Doktor Itu Beban
Oleh: Komaruddin Hidayat
Secara formal-administratif, jenjang tertinggi sekolah itu ketika
seseorang berhasil menamatkan prodi S-3 dengan meraih titel doktor. Jika
dihitung dan dirunut dari bawah, pada umumnya untuk menamatkan pendidikan TK
(taman kanak-kanak) diperlukan waktu 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3
tahun, sarjana 4-5 tahun, S-2 atau master 2-3 tahun, S-3 atau doktor 4-5 tahun.
Jadi seseorang kalau saja menyelesaikan studi sampai terminal akhir bisa
menghabiskan usianya sekitar 20-22.
Itu belum berbicara kualitas karena sekarang ada juga institusi
yang menjual gelar master atau doktor tanpa repot-repot duduk mengikuti kuliah,
melakukan riset, dan menulis disertasi. Makanya ada beberapa kategori
universitas. Ada yang sudah terkenal dan lolos dalam akreditasi lembaga
internasional yang berwibawa, ada yang masuk kategori papan atas tingkat
nasional dan sudah terakreditasi, ada juga yang sering disebut sebagai
perguruan tinggi abal-abal sekalipun jumlah mahasiswanya di atas 20 ribuan.
Bagi saya, apa pun kualitas dan peringkat sebuah perguruan tinggi,
kesemuanya layak diapresiasi. Semuanya ingin memajukan mahasiswa untuk menambah
ilmu pengetahuan. Selagi mereka secara tulus dan serius ingin mengembangkan
kualitas dirinya dengan ilmu, akhlak, dan keterampilan hidup, nantinya
masyarakat yang menilai dan merasakan hasilnya.
Yang kita sedih dan sakit hati adalah jika titel formal
kesarjanaan itu diraih secara tidak fair dan hanya untuk menaikkan gengsi. Itu
sebuah penipuan kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. Mengapa negara?
Karena banyak pegawai negeri yang kemudian mengambil program master ataupun
doktor, tetapi dengan jalan pura-pura kuliah, yang penting memperoleh ijazah
untuk mendongkrak kepangkatan dan gajinya.
Mereka jarang ikut kuliah dan membayar orang lain untuk menulis
tugas makalah, tesis, dan disertasi. Yang demikian itu dosennya diduga kuat
mengetahui, tetapi hanya mendiamkan saja. Yang penting membayar uang kuliah dan
bimbingan. Syukur-syukur ada tambahan uang terima kasih atas statusnya sebagai
pembimbing.
Saya sendiri ketika tamat menempuh pendidikan doktor tahun 1990
pada usia yang ke- 37 dari Middle East Technical University, Ankara, Turki,
seketika muncul rasa malu dan gamang. Merasa berat dan malu dengan titel PhD
yang saya miliki. Saya menulis disertasi tentang filsafat politik.
Saya sadar betul, ibarat hutan ilmu, banyak pohon besar ilmuwan
yang saya kenal namanya dan karyanya, tetapi tidak sempat dan tidak sanggup
saya membaca serta menyelaminya. Yang paling melegakan tentu saja saya bisa
tamat dan menggenggam titel doktor, simbol terminal akhir bagi seorang
mahasiswa setelah melalui perjuangan yang tidak ringan. Titel doktor bagi saya
ibarat SIM bagi seorang pengemudi.
Titel doktor haruslah dimiliki seorang dosen sekalipun doktor
bukan jaminan kualitas kecendekiaan seseorang. Disayangkan, masyarakat sering
kali salah persepsi dan terlalu besar harapannya terhadap penyandang gelar
doktor. Terlebih doktor alumni luar negeri. Doktor lalu diasosiasikan dengan
jabatan dan kekayaan.
Padahal doktor itu lebih tepat diposisikan sebagai ilmuwan atau
akademisi yang kiprah dan pendalaman intelektualnya justru dimulai setelah
menamatkan pendidikan doktornya. Tapi kenyataan di lapangan sangat menyedihkan.
Begitu seseorang selesai dengan studi doktornya, tuntutan ekonomi keluarga dan
harapan masyarakat begitu tinggi.
Sebagai PNS, gaji doktor jauh di bawah standar kebutuhan untuk
hidup layak, boro-boro hidup mewah. Makanya banyak doktor yang kemudian memilih
jadi birokrat di lingkaran departemen pemerintahan atau mengajar di berbagai
universitas semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya sekolah
anak-anaknya.
Kalau sudah sibuk dengan tugas birokrasi atau mengajar secara
rutin, praktis tidak sempat lagi membaca buku, riset atau menulis. Puncak
ilmunya adalah sewaktu menulis disertasi. Setelah itu masuk fase antiklimaks.
Teman-teman saya yang doktor sadar betul akan beban dan tuntutan terhadap
mereka agar kerja produktif di bidang keilmuan.
Tapi fasilitas negara untuk melakukan riset amat sangat minim.
Makanya sekalipun Indonesia memiliki banyak doktor, langit keilmuannya tetap
rendah. Masih jadi bangsa konsumen ilmu asing, bukannya produsen. []
KORAN SINDO, 27 Mei 2016
Komaruddin Hidayat ; Guru Besar Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar