Tentang
Lawatan Itu
Oleh:
Budiarto Shambazy
Sebelum
bertolak ke Amerika Serikat, cukup banyak kalangan menyarankan Presiden Joko
Widodo menjadwal ulang lawatan ke AS. Ia harus lebih peduli pada proses
penanggulangan bencana asap yang makin meluas.
Penjadwalan
ulang tidak akan menimbulkan masalah. Presiden AS Barack Obama pasti
memahaminya. Presiden Obama dua kali menjadwal ulang lawatan ke Jakarta karena
lebih memprioritaskan masalah domestik.
Wajar
sebagian publik kecewa karena Presiden Jokowi selama ini dikenal peduli pada
nasib rakyat. Ia punya sense of mission yang kuat, yang selalu dibuktikan
dengan tindakan-tindakan serius.
Oleh
karena itu, sebagian kita terkejut, kok, Presiden Jokowi lebih memilih
bepergian ke AS ketimbang blusukan ke lokasi kebakaran di Sumatera atau
Kalimantan? Presiden Jokowi dinilai mulai kehilangan elan.
Muncul
spekulasi lawatan ke AS sebagai aksi pengimbangan (balancing act) terhadap
Tiongkok. Sering terdengar kini kita relatif lebih mesra dengan Tiongkok
dibandingkan dengan AS seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Kita
sebagai negara menengah di Asia harus pandai-pandai mengayuh di antara dua
pulau. Semoga balancing act yang dilakukan Presiden Jokowi menegaskan kembali
ciri politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.
Hal
terpenting Presiden Jokowi telah bertatap muka langsung dengan Presiden Obama.
Keputusan Presiden Jokowi mempercepat lawatan dan dari AS langsung terbang ke
Palembang juga merupakan balancing act terhadap kekecewaan sebagian rakyat.
Pembatalan
kunjungan Presiden Jokowi ke Silicon Valley, San Francisco, untuk bertemu para
pengusaha tidak begitu menimbulkan gejolak. Rasanya cukup para menteri saja
yang menemui para pengusaha tersebut.
Alhasil,
lawatan ke AS bukan ”noda tak berampun”. Dua poin penting dari pembicaraan di
antara kedua pemimpin, Trans Pacific Partnership (TPP) dan Kemitraan Strategis,
masih sumir.
Kita
masih harus berunding secara mendalam untuk memutuskan bergabung dengan TPP.
Kita juga jangan terlalu berharap dalam waktu dekat dapat mencapai kesepakatan
Kemitraan Strategis dengan AS.
Seperti
sering kita dengar setiap kali presiden baru terpilih, urusan di dalam negeri
lebih penting daripada urusan luar negeri. Hubungan internasional kita dengan
negara-negara lain akan berlangsung mulus jika urusan-urusan dalam negeri kita
sudah beres.
Memang
betul kini ada ”intermestik” (internasional dan domestik). Namun, kita juga
sudah punya Trisakti yang menekankan pada kemandirian/kedaulatan politik,
ekonomi, dan budaya.
Presiden
Jokowi tampaknya masih jauh dari sosok ”foreign policy president”, seperti
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, jangan sampai ia bersikap introvert
menutup diri dari pergaulan internasional.
Kita
butuh pemimpin yang fanatik pada ”NKRI”, bukan yang mengakibatkan kita
kehilangan provinsi atau mau berunding dengan pemberontak. Sia-sia saja kita
bergabung dengan berbagai organisasi regional/internasional jika kurang
bermanfaat langsung untuk rakyat biasa.
Kini
makin terkuak kita dirundung berbagai masalah domestik, bukan masalah-masalah
internasional, yang membutuhkan solusi tepat dan cepat. Bencana asap yang
semakin menjadi-jadi telah menjadi bukti. []
KOMPAS
CETAK, 31 Oktober 2015
Budiarto
Shambazy | Wartawan
Senior Kompas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar