Akad Giro
Bank Syariah Ditinjau dari Aturan Fiqih
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengajak
pembaca untuk meneliti tentang akad giro bank syariah. Sebelum masuk kepada
pembahasan, terlebih dahulu, kita harus mengenal, apakah yang dimaksud dengan
giro, dan apa prinsip penyelenggaraan bank terhadap giro tersebut?
Pengertian Giro
Produk-produk perbankan syariah yang termasuk
ke dalam produk penghimpunan dana (funding) salah satunya adalah giro.
Pengertian giro dalam Wikipedia diartikan sebagai istilah perbankan untuk suatu
cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek, berupa “surat
perintah untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening seseorang kepada
rekening lain yang ditunjuk surat tersebut.” Bedanya dengan cek, jika cek
diberikan kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di
bank mereka, sementara giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke
banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima,
langsung ke akun mereka.
Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan
sistem 'dorong dan tarik' (push and pull). Cek merupakan transaksi 'tarik':
menunjukkan cek akan menyebabkan bank penerima pembayaran mencari dana ke bank
sang pembayar yang jika tersedia akan menarik uang tersebut. Jika tidak
tersedia, maka cek akan "terpental" dan dikembalikan dengan pesan
bahwa dana tak mencukupi.
Sebaliknya, giro adalah transaksi 'dorong',
yaitu pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada
dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran
dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak dapat
"terpental", karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak
pembayar memiliki daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun
ini juga berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari "float".
Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang
perbankan, giro didefinisikan sebagai simpanan yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah
bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
Dalam situs BNI Syariah, giro syariah
didefinisikan sebagai titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan
prinsip syariah dengan akad wadi’ah yang penarikannya dapat dilakukan setiap
saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya
atau dengan pemindahbukuan.
Bagaimana Pengertian Giro menurut MUI?
Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa
Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, bahwa giro yang dibenarkan secara
syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadi’ah (titipan) dan
mudharabah (bagi hasil). Berdasarkan hal di atas, berikut ini keputusan
Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro adalah sebagai berikut:
Giro terdiri dari dua jenis, yakni:
1. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah,
yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Giro yang dibenarkan secara syari’ah, yaitu
giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi’ah.
Masih berdasarkan Fatwa DSN MUI, disebutkan
bahwa ketentuan umum giro berdasarkan sistem mudharabah adalah sebagai berikut:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak
sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib
atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank
dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip
syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak
lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya,
dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam
bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya
operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah
keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Adapun ketentuan umum giro berdasarkan wadi’ah,
adalah sebagai berikut:
1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali
dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
Menimbang Giro menurut Literatur Fiqih Wadi’ah
Terapan
Sebagaimana dapat dimafhum bahwa prinsip
wadi’ah dalam literatur keislaman klasik adalah diartikan sebagai titipan
murni. Ia merupakan amanah/titipan dari nasabah kepada pihak yang dipercaya
yaitu bank. Titipan ini adalah dalam kerangka keamanan barang yang dititipkan.
Dalam prinsip titipan berlaku akad tanpa adanya ketentuan layaknya kewajiban
yang harus dijalankan oleh pihak yang diberi amanah. Dengan demikian, dalam
prinsip wadi’ah berlaku ketentuan:
• Jika terjadi kerusakan pada barang yang
dititipkan, yang diakibatkan oleh bukan kecerobohan pihak yang dititipi, maka
pihak yang diberi amanah (bank) tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban
untuk mengganti baramg titipan tersebut.
• Ciri lain dari wadi’ah adalah barang yang
dititipkan tidak bisa digunakan oleh pihak yang dititipi.
• Kewajiban pihak yang dititipi adalah ia harus
mengembalikan barang yang sama dengan yang disimpankan/dititipkan
kepadanya.
• Wadi’ah merupakan bentuk akad yang tidak
mengikat sehingga salah satu dari dua pihak yang berakad, bisa mengakhiri akad
mereka. Cara mengakhiri akad adalah dengan cukup memberitahu pihak yang
dititipi terhadap pemberhentian akad tersebut.
Dengan demikian, berdasarkan pedoman bahwa
pihak yang dititipi tidak bisa mengambil manfaat terhadap barang yang
dititipkan, maka penggunaan barang oleh pihak yang dititipi dapat dihukumi
sebagai ghashab. Adapun bila penggunaan barang melewati mekanisme izin terlebih
dahulu kepada pemilik, maka menurut al-Kasany, pada dasarnya akad tersebut
bukanlah akad wadi'ah, melainkan akad hutang, syirkah, atau mudharabah.
Lantas, Bagaimana Pola Tasharruf Giro di Bank
Syariah?
Jika kita terapkan aturan wadi’ah di atas
terhadap giro di bank syariah, maka kita temukan beberapa hal yang sejatinya
berbeda dengan prinsip wadi’ah.
• Bank Syariah menggunakan uang yang dititipkan
yang sejatinya tidak diperbolehkan dalam kasus wadi’ah
• Bank Syariah mencampuradukkan titipan dengan
berbagai jenis uang tabungan lain
• Bank Syariah selalu menjamin pengembalian
uang nasabah dengan aman, yang sejatinya ia tidak memiliki tanggung jawab dalam
hal ini. Singkatnya adalah bank menanggung semua kewajiban dan risiko terkait
dengan uang yang dititipkan oleh nasabah kepada bank.
• Bank Syariah tidak mengembalikan jenis uang
yang sama ketika dititipkan melainkan dengan uang yang berbeda, namun dengan
jumlah uang yang sama.
Bilamana nominal uang yang sama yang
dipentingkan oleh pihak nasabah atau bank, serta bank bisa memanfaatkan uang
tersebut, maka sekali lagi bahwa hal tersebut sejatinya bukan wadi’ah,
melainkan hutang piutang atau mudharabah.
Jika uang titipan tersebut dianggap sebagai
hutang, maka bila pengembalian uang ada ketentuan adanya bonus sekian persennya
kepada pihak nasabah, maka bonus tersebut bisa dihukumi sebagai riba. Inilah
kemudian yang menjadi alasan pihak perbankan syariah tidak menganggapnya
sebagai hutang, akan tetapi lebih diarahkan kepada mudharabah (bagi hasil).
Namun, sekali lagi, apakah ia sudah sesuai dengan prinsip mudharabah? Tunggu
tulisan berikutnya! []
Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan
dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, Pulau Bawean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar