Senin, 07 November 2016

(Buku of the Day) Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral



Masyumi dalam Lintasan Sejarah Politik


Judul Buku        : Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral
Penulis             : Remy Madinier
Penerbit            : Mizan & Kedutaan Prancis-Indonesia
ISBN                 : 978-979-433-707-3
Persesensi        : Munawir Aziz, pembaca buku, bergiat di Gerakan Islam Cinta dan PPM Aswaja, (Twitter: @MunawirAziz)

Sejarah politik Indonesia pernah mengenal Masyumi sebagai rujukan politik kaum muslim. Masyumi menjadi referensi tentang bagaimana partai politik dengan afiliasi Islam, mengalami dinamika pada awal masa kemerdekaan. Sebagai tumpuan politik umat Muslim, Masyumi memainkan peran sentral sebagai kanal aspirasi warga. Namun, akhirnya partai ini kandas karena goncangan politik hingga ia dilarang oleh pemerintah. Hubungan buruk dan interaksi yang tidak harmonis para pemimpin Masyumi, juga keluarga NU dan PSII, menjadikan partai ini mengalami defisit kekuatan politik.

Dalam buku ini, Remy Madinier melalui buku ini Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral memberi kontribusi dalam membangunkan ingatan sejarah atas peran penting partai ini. Buku ini, diterjemahkan dari karya Remy berjudul Islam and Politics in Indonesia: The Masjumi Party Between Democracy and Integralism. Melalui buku ini, Remy menggali sejarah panjang dan konteks politik Masyumi sebagai partai politik Islam di negeri ini.

Dalam segenap sepak terjangnya, Masyumi pernah menjadi rujukan utama dalam ideologi politik muslim di Indonesia. Para tokoh Masyumi juga memainkan gerak penting dalam proses pengisian kemerdekaan di negeri ini. Bahkan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah menjadi komando tertinggi dalam struktur politik pemimpin Masyumi. Putra Hadratus Syekh, Kiai Wahid Hasyim juga pernah intens dalam pergerakan politik di Masyumi.

"Sejarah para tokoh dan perkumpulan yang menjadi cikal bakal pendirian Masyumi, pada November 1945, merupakan tapak tilas dialektika yang selama tiga dasawarsa mempertentangkan penegasan identitas dengan keniscayaan persatuan," ungkap Remy. Dalam penjelasannya, Remy mengungkap bahwa sedari permulaan abad 20, niat sebagian dari kaum modernis Muslim di kawasan Nusantara, untuk mendirikan organisasi dengan struktur formal, terutama pada masa penjajahan, menimbulkan benih keretakan dengan para tokoh Islam tradisional.

Masyumi, Rujukan Politik

Setelah pemerintah mengeluarkan maklumat pada 3 November 1945, dikenal sebagai maklumat No X, yang ditanda tangani Wakil Presiden Mohammad Hatta tentang anjuran mendirikan partai politik, kalangan Islam menyambut dengan antusias. Pada 7 November 1945, Majelis Syuro Muslimin Indonesia didirikan. Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Majelis Syuro didampingi putra beliau, Kiai Abdul Wahid Hasyim sebagai wakilnya. Sementara, Sukiman mengomando organisasi partai sebagai ketua.

Pada awalnya, komunitas pesantren dan orang-orang yang terafiliasi ke Nahdlatul Ulama, mendukung Masyumi sebagai partai politik. Peran politik Masyumi jelas terwakili oleh sepak terjang Kiai Wahid Hasyim, dan juga Kiai Wahab Chasbullah. Namun, seiring dengan waktu, peran para kiai NU dan aspirasi pesantren tidak mendapat respon yang baik, bahkan semakin tersisih dari panggung politik. Sentimen Islam modernis dan Islam tradisionalis juga semakin membesar. Para kiai NU gerah dengan kondisi Masyumi yang sudah tidak bisa menjadi tumpuan aspirasi politik.

NU keluar dari Masyumi dalam Muktamar Palembang (1952), dengan aroma konflik yang kental. Pada waktu itu, gesekan antara aktivis Masyumi dan NU terjadi bahkan hingga di desa-desa di akar rumput partai politik. Hal menarik terjadi di kawasan Jombang, terutama dalam lingkaran komunitas pesantren.

Masyumi menggunakan sentimen isu bahwa pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari pernah menjadi Rais Akbarnya. Santri Kiai Hasyim Asy'ari yang bernama Haji Abdul Madjid—ayahanda Nurcholis Madjid berpegang pada fatwa gurunya, bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai Islam. Ia berpedoman bahwa, sampai akhir hayat Hadratus Syaikh pada 1947, belum ada ungkapan yang mencabut fatwa tentang Masyumi (Gaus AF, 2010: 14-15). Di beberapa kawasan lain, orang-orang semacam Haji Abdul Madjid banyak dijumpai, yang takdzim kepada Kiai Hasyim Asy'ari dan memilih Masyumi karena perintah sang guru meski konteks politik telah berubah.

Dalam sejarahnya, para elite Masyumi juga bersitegang dengan Sukarno. Catatan MC Ricklef, Sejarah Indonesia Modern, (2005: 556) merekam hal ini. Hatta mendorong agar Masyumi, PSI, beberapa tokoh militer dan jaringan yang sevisi membentuk Liga Demokrasi. Liga Demokrasi yang dibentuk pada 24 Maret 1960, bertujuan mengkritik Sukarno guna memulihkan inti demokrasi, juga sebagai kaukus politik untuk melawan PKI.

Namun, ketika Soekarno kembali dari lawatan kenegaraan, pada bulan Juni, Liga tersebut telah hancur berantakan. DPR-GR yang terdiri dari 283 kursi telah ditetapkan. Partai Sosialis Indonesia dan Masyumi tidak memperoleh satu kursipun. Lebih dari separuh kursi (154) jatuh ke golongan-golongan profesi, yang sebagian juga menjadi anggota partai. Pada waktu itu, PKI diperkirakan mendapat antara 17% sampai 25 % kursi. Sukarno juga menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang beranggotakan 616 orang. Aidit, tokoh penting PKI, tampil sebagai wakil Ketua.

Sementara, Masyumi dan PSI tidak mendapat porsi dalam struktur pemerintahan. NU juga mendapatkan ruang dalam pemerintahan, menyingkirkan Masyumi yang tersisih. Pada Agustus 1960, akhirnya Masyumi dan PSI dilarang oleh pemerintah, karena permusuhan para tokohnya terhadap Sukarno.

Remy Madinier menulis, bahwa dalam sejarah dunia Islam, Masyumi merupakan referensi percobaan paling sempurna dalam upaya pemaduan Islam dan demokrasi. Namun, jalan ekperimentasi dan eksplorasi gagasan masih belum tuntas. Masih ada tonggak-tonggak prinsip dan perjuangan politik yang harus diupayakan para tokohnya.

"Para tokoh Masjumi jelas mengisyaratkan melalui aksi politik mereka, keterkaitan yang nyaris total dengan aspek-aspek politik modern dunia Barat. Dalam hal ini, mereka lebih cenderung serupa dengan para tokoh pembaru moderat dari India, semisal Sayyid Ahmad Khan serta Muhammad Iqbal, ketimbang tokoh radikal semisal Mawdudi dari Pakistan, atau al-Banna dan Sayyid Qutb dari Mesir," jelas Remy Madiner (hal.418).

Riset Remy Madinier membantu kita untuk memahami peta politik dan konteks sosial-budaya pada masa kejayaan Masyumi, hingga terbenamnya partai ini dalam kuburan politik. Dari karya Remy ini, kita dapat memahami bagaimana Islam dan demokrasi di negeri ini mengalami dinamikanya sendiri, serta partai-partai Islam mengalami kompleksitas masalahnya sendiri. Tentu saja, sebagai bahan refleksi yang kaya dalam khazanah politik Indonesia masa kini. []

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar