemen Agama?” kata Bung Karno sambil menunjuk dengan jarinya.
“Benar, pak!” jawab Mahbub.
“Loh, lho, lho...kalau begitu, bapakmu dulu yang menikahkan saya dengan Hartini di Istana Cipanas,” kata Bung Karno dengan tersenyum bangga sambil menuding-nuding Mahbub Djunaidi.
Itulah momen pertemuan Mahbub Djunaidi dengan Sang Proklamator kemerdekaan, Bung Karno.
Ketika aktif di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Mahbub Djunaidi menjadi salah seorang tokoh yang ikut andil menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi di saat tak ada satu pun ormasi Islam yang mengambil langkah ini. Ia juga turut andil ketika NU merumuskan hubungan Pancasila dengan Islam pada 1983 di Situbondo, Jawa Timur. []
(Fathoni Ahmad)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar