Yudi Latif: Kemerdekaan sebagai Keterdidikan

Kemerdekaan sebagai Keterdidikan

Oleh: Yudi Latif

 

Peringatan Hari Kemerdekaan mestinya menjadi magnet spirit yang dapat menyatukan retakan keindonesiaan ke dalam suatu imaji kebangsaan. Bahwa dalam mengarungi kehidupan bersama, kita memang tak selamanya harus seragam dan bersetuju untuk semua persoalan.

 

Namun, daya sintas suatu bangsa tak bisa dipertahankan tanpa cinta Tanah Air (patriotisme). Dan kita tak bisa mencintai Tanah Air tanpa mencintai segenap makhluk-manusia dengan segala keragaman yang ada di dalamnya. Untuk itu, kita harus senantiasa berusaha mencari ”titik temu” (common ground); kita harus bisa membangun jembatan antar-perbedaan dalam rangka mengejar kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

 

Dalam mencari titik temu bagi kebaikan hidup bersama, kita harus banyak belajar dari sejarah. Dalam sejarah gerak tumbuh suatu bangsa, sejarawan Inggris, HG Wells, melukiskannya sebagai ”perlombaan antara pendidikan dan katastrofi”.  Bahwa kegagalan pendidikan akan dihukum oleh pembuncahan malapetaka. Pada bangsa-bangsa yang kurang terdidik, lebih banyak malapetaka dalam kehidupannya. Keterdidikan menjadi paspor meraih kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Dalam rangka menumbuhkan patriotisme positif-progresif, pendidikan berperan penting sebagai wahana pemupukan kapabilitas dasar dan kecerdasan kewargaan. Tentang signifikansi pendidikan dalam menguatkan budaya kewargaan (civic culture), Marcel Coenders dan Peter Scheepers (2003) mendokumentasikan berbagai hasil penelitian dalam kaitan antara pendidikan dan sentimen etno-sentrisme (sikap negatif terhadap  perbedaan). Salah satu temuan yang paling konsisten adalah asosiasi negatif antara pencapaian pendidikan dan prasangka etnis.

 

Bahwa orang-orang dengan tingkat Pendidikan yang lebih tinggi cenderung kurang mengembangkan prasangka terhadap perbedaan identitas ketimbang mereka yang berpendidikan lebih rendah.  Hal itu bisa dijelaskan dengan teori sosialisasi dalam keterkaitan dengan proses sentral dalam sistem pendidikan: transfer pengetahuan dan informasi; perkembangan kapasitas kognitif; serta transfer norma, nilai, dan model perilaku.

 

Meski demikian, tidaklah berarti bahwa semua orang berpendidikan tinggi akan senantiasa seperti itu. Sangat bergantung pada tingkat intensitas dan efektivitas sosialisasi norma, nilai, dan model perilaku kewargaan dalam dunia pendidikan. Apalagi, kalau dunia pendidikan cenderung mengabaikan pendidikan nilai dan lebih mengutamakan pendidikan instrumental, sikap-sikap eksklusif dan intoleran itu bisa saja melanda kalangan berpendidikan tinggi.

 

Dalam kaitan itu, perlu dilihat juga faktor apa yang memengaruhi watak pendidikan. Salah satunya adalah faktor budaya politik.  Frederick D Weil (1985) mengajukan tesis bahwa nilai-nilai yang ditransmisikan oleh sistem pendidikan suatu negara merefleksikan budaya politik (resmi) negara tersebut, yang pada gilirannya ditentukan oleh bentuk rezim yang berkembang.

 

Sehubungan dengan itu, relasi negatif antara tingkat pendidikan dan prasangka etno-nasionalisme disebabkan  oleh diseminasi nilai-nilai kewargaan demokratis dalam institusi-institusi pendidikan. Lebih jauh dikatakan,  nilai-nilai yang ditransmisikan dalam dunia pendidikan mencerminkan budaya politik dominan. Oleh karena itu, efek pendidikan dalam melemahkan intoleransi dan etno-sentrisme akan lebih kecil di negara-negara dengan budaya politik  kurang demokratis atau kurang lama dalam mengembangkan tradisi demokrasinya.

 

Dengan menggunakan data survei lintas negara (mencakup 22 negara), yang dikumpulkan melalui The International Social Survey Programme, Coenders dan Scheepers menemukan bahwa efek pendidikan terhadap peluluhan sikap etno-sentrisme lebih lemah di negara-negara dengan budaya demokrasi yang baru berkembang ketimbang di negara-negara dengan tradisi demokrasi mapan.

 

Keduanya juga tidak menemukan bukti masyarakat plural otomatis akan mengembangkan institusi pendidikan yang lebih kuat mengajarkan nilai-nilai dan sikap toleran.  Pada analisis terakhir, efek heterogenitas agama pada penguatan budaya toleran pun harus didukung budaya politik yang ditumbuhkan di sekolah.

 

Dengan berbagai kerangka teoretis dan realitas empiris itu, usaha pendidikan dalam menumbuhkan kebangsaan yang inklusif di Indonesia bisa menempuh sejumlah langkah. Pertama, kita harus mengupayakan akses  lebih luas bagi masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan  lebih tinggi. Kedua, tingginya tingkat pendidikan saja tak memadai, tetapi harus diikuti komitmen pendidikan untuk membudayakan norma, nilai dan perilaku kewargaan, serta budaya politik demokratis. Sejauh ini, pendidikan terlalu menekankan pengajaran aspek-aspek pragmatis-instrumental kurang memberikan perhatian pada pendidikan nilai.

 

Saat yang sama, demokrasi yang baru berkembang lagi di negara ini secara prosedural sudah terdemokratisasikan, tetapi secara kultural masih bersifat feodalistis-otoritarian. Belum ada ikhtiar sungguh-sungguh untuk mengembangkan budaya demokrasi di jantung pendidikan.

 

Untuk itu, pendidikan ”merdeka” yang kita butuhkan bukan saja explicit knowledge yang terkait dengan penguatan kapasitas kognitif dan keterampilan bagi pembangunan raga, melainkan juga tacit knowledge yang terkait dengan penguatan jiwa dan kepribadian bangsa.

 

Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengatasi degenerasi nilai etis-ideologis dan karakter-jati diri bangsa. Sehebat apa pun capaian pembangunan fisik, bila jiwa bangsa rapuh, ketahanan nasional kita goyah.

 

Seperti diingatkan  Alexis de Tocqueville: ”Bila tradisi sambung rasa (habits of the heart) yang ditumbuhkan perkumpulan kewargaan dan pemerintahan  menguap, warga negara akan mundur menuju egoisme murni. Mereka akan berhenti berpikir tentang sesuatu yang lebih besar dari lingkaran dirinya sendiri. Kehidupan publik akan lenyap. Dan itu hanya akan mempercepat ketidakberdayaan mereka.” Sesuai pesan lagu kebangsaan: ”bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya!” []

 

KOMPAS, 27 Agustus 2020