Senin, 10 Oktober 2016

Kang Sobary: Pesona Sebuah Jabatan



Pesona Sebuah Jabatan
Oleh: Mohamad Sobary

DI dalam terminologi tradisional, kekuasaan itu disebut tahta. Penguasa, raja, yang bertahta tadi, duduk di kursi kekuasaan yang memiliki sebutan khusus: dampar kencana.

Mungkin artinya kursi yang dihiasi dengan emas. Ini sebuah kemewahan. Bisa juga disebut dampar kamukten, kurang lebih artinya kursi yang melambangkan hidup makmur dan berwibawa bagi yang mendudukinya. Di dalam percaturan politik modern konsep tahta masih sering digunakan dan masih tetap terasa relevansi kulturalnya. Jadi tidak ada masalah dalam penggunaannya.

Penguasa modern tak memiliki kursi seperti itu. Kursi dalam kekuasaan modern hanya disebut kursi begitu saja seolah tidak ada sama sekali bedanya dengan semua jenis kursi yang lain. Tapi, kursi itu diperebutkan dengan kompetisi yang mempertaruhkan kewibawaan politik, popularitas, dan—ini yang lebih penting— penguasaan ”know-how” di bidang tata pemerintahan.

Jika disebut secara lebih blak-blakan, konsep know how itu mungkin maksudnya kompetensi teknis. Kompetensi ini sejenis sikap, watak, dan keterampilan yang menggambarkan apa yang disebut profesionalisme. Kewibawaan politik dan popularitas tadi penting. Bahkan penting sekali. Tapi, keduanya tak pernah lebih penting dari profesionalisme.

Bisakah orang yang tak memiliki kewibawaan politik dan profesionalisme ikut turun ke gelanggang perebutan kursi kekuasaan? Atas landasan demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak atas suatu jenis kekuasaan, siapa pun boleh turut meriuh-rendahkan kompetisi itu. Siapa pun boleh turut berebut kekuasaan.

Tahta gubernuran DKI yang strategis itu mirip dengan tuak. Mungkin juga sejenis bir pletok, brem Bali, atau anggur yang lebih lembut dari tiga jenis minuman ”lokal” tersebut. Tapi, semuanya sama: masingmasing punya pesona dan memabukkan. Tahta gubernuran DKI telah menjatuhkan banyak korban sia-sia. Memang agak kasihan karena mereka betul-betul sia-sia. Tapi, itu mungkin semata karena salah mereka sendiri.

Calon yang tak memiliki kewibawaan politik dan tidak populer terkapar dan dilupakan orang. Orang yang merasa populer, sekadar populer, maju dalam pencalonan, tapi karena tak memiliki kompetensi teknis yang setara dengan profesionalisme tadi pun rontok. Media pun tak lagi tertarik untuk bicara mengenai kekuasaan dengan orang yang sudah rontok itu.

Tahta gubernuran DKI tampaknya memiliki pesona yang sangat memabukkan pula. Banyak orang mabuk untuk turut terjun ke kancah politik yang ”mematikan” ini. Orang biasa, yang tahu akan kapasitas pribadinya, maju dengan segenap kalkulasi yang terukur. Tapi, para pemabuk lain. Mereka turut ”menari” di atas gelanggang dengan matter tutup.

Tahta harus diraih. Sebagian, sekali lagi, tanpa modal yang memadai. Di zaman kemajuan yang ditandai oleh dominasi ilmu pengetahuan dan teknologi ini kewibawaan politik bisa dibuat. Orang biasa bisa dibuat berpengaruh luas berkat teknologi komunikasi yang canggih. Kita bisa melakukan suatu rekayasa teknologi.

Kata rekayasa menggambarkan sebuah usaha mengubah apa yang tak layak menjadi layak, dan yang tak memenuhi standar menjadi memenuhi standar tersebut. Dengan begitu, jelas bahwa rekayasa itu sebuah kepalsuan yang diterima oleh khalayak sebagai kebenaran. Kecuali itu, di zaman kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini popularitas bisa diciptakan dengan berbagai watak manipulatif.

Orang biasa bisa diberi panggung, termasuk di televisi, agar dikenal publik. Di sana ia dilatih berbicara, tersenyum, dan mengangguk. Langgam bahasanya harus lembut atau dilembut-lembutkan. Bahwa ungkapan kebahasaannya kosong tanpa isi tak menjadi masalah. Yang penting tampak lembut, rapi, dan sopan. Dalam rekayasa itu unsur pengalaman diabaikan.

Padahal, kita tahu pengalaman itu penting agar seorang calon tidak tampil dengan bekal nol murni. Tapi, orang boleh juga nekat maju ke gelanggang pencalonan tanpa pengalaman apa pun. Jika ditelusuri, rentang pengalamannya yang pendek, intinya hanya menggambarkan kegagalan dan pengalaman buruk yang seharusnya dilupakan saja.

Tapi, karena ada pendukung yang juga mabuk, majulah calon tersebut dengan kenekatan yang sukar untuk kita pahami. Rupanya, mabuk ya mabuk. Mabuk tuak, bir, dan anggur itu namanya mabuk. Si pemabuk merasa bagaikan terayun-ayun antara bumi dan langit. Mabuk kekuasaan pun kurang lebih serupa. Di sini pun mabuk ya mabuk.

Tapi, mabuk kekuasaan lebih hebat lagi pengaruh kejiwaannya. Di sini si pemabuk membayangkan harta dan jenis ”ta” yang lain bagai sudah dalam genggaman. Segenap kemuliaan dunia wilainnya mungkin sudah membikin rasa mabuk itu menjadi begitu total. Ada bahkan yang sudah mulai mabuk kemenangan hanya karena perhitungan bahwa dirinya populer tadi.

Sesudah era reformasi ini kita, terutama sebagian besar pemburu kekuasaan, kelihatannya juga sedang mabuk. Banyak orang yang agak gelap mata, dan mudah berbuat nekat untuk mencalonkan diri dalam perebutan jabatan ini dan jabatan itu tanpa memiliki ukuran kepantasan. Orang yang ibaratnya bermodal nol dalam berbagai aspek kehidupannya, sekarang ini berani mencalonkan diri menjadi presiden, atau wakil presiden.

Di kalangan yang disebut artis hal ini merebak secara luas. Di zaman sesudah gubernur Sutiyoso dulu, ada diskusi-diskusi yang kelihatannya seperti sosialisasi calon-calon artis. Pertanyaan pertama yang diajukan moderator berbunyi: Bagaimana pendapat anda jika seorang artis mencalonkan diri? Tentu saja jawabnya boleh saja.

Di era reformasi, barang apa yang bisa berjalan boleh, bisa, menjadi calon ini, calon itu, semaunya. Tapi, kita tahu, urusan pokoknya bukan sekadar boleh mencalon atau tidak, melainkan adakah pencalonan itu pantas secara politik? Si calon harus didukung segenap kemampuan teknis, atau profesionalisme tadi, dan bukan hanya oleh popularitas kosong.

Calon populer, dan didukung pengalaman, kelihatannya sudah memenuhi syarat. Tapi, pengalaman yang bagaimana? Kalaudibalikpengalamanituhanya berisi kegagalan, dan rekam jejaknya hanya menunjukkan pengalaman buruk, dan ambisi besar, apa artinya pengalaman? Dierareformasi ini kita mencatat dua hal penting: kita kehilangan kemampuan untuk mengaca diri. Kita kurang mampu untuk merasa malu atas kekurangan diri kita.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini kita agak kurang terampil untuk bisa merasa malu memandang penampilan politik kita yang porakporanda. Kita menjadi pemburu kekuasaan tanpa menimbang adakah kita layak jika kita meraihnya. Kita terpesona pada jabatan dan kedudukan. Di lapis bawah atau menengah dalam masyarakat pun watak serupa itu muncul secara agak mencemaskan. Banyak orang yang tampaknya seperti merasa tak berarti kalau tak punya jabatan.

Maka, segala cara ditempuh agar kita menjabat. Menjadi pegawai di suatu kantor pemerintahan tidak cukup. Orang harus berusaha memperoleh jabatan. Orang yang sudah memiliki posisi baik di suatu kantor swasta merasa tidak cukup. Pesona jabatan yang begitu besar membuatnya harus turut berebut di bursa pemilihan.

Orang tak peduli apakah dirinya layak atau tidak, yang penting maju, maju dan maju dalam perebutan jabatan tadi. Kita terpesona. Kita mabuk melihat jabatan. Akhirnya, kita hanya mencatat sejarah diri kita sebagai calon dan calon sepanjang karier kepegawaian. Kita hanya menjadi calon selamanya. Calon yang terpesona, tapi tak pernah meraih apa pun. []

Koran SINDO, 08 Oktober 2016
Mohamad Sobary | Esais, Anggota Pengurus Masyarakat Bangga Produk Indonesia,  untuk Advokasi, Mediasi, dan Promosi. Penggemar Sirih dan Cengkih, buat Kesehatan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar