Idul Fitri di Tengah Krisis Kabinet

Idul Fitri di Tengah Krisis Kabinet

Tidak selamanya shalat Idul Fitri dilaksanakan Presiden Sukarno di kenyamanan halaman Istana Negara. Beberapa kali Shalat Id dilangsungkan di Lapangan Banteng sehingga bisa lebih banyak lagi umat dari pelbagai lapisan masyarakat dapat mengikuti shalat berjamaah. 

Hari Raya penutup bulan suci Ramadhan yang jatuh pada 14 Juni 1953 juga dilaksanakan di Lapangan Banteng. Di tengah situasi politik yang lumayan menegangkan karena belum juga terbentuk Kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. 

Karena itulah, datangnya Idul Fitri tetap harus diantisipasi pihak Dewan Keamanan Presiden (DKP) dengan penuh kewaspadaan. Beberapa anggota DKP non-Muslim pun terlibat di dalamnya.

Negara Tanpa Kabinet

Kabinet Wilopo didemosioner Sukarno berdasar Keppres RI no.99 tanggal 3 Juni 1953 bertepatan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tadinya, Ki Mangunsarkoro dari PNI dan Moh. Roem dari Masyumi ditugasi membentuk kabinet baru. 

Keduanya gagal bekerja sama dengan partai-partai lain hingga akhirnya Presiden menunjuk Burhanuddin Harahap (Masyumi) sebagai pengemban (caretaker). Harahap juga gagal hingga datangnya Idul Fitri 1372 H yang jatuh pada hari Minggu, 14 Juni 1953.

Dalam situasi itulah shalat Idul Fitri diselenggarakan di Lapangan Banteng. Tidak tanggung-tanggung DKP membentuk tim pengamanan Presiden yang terdiri dari petugas Muslim dan non-Muslim. Yang mengabadikan foto kegiatan shalat itu sendiri adalah seorang Kristen. Sedangkan, petugas keamanan yang berpakaian sipil dan mengitari Presiden di sela-sela umat yang shalat ada yang beragama Hindu.

Untunglah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat itu.

Dari foto dapat dilihat Presiden Sukarno shalat tidak tepat di belakang imam. Di sebelah kanannya adalah Wakil Ketua DPR KH Zainul Arifin dari Partai NU. Kelak, setelah 58 hari krisis kekosongan pemerintahan sejak Kabinet Wilopo bubar, Zainul Arifin akan dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri (Waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I pada 30 Juli 1953. 

Itulah pertama kali dalam sejarahnya, politisi NU mendapatkan jabatan tertinggi di lembaga eksekutif. 

Dua orang kader Partai NU lainnya yang juga duduk sebagai menteri adalah KH Masykur (Menteri Agama) dan Muhammad Hanafiah (Menteri Agraria). []

(Ario Helmy)