Ukhuwah Kusiriyah

Ukhuwah Kusiriyah

Ukhuwah Kusiriyah adalah istilah yang digunakan oleh KH Wahab Hasbullah untuk menggambarkan hubungan organisasional di dalam Partai Masyumi, yaitu kelompok intelektual hasil didikan Belanda dengan para ulama hasil didikan pesantren. 

Semula hubungan ulama sebagai Dewan Syuro dengan kelompok cendekiawan sebagai eksekutif berlangsung harmonis. Tetapi, hubungan itu memburuk ketika kelompok cendekiawan tidak lagi menghiraukan posisi ulama dalam menjalankan kebijakan politik partai. Para ulama mulai disingkirkan karena dianggap tidak mampu dan tidak sejalan dengan spirit politik Barat. Para ulama NU sebagai anggota istimewa dalam Partai Masyumi beberapa kali mengusulkan agar posisi ulama dipulihkan. Namun, usul itu tidak pernah dihiraukan sehingga para ulama dinonaktifkan, bahkan kemudian tidak punya peran dalam menentukan kebijakan politik, termasuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan agama. 

Melihat kenyataan itu, NU mengusulkan adanya restrukturisasi Partai Masyumi dengan bentuk federasi sehingga posisi masing-masing anggota menjadi setara. Dengan demikian, organisasi-organisasi yang lain seperti Perti dan Serikat Islam bisa ditarik kembali. Namun, usulan itu juga ditolak, sehingga para ulama NU merasa hanya dijadikan alat politik oleh kelompok cendekiawan hasail didikan Belanda tadi.

Puncak kegusaran ulama NU muncul ketika NU tidak dilibatkan dalam Musyawarah Masyumi tentang politik luar negeri. Alasannya, NU dianggap tidak tahu politik. Dalam politik luar negeri, sejak awal NU menginginkan Indonesia tetap berposisi netral. Itulah sebabnya NU marah ketika Ir. Soekiman menandatangani Mutual Security Act atau Pakta Perjanjian Keamanan dengan AS pada 1952. Menurut NU, para politisi Masyumi telah melakukan tindakan berbahaya karena menyeret Indonesia ke Blok Barat dan berhadapan dengan Blok Timur. Drama ini mencapai puncaknya dengan jatuhnya Kabinet Soekiman dari Masyumi. 

Partai Masyumi pun menjadi cemoohan, terutama oleh Partai Murba dan PKI yang berhaluan kiri. Pada awalnya, NU menduduki posisi penting dalam pengambilan kebijakan politik di Masyumi. Hal ini tampak ketika Kiai Wahab Hasbullah memberikan kontribusi pemikiran mengenai kemungkinan masuknya Masyumi ke dalam Kabinet Hatta yang menjalankan hasil Perjanjian Renville. Hasilnya, Masyumi menyatakan ikut dalam Kabinet Hatta pada 29 Januari 1948. Tujuannya agar Masyumi dapat mengontrol Hatta dalam melaksanakan isi Perjanjian Renville yang merugikan Indonesia tersebut. 

Peranan NU yang signifikan di Masyumi juga muncul ketika Masyumi merespons hasil Perjanjian San Fransisco (4 September 1951) yang berisi perjanjian damai Indonesia dengan Jepang. Atas dorongan NU, Masyumi (Indonesia) menandatangani perjanjian tersebut. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pemikiran Kiai Wahab bahwa Indonesia akan memperoleh dua keuntungan dengan menandatangani perjanjian tersebut, yaitu harga diri yang bersifat mental politis dan keuntungan material berupa rampasan perang.

Masalahnya, tiap usulan dan kegusaran NU selalu diredam oleh Masyumi dengan alasan setiap anggota Masyumi harus menjaga ukhuwah Islamiyah. Ketika NU menyatakan hendak keluar dari Masyumi, nasihat tersebut semakin ditekankan oleh kalangan cendekiawan. 

Kiai Wahab sendiri mengatakan bahwa dalam Masyumi tidak ada lagi ukhuwah Islamiyah, karena mereka berjalan atas kemauan sendiri, dan NU sebagai salah satu anggota tidak lagi diajak bermusyawarah. Oleh karena itu, Kiai Wahab menolak ukhuwah semacam itu. Ia menyebutnya sebagai ukhuwah palsu, seperti ukhuwah kusir kereta dengan kudanya. Sang kusir seenaknya mengendalikan kereta, sedangkan kuda terus dilecut untuk menarik kereta. 

Buktinya, selama tujuh tahun bergabung dalam Masyumi dan mengalami 13 kali pergantian kabinet, NU hanya mendapat jatah satu portofolio, yaitu Menteri Agama, dan setelah itu NU tidak diberi jatah menteri sama sekali.

Istilah “ukhuwah kusir kuda” telah menyadarkan warga NU bahwa selama ini mereka hanya diperalat dan akan terus diperalat. Oleh karena itu, wacana untuk keluar dari Masyumi pun meluas di kalangan warga NU dan tidak dapat dibendung lagi. Mereka merasa tidak ada lagi ikatan perjuangan dan ikatan batin dengan Masyumi yang dianggap telah mengingkari kesepakatan awal untuk memperjuangkan aspirasi Islam.

NU akhirnya keluar dari Masyumi pada 1952. Itu merupakan hasil keputusan Muktamar NU di Palembang. Tiga tahun kemudian, dalam Pemilu 1955, NU menjadi partai yang memperoleh suara terbanyak ketiga setelah PNI dan PKI. NU pun berhasil meraih beberapa jabatan menteri, yaitu Menteri Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. NU juga menunjukkan kemampuannya dalam memimpin negara karena dapat menduduki jabatan Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR, maupun Ketua MPR kala itu. []

Sumber: Ensiklopedi NU