Bersatu, Berbagi, Berprestasi
Oleh: Yudi Latif
SETIAP kali Hari Lahir Pancasila kita peringati, bangsa Indonesia
diingatkan kembali tentang pentingnya mencari titik temu dalam perbedaan. Titik
persetujuan dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bersama.
Manakala padang kehidupan kebangsaan hari ini disengat cuaca terik
yang membuat rerumputan kering mudah terbakar dan tanah-tanah rekah terbelah,
peringatan Hari Lahir Pancasila diharapkan bisa mengembalikan tetes hujan yang
bisa mendinginkan dan menyuburkan kehidupan. Tetes hujan yang kita perlukan
ialah teralirkannya kembali semangat bersatu dan berbagi.
Bersatu artinya kita kembangkan kembali spirit Bhinneka Tunggal
Ika. Keragaman yang terbentang sepanjang garis khatulistiwa, tidak boleh
menjadi alasan saling membenci, tetapi justru menjadi daya perekat bangsa.
‘Bersatu dalam keragaman dan beragam dalam persatuan’. Sebagaimana disampaikan
Soekarno dalam pidato 1 Juninya, "Kita hendak mendirikan suatu negara
semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik
golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua”.
Berbagi artinya kita kembangkan etos kepedulian, welas asih. Satu sama lain menjadi saudara dari keluarga besar keindonesiaan. Berbagi sejatinya saripati nilai-nilai Pancasila, yakni gotong-royong. Dalam berbagi ada semangat saling memberi dan menerima. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, menyelesaikan persoalan dengan jalan musyawarah dan mufakat.
Di dalamnya tersimpan pula makna yang senantiasa harus kita
aktifkan; menebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bahwa setiap warga
negara dijamin keamanan, kelayakan, dan kehormatan hidupnya.
Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului dengan sila persatuan,
dan diakhiri sila keadilan. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia mengandaikan
adanya semangat persatuan (kekeluargaan). Setelah demokrasi politik dijalankan,
pemerintahan yang menjalankan kekuasaan diharapkan dapat mewujudkan keadilan
sosial.
Dalam demokrasi permusyawaratan, kebebasan kehilangan makna
substantifnya sejauh tidak disertai kesederajatan dan persaudaraan
(kekeluargaan). Kesederajatan dan semangat kekeluargaan dari perbedaan aneka
gugus kebangsaan diperkuat melalui pemuliaan nilai keadilan.
Dalam pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945, disebutkan
perwujudan negara yang dikehendaki ialah negara, begitu bunyinya, yang
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
persatuan, dengan mewujudkan keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Setiap kali konflik sosial meruncing, setiap kali itu juga kita
diingatkan untuk merestorasi retakan-retakan pada sepasang sayap keindonesiaan;
persatuan dan keadilan.
Dalam kaitan dengan negara persatuan, untuk masa yang panjang,
politik segregasi telah mengantarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang
terkunci dalam situasi ‘plural-monokultralisme’. Terdiri dari banyak etnis
agama yang hidup dalam kepompong budayanya masing-masing, tanpa kerapatan
interaksi.
Koreksi politik dituntut untuk mentransformasikan situasi
‘plural-monokulturalisme’ menuju situasi ‘plural-multikulturalisme’ lewat
berbagai kebijakan yang dapat mencegah berbagai bentuk segregasi sosial (dalam
dunia persekolahan, pemukiman, pekerjaan, dan perkumpulan), seraya membuka
ruang-ruang komunikatif bagi proses-proses interaktif, pertukaran pemikiran,
dan penyerbukan silang budaya.
Masyarakat multikultural hanya bisa dipertahankan oleh suatu
budaya politik jika kewargaan demokratis bisa menjamin, bukan saja hak-hak
sipil dan politik setiap individu, melainkan juga hak-hak sosial-budaya
kelompok masyarakat.
Seperti kata Habermas, ”Warga bangsa harus dapat mengalami nilai
keadilan yang berkaitan hak-haknya juga dalam bentuk keamanan sosial serta
pengakuan timbal balik dalam perbedaan bentuk-bentuk budaya kehidupan."
Upaya negara untuk memberi ruang bagi koeksistensi dengan
kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnis, badaya, dan agama juga tidak boleh
dibayar oleh ongkos yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu,
setiap kelompok dituntut memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi
konsensus nasional, seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konsitusi negara,
serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti bahasa Indonesia.
Dalam usaha memajukan kesejahteraan umum, kebijakan perlakuan
khusus sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial bisa saja dibenarkan.
Menurut John Rawls, dalam rangka keadilan, setiap orang memang harus
diperlakukan setara. Apabila dengan perlakuan setara itu justru melahirkan
ketidakadilan lebih lebar, perlu diberikan perlakuan khusus bagi kalangan yang
termaginalkan.
Perlakuan khusus itu seyogianya tidak diletakkan dalam kerangka
perbedaan identitas etnis keagamaan yang bisa mengoyak persatuan, tetapi
diberikan pada siapapun yang termiskinkan tanpa membedakan asal-usul
primordialnya.
Di dalam kata ‘adil’, sesungguhnya sudah terkandung imperatif
menjaga persatuan. Berasal dari kata ‘al-adl’ (adil), yang secara harfiah
berarti ‘lurus’, ‘seimbang’, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara
fair. Tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan,
keagamaan, dan status sosial.
Dalam Alquran (Surah Al-Maidah ayat 8) diingatkan: “Hai
orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
Tepatlah kiranya bila pokok pikiran pertama Pembukaan Konstitusi
Proklamasi menggariskan misi (fungsi) negara untuk ‘melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah RI dengan berdasar atas persatuan, dengan
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Demikianlah, antara persatuan dan keadilan ibarat sepasang sayap
garuda yang harus bergerak serempak. Hanya dengan itu, sang Garuda bisa
terbang, meninggikan prestasi bangsa di berbagai bidang. Prestasi dalam
mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan
makmur. Di atas landasan berpikir seperti itulah, tema peringatan Hari Lahir
Pancasila tahun ini ialah ‘Kita Pancasila: Bersatu, Berbagi, Berprestasi’.
Peringatan Hari Pancasila dilaksanakan pada 1 Juni, tetapi
perayaannya bisa dilakukan selama rentang 1 Juni-18 Agustus 2018. Perluasan
rentang waktu perayaan Hari Lahir Pancasila itu seperti napak tilas proses
perjalanan perumusan Pancasila yang melibatkan kontribusi berbagai pihak hingga
diterima sebagai dasar negara.
Selama rentang waktu itu, perayaan Hari Lahir Pancasila hendaknya
tidak bersifat seremonial belaka, tetapi diisi dengan berbagai praktik
kebajikan Pancasila sebagai wujud implementasi kelima sila pancasila dalam laku
hidup di berbagai bidang.
Berbagai kegiatan bisa dilaksanakan aparatur negara dan masyarakat
di seluruh Tanah Air, terutama dalam menguatkan simpul-simpul persatuan dalam
keragaman. Menggalang semangat berbagi dan bermitra usaha melintasi batas-batas
identitas dan golongan, serta memberikan apresiasi terhadap praktik-praktik
baik dan prestasi anak-anak bangsa di berbagai bidang sebagai wujud pengamalan
nilai-nila Pancasila.
Dengan menguatkan semangat bersatu, berbagi, dan prestasi, semoga
kita bisa menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja dalam rangka
mewujudkan visi dan misi negara dalam menggapai kemaslahatan dan kebahagiaan
hidup bersama. []
MEDIA INDONESIA, 31 Mei 2018
Yudi Latif | Kepala Badan Pembinaan Ideologi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar