Rabu, 20 Juli 2016

Zuhairi: Kemenangan Demokrasi di Turki



Kemenangan Demokrasi di Turki
Oleh: Zuhairi Misrawi

Kudeta atas rezim Recep Tayyip Erdogan di Turki yang diprakarsai sekelompok militer tidak berumur panjang alias gagal total. Banyak pihak yang menyebutkan, kudeta tersebut terlalu dipaksakan dan tidak mendapatkan dukungan publik secara luas.

Turki dalam beberapa bulan terakhir sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Aksi bom bunuh diri di Istanbul dan Ankara menjadi mimpi buruk setiap warga karena bisa terjadi kapan dan di mana tanpa ada pihak yang bisa mendeteksi dan mengantisipasi aksi tersebut. Aparat keamanan sekalipun tak mampu menghentikan niat jahat para teroris. Tidak berlebihan apabila Turki layaknya Irak dan Suriah yang tidak pernah sepi dari aksi bom bunuh diri.

Kebebasan berpendapat juga mati suri. Sejumlah media kontra pemerintah dibredel dan para jurnalisnya ditangkap. Mereka yang menguliti rezim Erdogan akan menghadapi perlakuan diskriminatif hingga diseret ke balik jeruji penjara. Sejumlah media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Youtube, ditutup pemerintah. Itu artinya arus perlawanan terhadap Erdogan menguat di balik ambisinya untuk mengubah konstitusi demi kekuasaan sebagai Presiden Turki.

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Irak, Turki terimbas konflik politik yang berkepanjangan. Turki mendapatkan limpahan pengungsi, termasuk mereka yang hendak eksodus ke Eropa. Belum lagi, Turki menjadi pintu masuk bagi pasukan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Akibat ditutupnya pintu masuk ke Suriah, NIIS langsung melancarkan serangan mematikan di Bandara Ataturk, Istanbul. Selama ini Erdogan diduga sangat ramah dengan pasukan NIIS dari Eropa dan Asia yang hendak masuk ke Suriah dan Irak.

Belum lagi, masalah dengan faksi Kurdi yang cenderung memanas. Meskipun mereka mempunyai kursi di parlemen, tetapi faksi Kurdi masih terus menggelorakan kemerdekaan. Erdogan memilih menggunakan pendekatan yang keras terhadap faksi Kurdi.

Beberapa fakta di atas rupanya membangkitkan nafsu sebagian tentara untuk melakukan kudeta. Kesabaran dan kepercayaan mereka terhadap Erdogan menipis sehingga mengambil langkah kudeta. Bagi sebagian tentara, kudeta merupakan bagian dari sejarah politik di Turki. Dinasti Ottoman dikudeta sejumlah anak muda tahun 1908, yang disertai dengan lahirnya Turki Modern pada 1923. Kudeta juga berlangsung tahun 1960, yang diprakarsai militer. Kemudian, kudeta juga terjadi pada 1971, 1980, dan terakhir 1997.

Sebenarnya pada tahun 2012, sejumlah tentara juga merencanakan kudeta terhadap Erdogan. Namun, upaya tersebut tercium terlebih dahulu sehingga mampu digagalkan Erdogan. Setidaknya 236 tentara ditangkap atas rencana kudeta tersebut.

Gagal

Kudeta yang berlangsung Jumat lalu sebenarnya tergolong serius. Ada ribuan tentara yang terlibat. Mereka menduduki gedung parlemen, bandara, dan jembatan Bosphorus. Namun, kudeta tidak berlangsung lama. Di Turki, aksi sebagian militer yang menghendaki kudeta tak mendapatkan dukungan publik secara luas. Bahkan, partai-partai oposisi yang diharapkan memberikan dukungan kepada militer pro-kudeta ternyata menolak karena kudeta dianggap mencederai demokrasi.

Begitu pula, Obama langsung mengeluarkan pernyataan yang secara eksplisit memberikan dukungan kepada Erdogan yang terpilih secara demokratis. Amerika Serikat mendukung sepenuhnya pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan institusi demokrasi berjalan normal di Turki. Secara implisit Obama sangat berkepentingan kepada Erdogan untuk melawan NIIS. Instabilitas politik di Turki akan menjadi mimpi buruk bagi AS dan sekutunya yang gencar membombardir NIIS.

Konsekuensinya, kudeta tidak populer, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini kekalahan kedua sejumlah militer yang mempunyai rencana mengudeta Erdogan dari kekuasaannya. Maka dari itu, kegagalan kudeta di Turki merupakan kemenangan bagi demokrasi. Terbukti demokrasi telah menyelamatkan Erdogan, bukan hanya pendukungnya yang turun ke jalanan untuk mendukungnya.

Yang patut diapresiasi dalam menggagalkan kudeta di Turki adalah pihak oposisi yang sedari awal tidak tergoda dengan sejumlah tentara yang menginginkan kudeta. Pihak oposisi memilih menempuh prosedur demokrasi dalam mengalahkan Erdogan meskipun secara faktual langkah tersebut sangat sulit. AKP, partai Erdogan, masih terlalu tangguh untuk dikalahkan dalam pemilu yang digelar pada November nanti. Dalam pemilu sela Juni 2015, AKP justru semakin kuat dengan kemenangan di atas 50 persen.

Selanjutnya, apresiasi juga harus diberikan kepada AS yang memilih mendukung tegaknya demokrasi di Turki, khususnya apresiasi kepada Presiden Obama. Meskipun banyak pihak di AS yang menyebut Islamisme di Turki semakin kuat sejak dipimpin Erdogan, Obama tidak tergoda dengan kudeta. Obama memilih demokrasi berkibar di Turki daripada kudeta militer.

Demokrasi di Turki merupakan demokrasi terbesar kedua di dunia Islam setelah Indonesia. Dalam 13 tahun terakhir, demokrasi dan sekularisme berdiri kokoh di Turki. Menurut M Hakan Yavuz dalam Secularism and Muslim Democracy in Turkey, AKP sebagai partai penguasa di Turki telah membuktikan sebagai penjaga demokrasi dan sekularisme. AKP fokus pada kesejahteraan ekonomi dan pembangunan dengan tujuan utama Turki sebagai bagian dari Eropa.

Dalam banyak kesempatan, Erdogan selalu menegaskan sekularisme merupakan ideologi yang harus dipertahankan sebagai identitas Turki. Padahal, AKP mempunyai hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Namun, Erdogan memilih sekularisme, bukan Islamisme.

Tantangan

Meskipun demikian, gagalnya kudeta bukan akhir dari seluruh problematika politik di Turki. Bahkan ditengarai, kudeta merupakan awal dari gejolak politik yang lebih besar. Apalagi jika Erdogan tak mengambil langkah- langkah yang tepat pasca kudeta gagal tersebut.

Yang diperlukan saat ini adalah jalan menuju rekonsiliasi. Erdogan harus menjadikan demokrasi sebagai upaya untuk membangun kembali rekonsiliasi nasional. Ambisi untuk menggenggam kekuasaan dengan cara-cara otoriter terbukti hanya membuka jalan bagi militer untuk melakukan kudeta.

Maka dari itu, mau tidak mau, Erdogan harus kembali ke jalan demokrasi yang substansial: menjamin kebebasan pers dan membangun jembatan dengan pihak oposisi. Erdogan juga perlu memikirkan ulang ambisinya untuk melakukan amandemen konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat kekuasaannya. Alangkah eloknya jika Erdogan memikirkan regenerasi kepemimpinan di Turki dengan menjadikan kepentingan Turki di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Langkah Erdogan menuduh Fathullah Gullen sebagai aktor utama di balik kudeta sebenarnya tidak tepat. Langkah tersebut semakin membuka perseteruan politik dengan para pengikut Gullen yang cukup besar di Turki. Selama ini Erdogan sudah terlalu banyak mempunyai musuh, yaitu faksi Kurdi, media, dan tentara. Memusuhi Gullen berarti Erdogan sedang menambah musuh baru yang sangat tidak menguntungkan dirinya.

Turki merupakan kiblat demokrasi dunia Islam. Dalam sejarahnya, Turki membuktikan bahwa demokrasi dapat menjaga konstitusi yang demokratis. Bahkan, Turki mampu membangun ekonomi yang tangguh. Namun, kini Turki terjebak dalam otoritarianisme Erdogan, yang secara nyata telah membuka jalan bagi kudeta militer.

Maka, gagalnya kudeta tersebut harus menjadi momentum untuk konsolidasi demokrasi. Semua pihak mesti menjaga demokrasi. Langkah ini harus diambil Erdogan jika ia tidak ingin terjerumus ke dalam jurung yang lebih dalam lagi. []

KOMPAS, 19 Juli 2016
Zuhairi Misrawi | Peneliti Pusat Kajian Pemikiran dan Politik Timur Tengah, The Middle East Institute

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar