Shambazy: Dari Megawati untuk Mereka

Dari Megawati untuk Mereka

Oleh: Budiarto Shambazy

”Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.”

Perayaan hari jadi ke-44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Jakarta, Selasa (10/1) lalu, menjadi etalase keindonesiaan yang kolosal, khidmat, dan mungkin berhasil menggugah akal dan nurani publik mayoritas diam (the silent majority) untuk sekali lagi memahami betul arti kebinekaan. Rentetan acara yang berlangsung sekitar 2,5 jam menyuguhkan aneka acara budaya, suguhan videotron, dan pemberian penghargaan internal partai, di pungkas pidato politik Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hari jadi PDI-P kali ini tak lagi sekadar ajang pemberian tumpeng dari Megawati kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla seperti pada dua tahun sebelumnya. Hari jadi kali ini istimewa karena Megawati berpidato jujur dan lantang menyikapi situasi politik beberapa bulan terakhir. Situasi politik dimaksud adalah kericuhan waktu aksi Bela Islam pada 4 November 2016. Saat bersamaan nyaris pecah kerusuhan di Jelambar dan sempat ada penumpukan massa di depan Kompleks Parlemen, Senayan.

Sebelum aksi Bela Islam pada 2 Desember 2016, sejumlah tokoh diciduk dan sampai kini masih diperiksa dengan sangkaan makar. Aksi 2 Desember sendiri berlangsung aman dan tertib serta dihadiri Presiden dan Wapres.

Aksi Bela Islam itu untuk memprotes Gubernur DKI (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama yang kini diadili karena dakwaan menodai agama. Basuki adalah calon gubernur DKI 2017-2022 yang didukung, antara lain, oleh PDI-P, yang menyertakan kadernya, Djarot Saiful Hidayat, sebagai calon wakil gubernur.

Jadi jelaslah peristiwa sejak 4 November 2016 sampai saat ini erat kaitannya dengan Pilkada DKI yang berlangsung 15 Februari 2017. Dalam perjalanan peristiwa inilah muncul sejumlah ”pemaksa kehendak” yang bukan hanya ingin melancarkan makar, tetapi juga terang-terangan menghina presiden dan lambang negara.

Rasa prihatin, sedih, dan sebal inilah yang membuat Megawati berbicara lantang. ”Anak-anak saya ini nakal-nakal Bapak Presiden, tetapi kalau untuk bangsa, jiwa mereka berikan. Kalau ada yang macam-macam Bapak Presiden dan Wakil Presiden, panggil kami,” ujarnya.

Di satu pihak sesungguhnya demokrasi kita yang terhitung masih seumur jagung tidak perlu lagi mempraktikkan machtsvorming (pengerahan massa). Politik hari ini melulu memperlihatkan machtsvorming, seolah kekuatan politik hanya bisa diukur melalui berapa banyak massa yang dikerahkan untuk ”demokrasi jalanan”.

Di lain pihak, pernyataan Megawati cukup kontekstual untuk kondisi politik hari ini. Megawati, yang akan berusia 70 tahun pada 23 Januari 2017, sosok politisi ulung yang sudah makan asam-garam sejak diusir Orde Baru dari Istana Negara akibat pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Juga cukup aktual ketika Megawati mengutip ucapan ayahnya, Presiden Soekarno, tentang menjadi Indonesia seperti tertera di atas kolom ini. Semakin hari kita semakin menyadari adanya gerakan yang dilancarkan para pemaksa kehendak, seperti yang memelesetkan Pancasila menjadi ”Pancagila”.

”Apa yang terjadi di pengujung tahun 2016 harus dimaknai sebagai cambuk yang mengingatkan kita terhadap pentingnya Pancasila sebagai ’pendeteksi sekaligus tameng proteksi’ terhadap tendensi hidupnya ’ideologi tertutup’ yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Megawati. Menurut dia, ideologi tertutup itu dogmatis dan hanya muncul dari kelompok tertentu yang dipaksakan diterima seluruh masyarakat.

Mereka itulah yang anti dialog dan demokrasi, hanya memaksakan kepatuhan yang didapatkan dari teror serta propaganda. Mereka melarang pemikiran kritis, menghendaki keseragaman, memusnahkan pemahaman terhadap agama dan keyakinan sebagai bentuk kesosialan, dan tidak menoleransi demokrasi serta keberagaman.

”Tidak hanya itu, mereka benar-benar anti kebinekaan. Itulah yang muncul dengan berbagai persoalan SARA akhir-akhir ini. Di sisi lain, para pemimpin yang menganut ideologi tertutup pun memosisikan dirinya sebagai pembawa self fulfilling prophecy, para peramal masa depan. Mereka dengan fasih meramalkan yang akan pasti terjadi pada masa datang, termasuk dalam kehidupan setelah dunia fana, yang notabene mereka sendiri belum pernah melihatnya,” kata Megawati.

Poin paling menggugah dari pidato politik Megawati adalah ajakan terhadap kelompok masyarakat mayoritas sunyi. ”… sudah saatnya silent majority bersuara dan menggalang kekuatan bersama. Saya percaya mayoritas rakyat Indonesia mencintai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Sebuah istilah dalam bahasa Inggris berbunyi ”the singer, not the song”. Kita mungkin kira-kira sudah paham apa yang dipidatokan, tetapi isi pidato menjadi bertambah makna karena diucapkan oleh siapa yang berbicara.

Dalam hal ini, Megawati mempunyai legitimasi dan legalitas untuk berbicara tentang situasi politik belakangan ini dan bagaimana kita memandang serta menanggapinya. Kebetulan Megawati cenderung dikenal sebagai politisi yang menjalani the politics of principles yang teguh.

Ia memimpin sebuah partai nasionalis khas Indonesia yang dimulai dengan perjuangan berat, dimulai dari karier politik paling bawah sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang sempat merasakan represi politik Orde Baru. Dalam usia biologis ataupun ideologis yang nyaris paripurna, sebagai presiden ke-5 dan politisi senior, ia sudah berbicara kepada kita mengenai situasi politik yang kita hadapi saat ini.

Pidato Megawati tentu juga jadi pemanasan untuk pertarungan PDI-P dan partai-partai pendukung lainnya dalam pilgub DKI 15 Februari mendatang. Sekali lagi, dirgahayu PDI-P! []

KOMPAS, 14 Januari 2017

Budiarto Shambazy | Wartawan Senior KOMPAS