BamSoet: Menguji Ketahanan Nasional

Menguji Ketahanan Nasional

Oleh: Bambang Soesatyo

KETAHANAN nasional akan menghadapi ujian mahaberat jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal. Beberapa indikasi sudah terlihat di permukaan. Untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu, perlakuan hukum terhadap para terduga dan tersangka teroris harus ekstra tegas.

Menjelang Sabtu (10/12) sore pekan lalu, publik dikejutkan oleh pemberitaan tentang keberhasilan Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Mabes Polri mengamankan tiga orang yang berencana melancarkan serangan dengan bom berdayaledak tinggi. Ketiga orang itu — salah satunya wanita — ditangkap di sebuah rumah di Jalan Bintara Jaya VIII Bekasi, Jawa Barat, tepatnya di kamar kos 104.

Menyusul penangkapan tiga orang itu, polisi juga menyergap seorang terduga teroris lainnya di Solo, serta mengamankan sebuah rumah di Cirebon milik keluarga wanita yang ditangkap di Bintara. Bom yang diamankan di Bintara berbobot 3 kilogram.

Jika diaktifkan, kecepatannya mencapai 4.000 km per jam dan bisa menghancurkan segala sesuatu dalam radius 300 meter. Rencananya, bom itu akan diledakkan Minggu (11/12) pagi di Istana Negara, dengan sang ”pengantin” adalah wanita yang ditangkap itu.

”Pengantin adalah orang yang akan meledakkan diri dengan bom di tubuhnya. Serangan bom bunuh ini bukan sekadar rencana, melainkan sudah mendekati tahap pelaksanaan. Sebab, wanita yang menjadi ”pengantin” itu sudah mengirimkan surat wasiat lewat kantor pos ke keluarganya. Mungkin, kasus ini bisa dilihat sebagai indikasi pertama.

Kasus ini menjadi bukti bahwa sel-sel terorisme di dalam negeri masih sangat aktif, dan terus mencari ruang untuk merusak ketahanan nasional. Luar biasa karena mereka sudah berani mengincar Istana Negara sebagai target serangan. Indikasi kedua adalah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Berbicara di forum seminar Preventive Justice dalam Antisipasi Perkembangan Ancaman Terorisme pada Selasa (6/12) lalu, Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan bahaya terorisme yang jaraknya semakin dekat ke Indonesia, karena kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah memilih dan membangun kawasan Filipina Selatan sebagai home base di Asia Tenggara.

Adapun Presiden Duterte mengemukakan bahwa ISIS akan mendirikan kekhalifahan baru di empat negara Asia Tenggara, yakni Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dalam sebuah pidatonya pada pekan kedua Desember 2016, Duterte mengingatkan warganya bahwa ISIS akan menjadi masalah bagi negara itu.

Jika ISIS tidak mampu bertahan di Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak) mereka akan melarikan diri dan berangan-angan bisa mendirikan kekhalifahan yang akan meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia dan Brunei. Duterte kemudian mendorong rakyatnya untuk bersiap menghadapi ancaman terorisme.

Sikap dan respons masyarakat serta kelompok radikal di Filipina Selatan bisa dilihat sebagai indikasi ketiga. Masyarakat Filipina Selatan terkesan siap membantu ISIS merealisasikan wilayah itu sebagai basis. Kesiapan warga Filipina Selatan itu terindikasi dari banyaknya kegiatan penyanderaan atau pembajakan di perairan Filipina Selatan.

Tingginya intensitas pembajakan kapal itu — yang berujung pada permintaan uang tebusan bagi pembebasan para sandera — mengindikasikan bahwa masyarakat setempat, khususnya kelompok Abu Sayyaf, sedang mencari atau menggalang dana untuk menyiapkan ragam infrastruktur yang diperlukan ISIS. Indikasi keempat adalah kembalinya puluhan simpatisan ISIS warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air.

Jelang akhir Oktober 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengemukakan bahwa sebanyak 53 WNI yang pendukung jaringan terorisme ISIS di Suriah dan Irak telah kembali ke Indonesia. Masalah ini pun telah dilaporkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius, ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, menurut Suhardi, masih ada ratusan WNI yang berada di markas ISIS.

Simpatisan ISIS

Pertanyaannya adalah mereka kembali untuk apa? Kembali untuk menjalani kehidupan normal? Atau, kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara? Pemerintah memang memberi kesempatan bagi untuk mengikuti program deradikalisasi.

Apakah mereka tulus mengikuiti program seperti itu, atau hanya dijadikan semacam kamuflase untuk menutup-nutupi kegiatan mereka sebagai pendukung ISIS? Ada semacam gelagat bahwa sel-sel terorisme di Indonesia juga memberi respons positif terhadap rencana ISIS membangun basisnya di Asia Tenggara. Kelompok-kelompok teroris itu sudah terang-terangan melampiaskan kebencian pada segenap jajaran Polri. Sejumlah prajurit Polri telah menjadi target serangan.

Kelompok-kelompok itu yang diduga mendalangi ricuh pascaaksi damai 411. Mereka menunggu polisi lengah untuk bisa merampas senjata. Apalagi, ada WNI yang sangat dipercaya pimpinan ISIS. Sosok WNI itu diduga mendalangi bom Sarinah. Bukan tidak mungkin, kelompok yang merencanakan ledakan bom di Istana Negara itu juga memiliki keterkaitan dengan WNI yang menjadi pentolan ISIS. Indikasi terbaru tentu saja yang berkait dengan rencana makar.

Seperti diketahui, polisi telah menjadikan tersangka terhadap sejumlah orang yang diduga merencanakan makar. Penyelidikan polisi bahkan sudah cukup jauh, karena bisa mengidentifikasi penyandang dana makar, termasuk pihak yang mengirim dan menerima dana itu. Semua indikasi itu memang belum tentu saling berkait. Katakanlah satu sama lainnya terpisah.

Namun, bisa saja semua indikasi yang merongrong ketahanan nasional itu memang dirancang oleh sebuah kekuatan besar yang tidak pernah diketahui oleh para perencana makar maupun kelompok-kelompok teroris di dalam negeri. Kekuatan-kekuatan anti-pemerintah atau anti-Indonesia itu tentu sudah menyusun skenario untuk memperlemah ketahanan nasional sambil merongrong keutuhan NKRI. []

SUARA MERDEKA, 24 Desember 2016

Bambang Soesatyo | Ketua Komisi III DPR RI, Fraksi Partai Golkar, dan Presidium Nasional KAHMI 2012-2017