Keteladanan Olahraga
Oleh: Yudi Latif
Asian Games memberi pelajaran politik kewargaan yang amat
berharga. Bukan hanya soal upacara pembukaannya yang spektakuler, yang
meyakinkan kita akan potensi Indonesia sebagai adidaya budaya dunia. Bukan juga
soal perolehan medali yang membuat kita tidak kehilangan muka sebagai bangsa
besar. Bukan pula sebatas cucuran keringat dan ketabahan menahan sakit yang
mencerminkan kesadaran bela negara. Yang lebih penting adalah soal semangat
inklusif kewargaan yang membuat segala perbedaan melebur dalam perjuangan
bersama demi kehormatan dan prestasi bangsa.
Perhatikan berbagai cabang olahraga beregu, seperti bola voli
putri. Di sana, atlet-atlet berkerudung bahu-membahu bersama rekannya yang
berkalung salib tanpa hambatan psikologis. Semua identitas setara, saling
berangkulan, meneriakkan pekik yang sama, serempak jatuh-bangun menahan
gempuran dan melancarkan serangan. Menyaksikan pemandangan seperti itu bisa
membuat kita berderai air mata. Terbukti juga bahwa medali yang kita peroleh
disumbangkan oleh atlet dengan latar identitas yang beragam. Semangat inklusif
kewargaan dalam kesetaraan bisa meleburkan perbedaan dalam harmoni persatuan
yang membuat bangsa ini beprestasi maju.
Keteladanan olahraga memberi inspirasi bagaimana menguatkan kohesi
sosial di tengah polarisasi dan fragmentasi kebangsaan. Bahwa transformasi soal
menuju integrasi nasional memerlukan penguatan di ”lima kesadaran”: kesadaran
nasional, kesadaran bernegara, kesadaran berpemerintahan, kesadaran sosial, dan
kesadaran bela negara.
Perwujudan kelima kesadaran itu tecermin dalam semangat persatuan
dan kemandirian bangsa, semangat kewargaan yang inklusif, semangat
menyelaraskan hak dan kepentingan perseorangan dengan kewajiban dan kepentingan
bersama, semangat gotong royong yang dinamis; dan semangat patriotisme dengan
rela berkorban.
Jalan ke arah itu memerlukan prasyarat kesetaraan kewargaan dengan
melakukan pengikisan atas struktur sosial feodalistik dan
kolonialistik-kapitalistik yang diskriminatif, digantikan struktur dan kultur
masyarakat Pancasilais yang egaliter, dengan semangat persatuan nasional yang
mengatasi kepentingan perseorangan dan golongan.
Untuk itu, perlu ada perombakan pada basis ekonomi dan
supersturktur mental-kultural. Pada ranah ekonomi, kesetaraan bisa dibangun
dengan membudayakan usaha tolong-menolong. Semua bentuk badan usaha (BUMN,
kooperasi, dan swasta) harus mencerminkan sifat ”tolong-menolong”
(kekeluargaan). Ke dalam, setiap bentuk badan usaha harus mengembangkan
hubungan industrial Pancasila yang menguntungkan bagi semua pemangku
kepentingan. Keluar, di antara ketiga bentuk badan usaha itu harus ada
pembagian peran dan interdependensi dalam penguasaan dan pengusahaan
sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir. Harus dicegah terjadinya penguasaan
sektor-sektor ekonomi dari hulu ke hilir di tangan orang seorang secara monopolistik
dan oligopolistik.
Usaha memperkuat kesetaraan pada struktur perekonomian itu
memerlukan keleluasaan negara untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara-bangsa
harus mengembangkan sikap kejiwaan dan kesanggupan untuk (sebisa mungkin)
mencukupi diri sendiri dengan kerelaan membeli produk dalam negeri. Bangsa
Indonesia hendaknya tidak mengembangkan perilaku ekonomi boros, ”besar pasak
daripada tiang”, yang bisa menjadi pintu masuk bagi dikte-dikte kekuatan asing
dalam perencanaan dan kebijakan perekonomian nasional.
Transformasi menuju masyarakat Pancasila juga memerlukan perubahan
mental-kultural. Perubahan itu diarahkan untuk mengikis mentalitas
feodalistik-kolonialistik-hedonistik dan mental budak, dengan membuang nilai
lama yang buruk, mempertahankan yang baik, dan mengupayakan nilai baru yang
lebih baik, yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
Usaha kebudayaan diarahkan terutama untuk membangun mentalitas
kesetaraan, kemandirian, gotong royong, amanah, dan pelayanan dalam rangka
mempertinggi mutu kemanusiaan, keadaban, dan persatuan. Imperialisme kebudayaan
harus dicegah dengan melindungi dan menjamin berkembangnya kebudayaan nasional,
melalui pemaduan kecemerlangan lokal dan visi perkembangan global. Perlu
diperkuat wawasan Nusantara, dengan meluaskan horizon kebudayaan dari bias
perspektif daratan menuju perhatian yang lebih kuat terhadap visi kemaritiman.
Pembangunan harus dijangkarkan pada basis modal kultural dengan menggalakkan
budaya baca dan meneliti serta kreativitas inovasi masyarakat.
Hanya dengan mengembangkan struktur dan kultur kesetaraan,
kemajemukan kebangsaan punya mekanisme bawaan ke arah inklusi sosial. Seperti
dalam olahraga, dengan kekuatan inklusi sosial, perbedaan tak jadi
persengketaan, malahan saling melengkapi dan menguatkan menuju prestasi dan
kemajuan bangsa. []
KOMPAS, 30 Agustus 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar