Ke(tidak)teraturan Bangsa
Oleh: Hasibullah Satrawi
SEJAUH ini, persoalan Covid-19 tak hanya bisa
dianggap sebagai masalah virus, penyakit, atau bahkan pandemi. Covid-19 telah
menjelma sebagai hal yang lebih besar sekaligus lebih kompleks dari semua itu.
Covid-19 telah menjadi senjata paling canggih yang berhasil menaklukkan hampir
seluruh negara di bumi ini.
Covid-19 juga telah menjadi tesa yang acap
meruntuhkan segala tesa yang ada selama ini, baik terkait dengan
sosial-politik, sosial-kemasyarakatan, atau bahkan terkait dengan penyelenggaraan
negara.
Namun demikian, di sisi yang lain, Covid-19 juga bisa
menjadi cermin untuk melihat kondisi faktual sebuah bangsa, baik dari sisi
soliditas, sinergi unsur-unsur kepemimpinan, penanganan kesehatan, hingga
kesiapan menghadapi masalah.
Pada awalnya, sebagaimana Indonesia masih bisa
membahas masalah ini dengan sambil tersenyum, mengingat tak ada satu pun yang
dinyatakan terkena virus ini (awal tahun 2020). Pelan-pelan situasi berubah
setelah ada orang Indonesia dinyatakan positif terkena virus ini.
Angka demi angka terus bertambah setiap hari, tak
hanya 30-an seperti di masa-masa awal, tapi mulai menyentuh angka 300-an,
400-an, bahkan 500-an dalam setiap hari. Hingga akhirnya mungkin saat ini sudah
tak ada lagi orang yang bisa membahas tentang Covid-19 di Indonesia sambil
melempar senyum ke sana kemari, khususnya di kalangan para pengambil kebijakan.
Melihat Indonesia
Ada beberapa problem di Indonesia yang terlihat jelas
melalui masalah Covid-19. Pertama, problem penggambaran Covid-19 sebagai
masalah. Pada masa-masa awal, segenap pejabat terkait di Indonesia gagal
menangkap keseriusan masalah Covid-19 beserta sejumlah masalah
sosial-kemasyarakatan yang timbul dari virus ini.
Alih-alih melakukan langkah-langkah antisipatif yang
cukup, masyarakat acap disuguhi pandangan-pandangan yang menekankan bahwa
Indonesia kebal dari virus ini.
Perubahan sikap Indonesia ke arah yang lebih serius
mulai terjadi setelah ada warga Indonesia yang dinyatakan terkena virus ini
(awal Maret). Sejak saat itu sikap Indonesia lebih serius dalam menghadapi
problem Covid-19, khususnya setelah jumlah korban yang dinyatakan positif
terkena virus ini (atau bahkan sampai pada tahap meninggal) semakin bertambah
banyak.
Semoga perubahan sikap pemerintah ini tidak terlambat.
Adalah sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung langkah-langkah
pemerintah saat ini.
Hingga virus ini tidak terus memakan korban. Kedua,
problem sinergi antarelemen kepemimpinan, mulai dari kepemimpinan di level
nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Sejatinya, elemen kepemimpinan yang ada telah
memiliki batas wilayah dan otoritas yang jelas, sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Namun, batas-batas yang ada acap menjadi kabur ketika menghadapi
masalah besar seperti Covid-19.
Alih-alih saling bekerjasama untuk mengedepankan
kepentingan masyarakat luas, antarelemen kepemimpinan yang ada terkesan saling
bersaing, berebut panggung, bahkan berebut otoritas (minimal pada masa-masa
awal terjadinya masalah ini).
Ironisnya adalah ketika segenap elemen kepemimpinan
sibuk memperebutkan hal-hal yang seakan tak jelas (padahal sebenarnya jelas),
masyarakat justru semakin banyak yang terkena virus ini.
Ketiga, problem keteraturan sebagai satu bangsa.
Istilah keteraturan minimal mengharuskan adanya tiga hal, yaitu adanya mereka
yang mengatur, aturan yang diberlakukan, dan adanya mereka yang diatur. Dalam
menghadapi Covid-19, tiga prasyarat keteraturan di atas terlihat menjadi
masalah yang sangat serius.
Di level mereka yang mengatur, contohnya, ada sejumlah
persoalan serius yang berdampak pada wibawa dan karisma mereka di hadapan
masyarakat, di antaranya, penguasaan dan keseriusan pihak terkait dalam
menghadapi masalah ini (setidaknya pada masa-masa awal munculnya pandemi ini).
Begitu juga dengan masalah tidak kompaknya satu
elemen pemimpin dengan elemen yang lain, khususnya antara pusat dan daerah.
Semua ini telah membuat berkurangnya wibawa kepemimpinan di hadapan masyarakat.
Sementara di level peraturan yang diberlakukan,
contohnya, tidak ada kesamaan aturan maupun hukuman bagi yang melanggar
peraturan yang ada. Hal ini terjadi karena peraturan yang ada hanya bersifat
imbauan, bukan sebuah keharusan. Akibatnya adalah ada sebagian pihak yang
mungkin sudah sejak awal melakukan segala aktivitasnya di dalam rumah (sesuai
dengan arahan pemerintah).
Sementara sebagian pihak yang lain justru masih terus
beraktivitas di kantornya seperti biasa (mengingat kantornya belum libur).
Nihilnya dua prasyarat keteraturan di atas berakibat pada hilangnya ketaatan
dari mereka yang diatur. Dilihat dari aktivitas masyarakat sejauh ini, nyaris
tak ada keteraturan terkait dengan upaya mengurangi penularan Covid-19.
Sebagian masyarakat mungkin sudah mengurangi
aktivitasnya. Sementara sebagian masyarakat yang lain tetap beraktivitas
seperti biasa. Di satu sisi, hal ini disebabkan oleh adanya peraturan dari
pemerintah yang tidak tegas. Di sisi lain, aktivitas yang ada untuk mencukupi
segala kebutuhan harian, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Esensi Bernegara
Keteraturan adalah salah satu esensi utama bernegara
untuk mewujudkan cita-cita bersama yang tak bisa dilakukan hanya oleh
pribadi-pribadi warga negara. Apalah arti bernegara tanpa adanya keteraturan di
dalamnya sebagai jalan untuk mewujudkan cita-cita bersama.
Dalam bahasa yang lain, keteraturan bisa disebut
sebagai konsekuensi dari hubungan seimbang antara masyarakat dan Pemerintah
atas dasar saling percaya dan saling mendukung.
Dari sisi masyarakat, mereka percaya terhadap
pemerintah bahwa pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mewujudkan
cita-cita bersama. Sementara dari sisi pemerintah, mereka percaya bahwa
masyarakat akan mengikuti peraturan yang dibuat juga untuk mewujudkan cita-cita
bersama.
Dalam pengantar salah satu bukunya yang sangat
monumental berjudul As-Siyasah As-Syar’iyyah fi Ishlâhi Ar-Râ’îy wa Ara’iyah,
ulama sekaligus pemikir kenamaan Ibnu Taymiyah menyebut hal ini sebagai
hubungan yang seimbang antara amanah (kepercayaan) dari sisi pemerintah dan
at-tha’ah (ketaatan) dari sisi masyarakat.
Sementara cita-cita bersama dalam bernegara salah
satu bentuknya adalah kemaslahatan publik atau kemaslahatan bersama. Cita-cita
ini tidak akan bisa diwujudkan oleh masyarakat secara pribadi-pribadi. Oleh
karenanya, hidup bernegara dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita bersama ini.
Karena terkait dengan kepentingan bersama, cita-cita
ataupun kepentingan ini harus diutamakan daripada cita-cita atau kepen tingan
yang sifatnya tidak bersama-sama (di antara segenap warga-bangsa), termasuk
cita-cita yang bersifat keagamaan.
Dilihat dari penanganan Covid-19, esensi bernegara
seperti di atas tampaknya masih dalam proses pembentukannya di Indonesia.
Mengingat di satu sisi belum ada keteraturan, terlebih lagi kesatuan langkah,
dalam menghadapi masalah ini.
Meminjam analogi tubuh, cara gerak dan kerja
elemen-elemen bangsa ini masih jauh dari satu butuh dengan pembagian tugas yang
jelas. Yang tampak nyata terlihat adalah justru segenap elemen bangsa tak
ubahnya masing-masing tubuh yang memiliki perencanaan, pembagian tugas, dan
pelaksanaan masing-masing.
Ini adalah masalah bangsa yang sangat serius ke
depan. Indonesia tidak dimaksudkan hanya untuk menjadi “kumpulan” dari aku yang
banyak, tapi dimaksudkan untuk menyatukan aku yang banyak menjadi kita, menjadi
Indonesia. Sementara di sisi lain, hal-hal yang bersifat kemaslahatan publik
juga belum menjadi kesadaran bersama untuk diwujudkan, tidak hanya oleh
pemerintah, melainkan juga oleh masyarakat luas.
Dalam krisis menghadapi Covid-19, contohnya, masih
ada kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok yang lebih ditonjolkan
daripada kepentingan bersama; membatasi penularan sebagai langkah awal
penyelesaian pandemi ini. Mulai dari kepenting an pribadi atau golongan yang
bersifat bisnis, sosial, atau bahkan keagamaan.
Tentu ini juga menjadi persoalan bangsa yang sangat
serius ke depan. Rasanya tak ada masa depan bangsa yang bisa dibayangkan bila
kemaslahatan publik tidak menjadi niat pembangunan yang ada. Tanpa visi
kemaslahatan publik maka pembangunan yang ada tak lebih dari sekadar untuk
kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Untuk saat ini tak ada kemaslahatan publik yang lebih
besar daripada menyelamatkan diri sendiri juga orang lain dari penyebaran
Covid-19, yaitu dengan cara tetap berada dan beraktivitas di dalam rumah. Mari
bersama-sama dan secara teratur kita tetap beraktivitas di dalam rumah sebagai
contoh nyata perilaku kewargaan dari Indonesia yang satu. []
KORAN SINDO, 04 Juni 2020
Hasibullah Satrawi | Alumnus Al-Azhar Kairo Mesir, Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar