Zuhairi: Lebanon Berduka di Tengah Prahara

Lebanon Berduka di Tengah Prahara

Oleh: Zuhairi Misrawi

 

Ledakan mahadahsyat yang terjadi di Marfa', Beirut, Lebanon menjadi perbincangan netizen di seantero dunia. Ledakan yang masih terus diinvestigasi melalui komite pencari fakta ini merupakan peristiwa yang di dalamnya menimbulkan misteri. Ia di permukaan sebagai tragedi kemanusiaan, tetapi di tengah gejolak politik yang menghiasi Lebanon dalam setahun terakhir dan tahun-tahun lampau, tentu bukan hal yang biasa.

 

Laporan sementara, ledakan berasal dari gudang penyimpanan amonium nitrat yang mencapai 2.750 ton atau setara 1.000 bom. Cuaca yang panas dan keteledoran pihak pengelola gudang di kawasan pelabuhan itu menyebabkan bahan kimia tersebut tersulut api, terbakar, hingga menyebabkan ledakan besar yang terdengar hingga radius 180 km. Konon, dampak kehancurannya dapat dirasakan hingga radius 5 km.

 

Dari video yang viral di media sosial, kita dapat merasakan betapa mengerikannya ledakan tersebut. Dilaporkan lebih dari 100 orang tewas, dan 4.000 lainnya luka-luka. Beberapa keluarga masih terus melaporkan perihal keluarganya yang hilang tertimbun reruntuhan. Sekitar 300.000 warga Beirut kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ditaksir mencapai 5 miliar dolar AS.

 

Pemerintah Lebanon berjanji akan menyampaikan hasil investigasi dalam lima hari setelah kejadian yang mematikan itu. Hasilnya akan disampaikan kepada publik. Sementara ini untuk keperluan investigasi, seluruh pihak yang terkait dengan gudang penyimpanan bahan kimia itu sedang menghadapi tahanan rumah. Semua pihak di Lebanon mempertanyakan, kenapa bahan yang berbahaya itu disimpan terlalu lama.

 

Pertanyaan tersebut tidak bisa dianggap sepele, mengingat sejak merdeka pada 1943, Lebanon kerapkali menghadapi berbagai gejolak politik yang terus menyertai perjalanan sejarah negeri yang dikenal dengan "Swiss-nya Timur-Tengah". Selama 15 tahun, dari 1975 hingga 1990, Lebanon terlibat dalam perang saudara. Konflik dengan Israel pada 1982, dilanjutkan perang Israel-Hizbullah pada 1996 dan 2006. Pada 2005, Perdana Menteri Rafik Hariri tewas dalam bom.

 

Terlepas dari itu semua, pihak-pihak asing terus memainkan kartu politik di Lebanon. Arab Saudi, Iran, Amerika Serikat, Israel, Rusia, dan Prancis tidak mau ketinggalan memainkan pengaruhnya pada politik dalam negeri Lebanon. Sebab itu, Lebanon tidak pernah lepas dari gejolak politik. Setiap peristiwa politik yang terjadi di dalam negeri Lebanon sejatinya harus dibaca dalam peta geopolitik yang lebih luas.

 

Tuntutan investigasi yang menyeluruh terhadap ledakan di gedung penyimpanan amonium nitrat pun tidak terlepas dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap tragedi mengerikan tersebut. Publik menuntut adanya penyelidikan dan penyidikan yang bersifat transparan dan akuntabel, sehingga dapat ditemukan pihak yang bersalah dan dimintai pertanggungjawaban.

 

Sejauh ini ada beberapa spekulasi yang muncul ke permukaan. Pertama, Israel menjadi pihak yang ditengarai berada di balik peristiwa tersebut. Pasalnya, dalam seminggu terakhir, muncul ketegangan antara Israel dan Hizbullah. Israel membunuh pasukan elite Hizbullah di Suriah. Sontak, Hizbullah melakukan pembalasan terhadap Israel di Lebanon Selatan, yang merupakan perbatasan langsung dengan Israel.

 

Tokoh sayap kanan, fundamentalis Yahudi dikabarkan menyampaikan euforia terhadap kejadian di Beirut, bahkan menyebutnya sebagai hadiah terindah bagi Israel. Hal ini memunculkan spekulasi, jangan-jangan Israel sedang membuat skenario ketidakpercayaan terhadap rezim yang berkuasa saat ini, di mana Hizbullah menjadi bagian penting dalam elite Lebanon saat ini.

 

Kedua, Hizbullah tak luput dari sorotan sebagai pihak yang ditengarai terlibat dalam peristiwa mematikan ini. Narasi ini aktif dimainkan oleh Amerika Serikat dan Israel, yang mengaitkan antara pengadilan terhadap kematian Rafik Hariri dengan ledakan tersebut.

 

Namun, keterlibatan Hizbullah dalam peristiwa ini sangat tidak masuk akal. Hizbullah menjadi bagian dari elite politik Lebanon saat ini. Sangat tidak mungkin Hizbullah melakukan hal yang ceroboh. Hizbullah justru sedang berjuang untuk memastikan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari tuntutan warga Lebanon yang mulai gerah terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

Dari kedua spekulasi tersebut, komite sedang melakukan investigasi serius untuk menjelaskan secara terbuka kepada publik, sehingga mampu memulihkan kepercayaan mereka terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

 

Lebanon sebenarnya menjadi salah satu negara di Timur-Tengah yang paling stabil secara politik. Kekuasaan dibagi secara merata kepada tiga kekuatan politik terbesar, yaitu Kristen, Sunni, dan Syiah. Pihak Kristiani mendapatkan posisi sebagai presiden, Sunni mendapatkan perdana menteri, dan Syiah sebagai ketua parlemen. Lebanon menjadi contoh terbaik kekuasaan politik berdasarkan konsesi dan kemufakatan, sehingga mampu melahirkan stabilitas politik.

 

Namun persoalannya, kekuasaan konsesional ini melahirkan problem serius, yaitu oligarki politik dan monopoli ekonomi. Generasi baru yang tidak berafiliasi politik dengan ketiga kelompok besar tersebut merasa ditelantarkan dan hanya menjadi penonton dari pengelolaan yang korup dan inkompeten. Sebab itu, masyarakat sipil yang selama ini menentang rezim menyatakan bahwa apa yang terjadi di pelabuhan Marfa' itu merupakan akumulasi ketidakmampuan rezim dalam memastikan keamanan dan keadilan.

 

Sejak Oktober 2019, mereka melakukan demonstrasi besar-besaran meminta perubahan politik yang serius dalam rangka memastikan keadilan bagi seluruh warga Lebanon. Konsesi kekuasaan dianggap gagal memberikan jaminan kesejahteraan. Bahkan, saat pandemi berlangsung, Lebanon makin terpuruk secara ekonomi dan semakin menambah ketidakpercayaan warga terhadap rezim yang berkuasa saat ini.

 

Lebih-lebih di saat terjadi ledakan mahadahsyat. Warga Lebanon semakin tidak percaya terhadap para elite politiknya. Mereka saling bahu-membahu membantu warga yang terdampak ledakan maut itu. Bahkan mereka meminta agar bantuan asing yang mulai berdatangan ke Lebonon tidak dikelola pemerintah, melainkan dikelola oleh pihak independen yang dapat dipercaya publik.

 

Apapun yang terjadi saat ini, seluruh warga Lebanon fokus pada upaya pengobatan korban yang terluka, memberikan pertolongan terhadap mereka yang kehilangan tempat tinggal, dan menumbuhkan solidaritas bersama. Pemerintah Lebanon dituntut untuk menyampaikan kepada publik apa yang sebenarnya terjadi, apakah peristiwa yang mematikan itu merupakan sebuah keteledoran atau ada pihak-pihak yang hendak merekayasa Lebanon menuju kehancuran?

 

Jawaban dari pertanyaan itu akan menjadi misteri yang ditunggu oleh warga Lebanon. Mereka mengirimkan pesan yang sangat penting bagi pemerintah agar benar-benar menunjukkan komitmennya pada perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pemerintah gagal memberikan jawaban yang memuaskan dan transparan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi krisis politik yang serius di masa mendatang. Kepercayaan publik terhadap pemerintah pada saat ini berada pada titik nadir, dan saatnya pemerintah bekerja secara serius untuk memulihkan keamanan dan ekonomi. Warga Lebanon hanya menuntut keadilan. []

 

DETIK, 06 Agustus 2020

Zuhairi Misrawi | Cendekiawan Nahdlatul Ulama, analis pemikiran dan politik Timur-Tengah di The Middle East Institute, Jakarta