La Nyalla, Puti, dan Tiga Jenderal
Oleh: Budiarto Shambazy
Ada tiga kejadian menarik yang mewarnai narasi jelang Pilkada
2018. Pertama, pernyataan La Nyalla Mattalitti tentang uang mahar pencalonan
dia sebagai calon gubernur Jawa Timur. Tudingan La Nyalla sudah dibantah Partai
Gerindra. Tetapi, benar atau keliru, jumlah uang mahar yang disebut La Nyalla
membuat siapa pun terperangah: antara Rp 28 miliar sampai Rp 300 miliar.
Bagaimana akhir drama ini, akan sulit diduga.
Sejak dulu sering terdengar partai-partai sering meminta
calon-calon kepala daerah menyerahkan mahar politik, salah satu bentuk praktik
politik uang yang jelas melanggar undang-undang. Namun, sampai detik ini belum
ada kasus pada tingkatan pencalonan gubernur yang pernah diperiksa aparat
pemilihan yang berwenang.
Kendati demikian, Gerindra sebaiknya segera menyelesaikan cerita
tidak enak ini. Jika tidak, ia berakibat negatif terhadap citra partai.
Betapapun, politik memang mahal. Untuk mengikuti pemilihan DPR
pusat, misalnya, setiap partai butuh minimal Rp 1 miliar untuk membiayai kader
yang dianggap mumpuni dan berpeluang merebut satu kursi. Untuk non-kader tarif
itu lebih besar.
Kampanye butuh dana tidak sedikit, mulai dari merchandising sampai
honor saksi di TPS, mulai dari sewa aneka rupa sampai sangu untuk ”serangan
fajar”. Kalau sang calon menang, modal akan kembali. Kalau kalah, Anda jelas
rugi besar sia-sia membuang duit tak sedikit sambil menyesali sebegitu mahalnya
ongkos politik.
Ongkos politik yang mahal bisa dipelajari dari tempat kelahiran
demokrasi, Amerika Serikat (AS). Pada Pilpres 2012, ketika Barack Obama
terpilih kedua kalinya, biaya kampanye semua capres menembus angka 1 miliar
dollar AS. Empat tahun sebelumnya, saat terpilih pertama kalinya, Obama
sendirian mengumpulkan dana kampanye sekitar 670 juta dollar AS.
Tapi hampir 100 persen dana itu terkumpul dari sumbangan pemilih,
mulai dari sekadar puluhan sampai ribuan dollar AS, sesuai aturan. Dana dari
partai ataupun pemerintah tidak begitu signifikan jumlahnya. Dengan kata lain,
partisipasi pemilih, baik melalui fund raising atau iuran, sebenarnya bisa
membiayai kampanye.
Mustahil mengharapkan proses politik apa pun, termasuk pemilihan,
bertarif nol rupiah. Ini tidak akan pernah terjadi. Paling penting, dana
politik terpakai sebagaimana mestinya dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dan, ironisnya, itu hanya bisa dilakukan justru oleh partai-partai politik itu
sendiri.
Kejadian menarik kedua, ditunjuknya Puti Guntur Soekarno oleh
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai cawagub Jawa Timur
mendampingi Saifullah Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Puti, yang
berumur 46 tahun, adalah anak tunggal Guntur Soekarno Putra, anak tertua
Presiden Soekarno.
Puti generasi ketiga Dinasti Soekarno bersama Puan Maharani, kini
Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Muhammad Prananda Prabowo
alias Nanan, yang sekarang salah seorang ketua DPP PDI-P. Puan dan Nanan dua
anak Megawati Soekarnoputri, masing-masing berusia 44 dan 47 tahun.
Puti anggota DPR dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) mewakili
Dapil Jawa Barat X. Puan dikenal publik lebih dulu ketika meniti menjadi
anggota DPR, sampai akhirnya melewati ”seleksi” sebagai Menko PMK. Berbeda
dengan Puti yang dari DPR mencoba peruntungan melewati ”eleksi” di Jawa Timur.
Pencalonan Puti patut dipuji. Telah lama terdengar kabar Puti akan
dicalonkan sebagai cagub atau cawagub di Jawa Barat. Ternyata, Megawati memilih
Puti bertarung di ”kampung halaman” kakeknya, Bung Karno, yang lahir di
Surabaya, ibu kota Jawa Timur.
Uji coba
Puti akan menjadi uji coba kelangsungan generasi ketiga Dinasti
Soekarno. Selain itu ada juga taruhan: sejauh mana pemilih pemula tertarik pada
Soekarnoisme sebagai ideologi kaum nasionalis, baik yang berada di dalam maupun
luar PDIP?
Pemilih pemula pasti tahu Bung Karno, tetapi belum tentu tahu
Soekarnoisme. Dan pada ”zaman now” ini sukar sekali berkampanye mempidatokan
Soekarnoisme. Massa biasanya lebih tertarik kepada konser dangdut dan berbagai
jenis hiburan lainnya.
Kejadian menarik ketiga adalah pencalonan tiga jenderal TNI AD
terkemuka: Edy Rahmayadi (56), Sudrajat (69), dan TB Hasanuddin (65). Edy yang
letnan jenderal nyagub di Sumatera Utara, sementara Sudrajat dan Hasanuddin
sama-sama dua bintang di Jawa Barat. Ketiganya menjalani karier cukup cemerlang
dan tak ternoda selama mengabdi untuk TNI AD.
Pencalonan ketiga jenderal ini diharapkan mereduksi upaya mereka
yang akan memanfaatkan isu-isu SARA di Sumatera Utara dan Jawa Barat. TNI AD
adalah salah satu tulang punggung nasionalisme kita. Memang dulu ada istilah
”TNI Hijau”, tetapi dari tahun ke tahun terbukti ”TNI Merah-Putih” lebih awet
bertahan.
Nah, pernyataan mengejutkan La Nyalla serta kemunculan Puti dan
ketiga jenderal ke panggung nasional tentu menguntungkan publik. Pernyataan La
Nyalla menambah kadar sinisme kita terhadap politik. Harap hati-hati dalam
memilih, di depan masih banyak bahaya menghalangi kelancaran jalan Anda.
Jika sudah mendengar atau menyaksikan pidatonya, Puti terbukti
politisi yang berbakat. Ia ”dilempar” dari sebuah provinsi ke provinsi lainnya
dan mungkin akan terbukti Puti tidak akan mengecewakan Megawati dan PDI-P.
Pelajaran terpenting untuk kita, kedinastian politik hal yang tak terhindari
sehingga kurang perlu dicibir.
Kita tentu saja senang dengan kehadiran tiga jenderal di ajang
pilgub di dua provinsi penting itu, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Sekali lagi,
kehadiran mereka kiranya bisa membuang mitos bahwa apa yang terjadi di pilgub
DKI akan viral ke provinsi-provinsi lain.
Selain itu, jenderal-jenderal purnawirawan masih menjadi daya
tarik besar bagi sebagian pemilih dalam berbagai proses pemilihan. Jangan lupa
juga, TNI AD sebagai institusi pernah menjadi salah satu dari tiga aktor
politik pada masa Orde Lama, bersama Presiden Soekarno dan Partai Komunis
Indonesia (PKI).
Dwifungsi ABRI yang berlaku selama Orde Baru telah berakhir
digantikan Reformasi TNI-Polri 1999. TNI-AD sebagai institusi tetap
netral tidak akan mau lagi dijebloskan ke dalam politik untuk kepentingan
sesaat. Militer pada dasarnya memang tidak kompatibel dengan demokrasi.
Tahun ini, ada pemilihan gubernur di 17 provinsi dengan 57
pasangan calon, ditambah 115 pemilihan bupati dengan 374 pasangan calon, dan 39
wali kota dengan 137 pasangan calon. Pilkada 2018 akan melibatkan sekitar 78
persen dari total suara pemilih nasional yang mencapai sekitar 160 juta
pemilih.
Pilkada 2018 yang berlangsung secara serentak akan diselenggarakan
27 Juni mendatang. Mari kita tunggu kejadian-kejadian yang tidak kalah menarik
dibandingkan pernyataan La Nyalla dan pencalonan Puti serta tiga jenderal
purnawirawan. []
KOMPAS, 15 Januari 2018
Budiarto Shambazy ; Wartawan Kompas 1982-2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar