Adhie: Nasib Manekin Lebih Baik Dari Wapres

Dialog Elementer Ketatanegaraan

Nasib Manekin Lebih Baik Dari Wapres

Oleh: Adhie M. Massardi

TANYA: Menurut konstitusi, sistem pemerintahan kita itu Presidensial. Artinya?

Jawab: Presidensial itu artinya kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan (eksekutif) dipegang oleh Presiden. Kalau sistem parlementer eksekutifnya dipimpin Perdana Menteri.

T: Di mana posisi Wakil Presiden dalam pandangan Konstitusi?

J: Konstitusi hanya menyebut "Presiden dibantu oleh satu orang Wapres".

T: Lalu apa pekerjaan Wapres?

J: Konstitusi tidak mengatakan apa-apa tentang pekerjaan Wapres.

T: Kalau menteri kabinet?

J: Dalam pandangan Konstitusi, posisi menteri lebih tinggi dibandingkan Wapres. Karena tugas (pekerjaan) menteri diatur dalam Konstitusi.

T: Kalau Wapres?

J: Segala tingkah-laku Wapres harus atas instruksi Presiden.

T: Kalau tidak ada instruksi Presiden?

J: Ya... Wapres duduk manis di kursinya, di Istana Wapres.

T: Seperti manekin (mannequin) dong...!

J: Nasib manekin lebih bagus dibanding Wapres. Karena patung display itu selalu ditaruh di etalase di tempat paling strategis. Sudah begitu, didandani pula dengan busana dan aksesoris paling bagus dari yang ada di butik itu.

T: Kalau begitu, tidak perlu orang pintar dong untuk jadi Wapres?

J: Kualifikasinya tetap harus sama dengan Presiden. Karena Konstitusi memerintahkan Wapres untuk menggantikan Presiden bila yang bersangkutan berhalangan tetap, atau diberhentikan karena alasan tertentu seperti yang sudah diatur Konstitusi.

T: Jadi kalau ada Wapres "pethakilan" di panggung kekuasaan, menghardik menteri, bagi-bagi proyek pemerintah, melarang polisi memeriksa kroninya yang korupsi, itu berarti menjalankan perintah Presiden dong?

J: Ya pasti atas perintah Presiden. Mana bisa Wapres jalan sendiri.

T: Kalau ternyata tidak ada perintah dari Presiden?

J: Itu artinya bakat dan naluri Wapres untuk menjadi presiden jauh lebih kuat dibandingkan dengan presidennya sendiri.

T: Lha, terus bagaimana?

J: Konstitusi tidak memberi jalan keluar untuk persoalan seperti ini. Mungkin karena para pendiri bangsa yang menyusun Konstitusi mengira orang yang sudah berada dalam posisi seperti ini (Wapres) adalah orang yang sudah bijak karena memiliki norma dan etika kekuasaan yang tinggi.

T: Apakah karena dugaan para pendiri bangsa yang "salah" soal Wapres itu yang membuat sejarah politik (kekuasaan) kita lebih banyak diwarnai pertikaian antara Presiden dengan wakilnya?

J: Kamu betul. Dan syndrome "wapres" ini sekarang melanda ke tingkat provinsi (gubernur vs wagub), kabupaten (bupati vs wabup) dan kota (walikota vs wawali).

T: …?! [***]

Bekasi, 13 Maret 2016

RAKYAT MERDEKA, 13 Maret 2016

Adhie M. Massardi | Senior Fellow Indonesia Resources Studies (Iress), Sekjen Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Koord. Gerakan Indonesia Bersih (GIB)