Pernyataan Resmi PBNU Menolak Kebijakan Sekolah
5 Hari
السّــــــــــــلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
Mencermati kebijakan tentang Hari Sekolah
yang di dalamnya menetapkan lima hari sekolah/delapan jam sehari (Full Day
School), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan:
1. Mendukung sepenuhnya pentingnya pendidikan
karakter sebagaimana termaktub dalam nawacita untuk dilaksanakan dalam bentuk
kebijakan-kebijakan kreatif yang selaras dengan wisdom lokal yang tumbuh sesuai
dengan kultur di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Dalam hal ini,
negara perlu mengarfirmasi usaha-usaha pembentukan karakter masyarakat
tersebut. Pembentukan Karakter dengan penambahan waktu atau jam sekolah
merupakan dua hal berbeda. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa
dicapai dengan jalan menambahkan jam sekolah.
2. Dilihat dari perspektif regulasi,
kebijakan baru lima hari sekolah /delapan jam belajar (Full Day School) di
sekolah bertentangan dengan Undang-undang:
a. Pasal 51 UU Sisdiknas tentang “Pengelolaan
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah
dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah”. Dengan demikian, kebijakan tersebut, tidak senafas
dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang selama ini cukup demokratis dan
memandirikan satuan-satuan pendidikan untuk mengembangkan model pendidikan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesiapan sekolah/madrasah masing-masing.
b. Jika berkaca terhadap ketentuan waktu
kerja guru sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU tentang Guru dan Dosen: (1)
Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran,
melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih
peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) Beban kerja guru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka
dalam 1 (satu) minggu, maka kebijakan lima hari sekolah /delapan jam belajar di
sekolah berpotensi besar kepada jumlah jam mengajar guru di sekolah melampaui
batasan yang telah diatur dalam UU yang dimaksud.
3. Lewat kajian mendalam dan pemantauan
intensif yang kami lakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas
sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah/delapan
jam pelajaran (Full Day School). Kesiapan itu menyangkut banyak hal antara lain
terkait fasilitas yang menunjang kebijakan lima hari sekolah/delapan jam
pelajaran (Full Day School).
4. Alasan penerapan lima hari sekolah/delapan
jam belajar (Full Day Schoo)l yang didasarkan pada asumsi bahwa anak-anak kota
seharian penuh ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga dikhawatirkan terjerumus
dalam pergaulan bebas tidak sepenuhnya benar, sebab pada kenyataanya kota-kota
besar di Indonesia tidak sepenuhnya meninggalkan tradisi, nilai-nilai, dan
pendidikan agama yang sudah berlangsung selama ini.
5. Tidak semua orang tua peserta didik
bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani
dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari tetap bisa dipakai bersama-sama
dengan putra-putri mereka. Belajar tidak selalu identik dengan sekolah.
Interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya juga bagian
dari proses pendidikan karakter sehingga mereka tidak tercerabut dari
nilai-nilai adat, tradisi, dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.
6. Tindakan menggeneralisir bahwa seluruh
siswa mengalami masa-masa sendirian di tengah penantian terhadap orang tua
mereka yang sedang bekerja adalah tidakan yang keliru. Jawaban ini beranjak
dari realitas masyarakat urban dan perkoataan. Asusmsi ini berasal dari
pemahaman yang keliru bahwa seluruh orang tua siswa adalah pekerja kantoran.
Padahal, jumlah masyarakat perkotaan hanyalah sejumput saja. Sisanya adalah
mereka yang bekerja di sektor informal seperti petani, pedagang, nelayan dan
lain sebagainya.
7. Mengingat tingginya gejolak serta
keresahan yang terjadi di masyarakat di atas maka dengan ini PBNU meminta
kepada Presiden untuk mencabut (membatalkan) kebijakan lima hari sekolah (Full
Day School).
Jakarta, 15 Juni 2017
والله الموفّق إلى
أقوم الطّريق
السّــــــــــــلام
عليكم ورحمة الله وبركاته
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
DR. Ir. H. A. Helmy Faishal
Zaini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar