Zuhairi: Biden dan Asa Demokrasi di Timur-Tengah

Biden dan Asa Demokrasi di Timur-Tengah

Oleh: Zuhairi Misrawi

 

Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat mempunyai makna tersendiri bagi masa depan demokrasi di Timur-Tengah. Para pejuang demokrasi, hak asasi manusia, dan civil society di seantero Timur-Tengah yang selama ini mulai kehilangan harapan, kini harapan itu tumbuh dan mekar kembali. Sebaliknya, rezim otoriter sedang menatap masa depan dengan penuh kecemasan.

 

Kita ingat, Presiden Obama pada awal 2011 lalu memberi angin segar bagi musim semi Arab yang dimulai dari Tunisia, lalu menjalar ke Mesir, Yaman, Libya, Suriah dan Irak. Sejumlah negara-negara Arab mengibarkan bendera demokrasi dengan harapan tumbuhnya tunas-tunas baru dalam kepemimpinan nasional.

 

Namun badai demokratisasi itu tidak berlangsung lama. Pasalnya, demokrasi layu sebelum berkembang. Negara-negara yang diharapkan tumbuh sebagai bumi demokrasi di Timur-Tengah harus kembali ke tanah liat otoritarianisme. Hanya tersisa Tunisia yang berhasil mempertahankan demokrasi dan hak asasi manusia secara konsisten. Bahkan, Tunisia berhasil memilih Presiden dari kalangan independen sebagai protes warga terhadap partai politik.

 

Selebihnya, negara-negara Timur-Tengah yang lain, seperti Mesir, Yaman, Suriah, Libya, dan Irak tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Alih-alih hendak membangun demokrasi, mereka justru harus kembali ke khitahnya sebagai negara yang berpijak pada otoritarianisme. Alasan utamanya terkait faktor internal dan eksternal yang melingkupi kontestasi politik, termasuk peta geopolitik.

 

Di Mesir, kita melihat militer masih menjadi faktor determinan dalam perebutan kekuasaan. Kekuasaan dan konglomerasi militer yang masih kokoh di berbagai sektor kehidupan, menjadikan demokrasi dalam tantangan yang tidak mudah. Di samping itu, kultur dan partai politik belum mampu mengonsolidasikan dirinya. Alih-alih ingin membangun budaya dan politik yang demokratis, Mesir terbelah dalam dua kelompok yang saling berseberangan, Ikhwanul Muslimin dan anti-Ikhwanul Muslimin.

 

Kondisi tersebut dengan mudah disantap oleh militer. Stabilitas politik tidak akan terwujud jika kekuatan politik terus berseteru dan tidak mampu mengonsolidasikan berbagai kubu untuk sampai pada satu titik-temu, yakni kepentingan dan kemaslahatan publik. Naiknya Abdul Fattah el Sisi sebagai Presiden Mesir seumur hidup melanjutkan Husni Mubarak dapat membuktikan betapa demokratisasi di Mesir telah mengalami kegagalan yang sempurna. Bayangkan, selama el Sisi memimpin hampir tidak ada kontrol dan oposisi yang mencerminkan prasyarat demokrasi.

 

Di Yaman, musim semi Arab bertransformasi menjadi konflik sektarian yang tidak berkesudahan. Situasinya semakin rumit karena negara-negara Arab Teluk, seperti Arab Saudi dan Uni Emerate Arab terlibat dalam persoalan dalam negeri Yaman. Kedua negara ini semakin memperkeruh suasana, karena menutup segala jalur diplomasi yang terbuka dan merdeka bagi pihak-pihak yang berseteru di dalam negeri Yaman.

 

Di Libya, tumbangnya rezim otoriter Moammar Qaddafi menyisakan konflik serius antara kubu oposisi dengan rezim militer. Belajar dari Mesir, rezim militer di Libya juga ingin menggunakan instabilitas politik dan tidak adanya titik-temu pada kubu oposisi untuk meraih kekuasaan. Rezim militer menggunakan berbagai upaya untuk menghujani kubu oposisi dengan rudal, sehingga perseteruan politik beralih dari meja hijau perundingan ke meja peperangan yang melibatkan negara-negara tetangga, seperti Mesir, Turki, dan Uni Emerat Arab.

 

Suriah juga menjadi kisah lain yang semakin memperumit masa depan demokrasi. Masuknya ISIS telah menjadikan Suriah sebagai negeri yang sangat menderita. Belum lagi tidak ada jalan tengah di antara pihak-pihak yang berseteru, karena kontestasi politik melibatkan negara-negara adidaya. Hillary Clinton yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri saat Obama menjabat mengaku secara terbuka telah mendanai kelompok-kelompok ekstremis untuk melawan rezim Bashar al-Assad.

 

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dianalisis, faktor eksternal Amerika Serikat sangat berperan dalam peta politik di Timur-Tengah, termasuk bagi masa depan demokrasi di kota suci Para Nabi itu. Presiden Obama tidak cukup serius mendorong budaya dan partai politik yang dapat menyangga demokratisasi, sehingga transisi demokrasi kehilangan momentum.

 

Sementara itu, Presiden Trump sebagai suksesor Obama lebih cenderung memapankan rezim otoriter di seantero Timur-Tengah, sehingga dalam empat tahun terakhir, demokrasi benar-benar mati suri. Trump menjadikan rezim otoriter sebagai katalisator untuk memenangkan Israel dalam perseteruannya dengan Palestina dengan menggandeng rezim-rezim otoriter untuk bekerja sama dengan Israel, seperti Uni Emerate Arab, Sudan, dan Bahrain. Bahkan, baru-baru ini Netanyahu dikabarkan melakukan pertemuan tertutup dengan Muhammad bin Salman.

 

Kemenangan Joe Biden dalam Pilpres AS baru-baru ini menjadi asa bagi kaum demokrat di Timur-Tengah. Setidaknya mereka bisa bernafas lega untuk mengayunkan kembali pilar-pilar demokrasi. Setidaknya akan terjadi perundingan dengan kelompok-kelompok yang mendorong demokratisasi. Meskipun hal tersebut tidak semudah membalikkan kedua belah tangan, karena politik Luar Negeri AS di Timur-Tengah mempunyai banyak faktor yang menjadi perhatiannya.

 

Joe Biden tidak akan mudah melampaui dan melangkahi para lobi-lobi Yahudi di AS yang sangat menderita. Kepentingan Israel telah menjadi beban bagi Timur-Tengah. Peta demokrasi di Timur-Tengah pun berantakan tidak karuan karena Israel tidak pernah tinggal diam untuk mengacak-acak Timur-Tengah melalui narasi konflik sektarian antar-mazhab, sehingga seperti yang sering disebut oleh banyak analis bahwa Timur-Tengah akan menjadi teater konflik.

 

Meskipun demikian, Timur-Tengah tidak akan kehilangan harapan untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Semua tergantung pada kesadaran kolektif seluruh warga-bangsa untuk menentukan jalannya sendiri. Saatnya Timur-Tengah berpedoman pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Satu-satunya negara yang mampu mengamalkan itu adalah Iran. Dan hemat saya, saatnya negara-negara Timur-Tengah yang lain mengikuti jejak Iran yang sudah terbukti membumikan visi demokrasi tersebut. []

 

DETIK, 26 November 2020

Zuhairi Misrawi | Cendekiawan Muslim, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta