Selasa, 13 Desember 2011

Gus Dur: Pertentangan Bukanlah Permusuhan

Pertentangan Bukanlah Permusuhan
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Ketika penulis memberikan ceramah di KSG (Kennedy School of Government) bagi sejumlah orang mahasiswa Universitas Harvard, akhir September 2002 ini, ada pertanyaan dari seorang mahasiswa pasca-sarjana asal Singapura: mengapakah penulis memusuhi Singapura? Penulis menjawab, bahwa ia memang menolak arogansi sementara para pemimpin Singapura, yang sok tahu tentang perkembangan Islam di tanah air kita. Bahkan dua orang pejabat tinggi Singapura menyatakan bahwa “muslim garis keras” akan memerintah Indonesia dalam waktu 50 tahun lagi. Penulis menyatakan melalui jawaban lisan -- ia menjawab melalui beberapa buah media massa Indonesia yang masih mau memuat pernyataannya, bahwa kita tidak perlu mendengarkan pendapat kedua orang pemimpin Singapura tentang Islam di negeri ini, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama tersebut.

Jawaban penulis ini, menunjuk pada sebuah perkembangan penting di negeri kita. Karena para pemimpin kita di masa lampau menerima suapan dari sejumlah tokoh Singapura, lalu mereka berada pada posisi bergantung pada ekonomi Singapura. Karena itu, timbulah arogansi di kalangan sementara tokoh negeri itu, bahwa Indonesia ini tidak berdaya memperbaiki hidupnya sendiri tanpa pertolongan mereka. Dari arogansi ini, lalu timbul sikap mementingkan pihak yang tidak penting, dan memberikan penilaian yang terlalu tinggi terhadap mereka. Termasuk dalam sikap ini, pandangan sangat merendahkan terhadap kaum Sunny Tradisionalis seperti yang ada di lingkungan NU sendiri. Karena penulis tidak mau menggunakan kekerasan untuk mempertahankan jabatan negara, sebagai Presiden yang berfungsi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, posisi ini dianggap sebagai kelemahan. Tidak ada kepercayaan, bahwa demokrasi melalui pemilihan umum akan memberikan penilaiannya sendiri. Apalagi karena memang para tokoh Singapura itu tidak percaya pada demokrasi dan memperlakukannya secara manipulatif.

Inilah pandangan seorang tokoh yang dianggap sudah mendunia, padahal postulat-postulat yang digunakannya hanya berasal dari kalangan elitis belaka. Kelompok tersebut, tidak pernah menyadari bahwa dunia baru sedang menggeliat, bangun dari tidurnya selama berabad-abad. Dunia baru itu mengembangkan postulat-postulat dan premis-premisnya sendiri, yang harus ditangkap dengan jitu oleh semua pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak. Termasuk di dalamnya, kaum muslimin moderat yang sanggup mempertahankan keyakinan agama mereka, sambil menyerap hal-hal baik dari kemajuan pengetahuan dan tehnologi modern.

Jelaslah dari uraian di atas, penulis tetap menganggap penting kemajuan pengetahuan dan tehnologi Singapura, namun penulis tetap beranggapan bahwa Singapura juga memiliki keterbatasannya sendiri. Ini berarti, sikap arogan dari sejumlah tokoh mereka terhadap Indonesia dan Islam harus dihilangkan, jika diinginkan tetap ada hubungan baik antara kedua negara. Penulis sendiri sangat menghargai kemampuan bangsa Singapura untuk maju dengan cepat, walaupun terkadang dicapai atas kerugian bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagaimana mempertahankan kemajuan yang dicapai sambil menghargai dengan sungguh-sungguh upaya bangsa-bangsa sekitar untuk maju dengan cara mereka sendiri.

Sikap memandang rendah bangsa dan negara lain -- betapa canggihnya sekalipun ia dibungkus -- tetap akan tampak dalam jangka panjang. Inilah yang membuat orang-orang seperti penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh arogan Singapura itu. Dengan kata lain, penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh tersebut, melainkan ia tidak memusuhi bangsa Singapura. Sebagai penganut paham nonhegemonik dalam hubungan internasional, penulis sangat menghargai bangsa Singapura. Tetapi ini tidak berarti penulis menganggap Singapura patut menjadi contoh bangsa dan negara kita.

Tentu saja persoalan-persoalan yang dihadapi negara-kota (city state) -yang sangat kecil seperti Singapura-, tidak sama dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita, yang berjumlah lebih dari 200 juta penduduk dan memiliki wilayah ribuan km2.

Dengan sendirinya, para pemimpin negara kita harus memiliki wawasan dan kebijakan (policy) sendiri, yang akan melahirkan kebijaksanaan (wisdom) dalam menangani berbagai masalah dalam menghadapi bermacam-macam sikap, termasuk arogansi tokoh-tokoh negara lain sekecil Singapura itu.

Jelaslah dengan demikian, apa yang baik bagi Singapura, belum tentu baik bagi Indonesia. Penulis teringat ungkapan CEO (Chief Excutive Officer), pejabat ekskutif tertinggi General Motors, beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu Charlie “Engine” Wilson, bahwa apa yang baik bagi perusahaan tersebut, juga baik bagi AS, tidak berlaku dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura. Sekarang saja, ketika komplek serba ada seperti ITC di Mangga Dua sudah berfungsi, Singapura juga akan kewalahan menarik para pembeli kita. Demikian juga, hotel-hotel mereka yang dahulu memanfaatkan ketergantungan ekonomi pada mereka, sekarang juga dibuat pusing oleh sulitnya menarik para pembeli bangsa kita.

Bangsa Singapura harus menyadari, pola hubungan berketergantungan antara negara mereka dengan Indonesia-Malaysia-Thailand-Brunei Darussalam, adalah pola hubungan tidak normal, yang pada suatu ketika akan berfungsi kontra-produktif dan merugikan Singapura sendiri. Ini berarti, sikap arogan terhadap bangsa-bangsa dan negara-negara sekitar, haruslah diakhiri. Hubungan baru harus segera dibuat atas dasar saling penghormatan dan kesadaran masa depan bersama yang akan penuh rintangan.

Sekarang saja, tekanan kegiatan ekonomi ASEAN sudah berpindah dari kawasan selatan ke kawasan utara persekutuan tersebut. Proyek Delta Mekong yang melibatkan Thailand-Kambodia-Vietnam-Laos dan Myanmar mrupakan titik baru ekonomi regional, sedangkan proyek jalan raya, pelayaran maupun penerbangan Binbaga (Filipina-Brunei-Malaysia-Indonesia) masih tersendat-sendat.

Kesadaran bersama ini mengambil bentuk bermacam-macam. Indonesia, umpamanya, lebih mementingkan pelabuhan Samudera, dan upaya mengatasi kebakaran hutan yang menganggu negara-negara tetangga, hal ini antara lain dengan mempertimbangkan usulan Ir. Erna Witoelar agar kelompok-kelompok masyarakat memiliki dan mengelola daerah-daerah pinggiran hutan, agar mereka turut bertanggungjawab dalam memelihara kelebatan hutan, karena ditakutkan akan merembet ke kawasan yang mereka miliki. Juga, kelestarian sumber-sumber alam, seperti batu-bara, minyak bumi, gas alam serta barang tambang lainnya, akan membawa perubahan besar-besaran dalam mengelola ekonomi di masa depan. Di sini yang dipentingkan adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat kebanyakan, agar mereka turut bertangungjawab atas kelestarian sumber-sumber alam tersebut.

Ini semua berarti, Indonesia akan membuka diri terhadap investasi masuknya modal asing. Kalau ini yang selalu diingat, hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya, atas dasar prinsip saling menghormati, akan menjadi lancar dan mendorong stabilitas kawasan. Dan, hal itu berarti penyeimbangan kepentingan nasional masing-masing negara di satu sisi dan kepentingan bersama bagi kawasan yang memiliki kolektifitasnya sendiri. Sederhana, tetapi rumit dan penuh kontradiksi bukan?

London-Singapura, 24 September 2002

Tidak ada komentar:

Posting Komentar