Haji dan Politik, Indonesia dan Arab Saudi
Oleh: Azyumardi Azra
Ketika musibah datang sepanjang pelaksanaan ibadah haji 1436
H/2015 M—robohnya mesin derek (crane) di Masjidil Haram, Mekkah, dan tabrakan
antaranggota jemaah (stampede) di Mina yang menyebabkan lebih dari 1.100 anggota
jemaah haji meninggal—ada di antara anggota jemaah haji dan kalangan pemerintah
serta ulama Arab Saudi yang segera menyatakan: ”Kejadian ini adalah takdir.
Mereka yang wafat adalah syahid (martir)”.
Kaum beriman tentu saja wajib percaya takdir. Namun, jika kejadian
berujung maut yang terus berulang sejak musibah Terowongan Mina pada 1990 yang
menyebabkan 1.426 orang meninggal, orang patut bertanya apakah kejadian
mengenaskan itu lebih disebabkan kelalaian dan salah urus tata kelola ibadah
haji di Arab Saudi dan di negara-negara lain tempat asal jemaah haji.
Jika sementara tidak melibatkan soal takdir, sedikitnya ada tiga
faktor utama penyebab musibah. Pertama, ketiadaan atau kurangnya pengaturan
yang jelas (prosedur tetap) arus lalu lintas jutaan anggota jemaah haji di
lokasi rawan tabrakan antaranggota jemaah dari Mekkah menuju Arafah,
Muzdalifah, Mina, dan kemudian kembali ke Mekkah.
Untuk menghindari tabrakan jemaah yang pergi-pulang dari melontar
jumrah (jamak: jamarat) khusus, Pemerintah Arab Saudi sepatutnya menetapkan
alokasi waktu bagi jemaah negara-negara. Kalaupun ada, ketentuan itu terlihat
tidak ditegakkan tegas sehingga jemaah calon haji berbondong-bondong pergi
melempar jumrah di pagi hari, waktu yang dianggap paling utama.
Kedua, dalam gelombang jemaah yang sangat banyak, petugas lapangan
Arab Saudi tampak tidak siap dan tidak sigap memisahkan jemaah yang pergi dan
yang pulang dari jamarat. Jumlah mereka di lapangan tidak memadai untuk bisa
mengendalikan jemaah dalam jumlah demikian besar.
Ketiga, banyak anggota jemaah tidak atau kurang disiplin. Jemaah
berombongan cenderung tidak disiplin dan lebih mendahulukan kepentingan sendiri
daripada keamanan bersama dan kekhusyukan beribadah.
Memandang berbagai penyebab musibah, jelas perlu pembenahan tata
kelola pelaksanaan prosesi ibadah haji di Arab Saudi dan pengelolaan jemaah di
setiap negara. Hanya dengan perbaikan tata kelola, kemungkinan musibah pada
musim haji selanjutnya dapat dikurangi jika tidak dapat dihilangkan sama
sekali.
Harus diakui, Pemerintah Arab Saudi sangat sensitif dalam tata
kelola penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya bermakna keagamaan, tetapi
juga politis. Bagi Pemerintah Arab Saudi, khususnya raja, pengelolaan ibadah
haji adalah hak istimewa yang tidak dapat dipersoalkan karena raja adalah
’al-khadim al-haramayn—pelayan dua haram (Mekkah dan Madinah).
Bagi Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah—yang
dilengkapi ziarah dan shalat 40 waktu (shalat Arbain) di Madinah—sepenuhnya
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Arab Saudi cenderung menutup diri dan tidak
mau melibatkan negara-negara lain pengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Bagi Arab
Saudi, keikutsertaan negara lain adalah isu politik terkait posisinya vis-à-vis
negara Islam atau mayoritas Muslim lain.
Penyelenggaraan ibadah haji tidak steril dari politik. Sejak akhir
abad ke-19, misalnya, Mekkah dan Madinah menjadi pusat pertukaran dan
penyebaran gagasan Pan-Islamisme menghadapi kolonialisme sejumlah negara Eropa
terhadap banyak wilayah Muslim. Karena itu, negara kolonialis Eropa, seperti
Belanda yang menjajah Indonesia, memiliki kantor konsulat di Jeddah untuk
memantau jemaah calon haji dari Hindia Belanda.
Bagi Arab Saudi, ibadah haji memberikan posisi tawar penting dalam
hubungan dengan dunia Muslim. Sejak 1960-an, Raja Faisal menjadikan ibadah haji
sebagai kunci melobi negara-negara Muslim lain mewujudkan dan menguasai
Organisasi Konferensi Islam (kini Organisasi Kerja Sama Islam/OKI).
Melalui OKI dan Rabitah ’Alam Islami, Arab Saudi mendapat dukungan
negara-negara Muslim lain dalam pengelolaan haji tanpa harus mengompromikan
kedaulatan penuhnya atas Haramayn. Negara-negara Muslim penganut Sunni umumnya
tidak mempersoalkan kedaulatan Arab Saudi atas Haramayn. Saat sama, mereka
berusaha mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Arab Saudi atas jemaah
masing-masing.
Seperti dicatat Robert R Bianchi dalam bukunya, Guest of God:
Pilgrimage and Politics in the Islamic World (2004), Pemerintah Arab Saudi
akhirnya menemukan diri harus mendengar suara negara pengirim jemaah calon haji
dalam jumlah besar. Negara-negara ini—Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan
Nigeria—yang mengembangkan tata kelola haji modern dengan institusi pengelola
profesional melalui lobi berhasil mendorong Pemerintah Arab Saudi meningkatkan
fasilitas dan pengelolaan ibadah haji.
Kepada pihak lain, Iran (dan Libya pada masa Khadafy) sudah sejak
lama menggaungkan ide tentang ”internasionalisasi” tata kelola ibadah haji di
Haramayn; penyelenggaraan dilaksanakan institusi khusus bentukan bersama
negara-negara Muslim. Presiden Iran Mohammad Khatami pada musim haji 1997
pernah mencoba menggalang internasionalisasi pengelolaan Mekkah dan Madinah.
Usaha Khatami gagal karena ditolak Arab Saudi yang didukung kebanyakan negara
Muslim lain.
Namun, gagasan Iran ini tak pernah padam. Untuk menangkis manuver
Iran, Arab Saudi selalu berhasil mendapat dukungan dari negara-negara yang kian
penting dalam OKI dan dunia internasional, yaitu Indonesia, Turki, Malaysia,
Pakistan, dan Nigeria.
Musibah Mina (24/9) kembali memberikan momentum bagi Iran untuk
berargumen, Arab Saudi gagal menyelenggarakan ibadah haji secara baik, aman,
dan nyaman. Kini saatnya Pemerintah Arab Saudi menerima internasionalisasi
pengelolaan Mekkah dan Madinah. Sekali lagi, gagasan tersebut pasti ditolak
Arab Saudi dan mayoritas negara Muslim lain, termasuk Indonesia.
Indonesia dapat memainkan peran lebih kontributif untuk perbaikan
tata kelola prosesi ibadah haji di Haramayn. Indonesia memiliki leverage untuk
melakukan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Penerimaan Presiden Joko
Widodo dalam kunjungan ke Arab Saudi (11/9) secara luar biasa oleh Raja Salman
dapat menjadi entri penting bagi Indonesia untuk meningkatkan diplomasi dan
lobi guna perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depan. []
KOMPAS, 29 September 2015
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta;
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI (2015-2020)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar