Hilangnya Semar
Oleh: Sindhunata
Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla dinilai telah memberikan tingkat kepuasan yang lumayan tinggi bagi
masyarakat. Namun, sukses itu ternyata tidak serentak menghilangkan kegelisahan
masyarakat. Tentu kegelisahan itu tidak disebabkan pertama-tama karena
pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi justru karena peluang-peluang demokrasi
yang disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab oleh sementara kalangan.
Itulah latar belakang bagi Bentara Budaya Yogyakarta dalam
menjalankan program seni dan budayanya selama September-Oktober 2017,
menyongsong tiga tahun pemerintahan Jokowi-Kalla. Programnya adalah pameran
foto bertema Di mana Garuda dan pameran lukisan serta pentas kesenian
berjudul Hilangnya Semar. Garuda, simbol kekayaan identitas bangsa,
akhir-akhir ini seakan menghilang. Dalam pameran Di mana Garuda, para
wartawan foto yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia menampilkan karya
yang menggambarkan bagaimana Garuda masih bisa ditemukan walau dalam
ketersembunyiannya yang dalam.
Hilangnya Semar memperlihatkan keprihatinan serupa. Khusus di
Jawa, Semar adalah simbol kebudayaan, identitas, dan pamomong, yang selalu
mendampingi manusia dalam suka dukanya. Dengan Hilangnya Semar dilukiskan
bagaimana dewasa ini kebudayaan, identitas, dan pamomong itu menghilang.
Hilangnya Garuda dan Semar mengajak kita merenungkan kembali kegelisahan yang
akhir-akhir ini terjadi. Pertama-tama, kendati banyak kemajuan, dewasa ini kita
mudah merasa tidak terikat satu sama lain. Tiadanya keterikatan itu membuat
hidup jadi kurang nyaman, tidak terjamin, dan kurang bahagia. Sebagian warga,
lebih-lebih kelompok minoritas, malah merasa hidup dan keberadaannya kurang
diterima. Seakan mereka bukanlah saudara se-Tanah Air dan sebangsa.
Sebagai tempat, Tanah Air itu ada dan menampung kita. Namun,
karena di tempat itu kita tak lagi merasakan keintiman, keterikatan,
kenyamanan, dan keamanan, kita seperti kehilangan Tanah Air. Tanah Air itu
bagaikan ibu, tempat kita ingin selalu kembali dan rindu. Hilangnya Garuda dan
Semar adalah simbolik ketika Tanah Air seperti tak lagi bisa menjadi ibu.
Sekarang, kita mudah menjadi serba gelisah. Mungkin karena Semar sudah ditelan
raksasa, seperti digambarkan dalam pameran seni di Bentara Budaya itu. Raksasa
itu adalah globalisasi yang menelan bulat-bulat hidup kita,
lebih-lebih kaum kita yang miskin dan terpinggirkan.
Bagi kaum yang terakhir ini, globalisasi bukanlah keuntungan,
melainkan kerugian. Dalam keadaan belum siap, mereka sudah dipaksa masuk ke
dalam globalisasi yang telah menjadi sivilisasi modern. Padahal, seperti
dikatakan sosiolog Zygmunt Bauman, sivilisasi modern bukanlah jaminan manusia
tak menjadi barbar, malah sivilisasi bisa juga menyebabkan kebarbaran. Hal itu
terjadi karena andalan sivilisasi globalisasi adalah teknologi. Sementara, kata
Bauman, dalam teknologi tersembunyi risiko “adhiaphorisasi”. Maksudnya, karena
teknologi, manusia dijadikan indifferent, acuh tak acuh, tak peduli dan cuek
dalam perilaku moralnya.
Teknologi membuat semuanya jadi netral. Akibatnya, keberadaan
manusia pun bisa dianggap tak punya nilai istimewa. Karena itu, manusia bisa
begitu saja ditiadakan. Globalisasi teknologi modern itu bisa menelan
mentah-mentah Semar sebagai simbol wong cilik. Itulah kiranya barbarisasi
teknologi zaman modern yang sedang melanda kita dewasa ini.
Teknologi yang netral terhadap nilai hidup manusia dengan mudah
memperalat manusia untuk menjadi barbar. Tindakan barbar itu boleh kita lihat
dengan paling jelas dalam kekejaman dan kebrutalan aksi-aksi terorisme. Dalam
fenomena itu tampak bagaimana teknologi modern menggandeng fanatisme primitif
untuk menjadi kekuatan superdestruktif terhadap kemanusiaan. Kita gelisah
karena barbarisme teroris ini juga sudah mendatangi hidup kita. Dan,
menyedihkan, karena lagi-lagi yang jadi alat dan diperalat adalah kaum miskin,
kurang pendidikan, dan terpinggirkan oleh arus globalisasi.
Semar-semar palsu
Cuek dan tak peduli terhadap kemanusiaan akibat kemajuan teknologi
itu memang telah melanda Tanah Air kita. Ibaratnya kita telah menjadi manusia
batu. Hati kita membatu tak punya perasaan. Di hadapan manusia batu ini,
seorang Semar, personifikasi kearifan dan kebijaksanaan, juga tak bisa berbuat
apa-apa. Ia memberi tahu dan menasihati, tetapi itu semua seperti angin berlalu
buat manusia batu. Akhirnya Semar pun hilang, bukan karena ia memang mau
menghilang, melainkan karena ia sudah tak lagi didengarkan dan dipedulikan.
Kecuekan terhadap kemanusiaan itu menjadi paling terwujud dalam diri politikus
kita. Mereka tak memandang rakyat dalam segala aspek manusianya yang utuh.
Kemanusiaan rakyat disempitkan hanya pada emosi, naluri primordial, dan
sentimen mayoritas serta agresi fanatisme keagamaan. Akal sehat, rasa
kebersamaan, dan naluri toleransi dikesampingkan. Ini semua dijalankan oleh
politikus semata-mata demi meraih kekuasaan, yang belum tentu membahagiakan
rakyat.
Sementara rakyat sendiri memang belum terlalu matang dalam
menyadari dan mengolah kemanusiaannya secara utuh. Maka, dengan mudah, mereka
tersulut oleh provokasi politik yang membakar emosi, naluri primordial,
supremasi mayoritas, serta agresi fanatisme keagamaannya. Kemanusiaan rakyat
sungguh dimiskinkan oleh kepentingan kekuasaan para politikus. Dan, rakyat
sebagai endapan kebijaksanaan, guru hidup berketetanggaan, gotong royong dan
toleransi jadi menghilang. Itulah tragika yang ingin digambarkan dengan
hilangnya Garuda dan Semar.
Politikus-politikus mengerjakan semuanya itu demi dan atas dasar
kebebasan, yang diberikan oleh demokrasi. Namun, mereka
menyalahpahami kebebasan. Kebebasan digunakan sebagai alat kekuasaan, bukan
sebagai penyangga demokrasi. Demi alasan kebebasan, rakyat terus diprovokasi
untuk menggunakan kebebasannya, dengan melebih-lebihkan bahwa rakyat berhak
atas semuanya. Wacana kebebasan dipersempit menjadi “mana hakku” dan “bagaimana
aku memperoleh hakku”.
Itulah yang oleh filsuf Axel Honneth disebut sebagai “patologi
kebebasan”. Kebebasan demikian adalah patologis karena berakibat menyempitkan
manusia hanya sebagai “orang yang berhak” dan melupakannya sebagai “manusia
yang berkewajiban”. Memang apabila manusia hanya disempitkan pada haknya, ia
akan menjadi patologis buat lingkungannya, tak peduli terhadap kesosialan, keterikatan,
dan kewargaannya. Situasi ini menjadi makin patologis jika wacana kebebasan
dibumbui dengan bahasa sentimen primordial yang bernada mengecualikan: “mana
hakku sebagai pribumi” dan “bagaimana aku harus meraih hakku sebagai pribumi”.
Politikus penyalah guna kebebasan itu kini berkeliaran dalam jagat
demokrasi kita. Mereka menarik karena pandai membungkus dirinya dengan
pencitraan yang mudah diterima rakyat. Mereka memikat karena pandai menggunakan
bahasa yang akrab dengan rakyat. Mereka itulah “semar-semar palsu” yang
digambarkan oleh pameran seni Hilangnya Semar. Semar memang figur
rakyat. Karena itu, dengan menjadi seperti Semar, mereka juga mudah diterima
rakyat.
Semar-semar palsu itu pandai berkata bijak dan damai. Namun,
kebijakan dan kedamaian itu hanyalah bungkus untuk menyembunyikan tindakannya
yang suka menyulut pertentangan dan permusuhan. Mereka arif berkhotbah tentang
kesederhanaan, tetapi dalam tindakannya mereka penumpuk harta dan koruptor.
Mereka itulah “Semar Mroyek”, Semar yang bergelimangan uang karena
proyek-proyeknya. Semar itu sesungguhnya dewa rupawan bernama Ismaya. Ketika ia
mroyek, Ismaya pun meninggalkan dirinya. Semar hanya menjadi badan wadak
belaka. Celakanya, kewadakan ini justru diterima dengan mudah karena dewasa ini
banyak warga masyarakat sudah didangkalkan, diwadakkan dalam formalisme,
ritualisme, dan materialisme semata-mata.
Semar-semar palsu itu adalah politikus-politikus bunglon. Dengan
mudah mereka berganti wajah. Wajah atau kepala mereka bisa berganti-ganti,
tetapi badannya tetaplah Semar. Dengan berbadan Semar, mereka tetap bisa
diterima orang kebanyakan. Namun, sebenarnya mereka menipu karena kepala mereka
bukanlah kepala Semar. Itulah lambang pribadi yang terbelah. Badannya proletar,
tetapi kepalanya borjuis. Badannya “kiri”, tetapi kepalanya “kanan”. Badannya
“timur”, tetapi kepalanya “barat”. Sesekali kepalanya “partai ini”, lain kali
“partai itu”. Kepala kutu loncat ini tak merasa bersalah karena mereka yakin
badannya tetaplah Semar yang merakyat. Mereka lupa rakyat lama-lama akan tahu
bahwa mereka bukanlah pribadi politik yang berintegritas.
Banyak Semar palsu sekarang menjadi aktor politik demokrasi kita.
Mereka merasa menegakkan demokrasi, tetapi sesungguhnya mereka ancaman yang
bisa meruntuhkan demokrasi. Di banyak belahan dunia, akhir-akhir ini fakta
politis memperlihatkan, demokrasi sungguh terancam jika pemerintahan dan
jabatan kenegaraan jatuh di tangan politikus tak berintegritas yang mroyek dan
korup. Parlemen juga diperlemah apabila anggotanya terpisah dari keprihatinan
dan keinginan rakyat. Seperti yang terjadi pada kita, DPR merembuk dan
memutuskan sesuatu, sementara rakyat di tempatnya sendiri dan dengan caranya
sendiri sudah memutuskan dan menjalankan sesuatu yang berlawanan dengan rembukan
dan putusan DPR. Itu dengan mudah terbaca dalam lalu lintas media sosial yang
begitu kritis dan sinis terhadap kebijakan, langkah, dan kata-kata pejabat atau
anggota DPR.
Keadaan demikian adalah tanda bahaya bagi demokrasi, tepatnya
demokrasi representatif yang kita miliki. Soalnya, lama-lama rakyat tak percaya
lagi kepada representasi wakil-wakilnya. Mereka merasa keprihatinannya tak
disalurkan dengan baik oleh wakil-wakilnya. Kalau demikian, apa gunanya
representasi mereka? Pertanyaan ini adalah cikal bakal bagi munculnya gerakan populisme.
Populisme itu mudah marak di negara-negara demokrasi yang kuat, apalagi di
negara yang baru belajar demokrasi seperti kita. Padahal, kita tahu, populisme
itu bahaya bagi demokrasi karena, bagi mereka, perantara atau representasi
sudah tidak relevan lagi. Mereka cenderung memangkas perwakilan itu. Jelas, ini
bisa berakibat pada anarki, apalagi jika dalam situasi demikian muncul
demagog-demagog populis yang pandai membakar nyala populisme itu.
Dari hal di atas benarlah adagium yang berkata, “demokrasi bisa
mengubur dirinya sendiri”. Sebab, lawan dari demokrasi tak datang dari “luar”,
tetapi dari “dalam” dirinya sendiri. Dan, lawan-lawan itu adalah aktor-aktor
patologis demokrasi: politikus-politikus yang tak bertanggung jawab, korup, dan
tak berintegritas. Dalam hal ini perlu kita ingat sejenak ejekan J Goebbels,
demagog fasistis rezim Nazi. Kata Goebbels, “Inilah lelucon demokrasi: bagi
musuh bebuyutannya, demokrasi menyediakan sendiri senjata yang digunakan untuk
membunuh dirinya sendiri.”
Sengkuni tobat
Menghadapi tahun politik menjelang Pemilu dan Pilpres 2019,
Presiden Jokowi kelihatannya meraba segala kegelisahan, kekhawatiran, dan
bahaya di atas. Karenanya, Presiden meminta kita waspada dan tak membuat
kegaduhan: “Masyarakat butuh ketenangan. Masyarakat perlu kesejukan.
Masyarakat memerlukan pemimpin yang memberi semangat, syukur kalau bisa memberi
inspirasi. Masyarakat perlu itu. Bukan malah membuat masyarakat khawatir”
(Kompas, 20/10/17).
Sesungguhnya, seperti ditemukan para wartawan foto dan diungkapkan
para seniman dalam pameran “Hilangnya Garuda dan Semar” itu, kegaduhan
itu tak ada di tingkat bawah. Para wartawan menunjukkan, Garuda tetap hidup
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Garuda itu mewujud dalam kegembiraan
anak-anak yang bermain dan optimistis akan masa depannya, dalam kegembiraan
menyambut perayaan 17 Agustus, juga dalam perbuatan cinta kasih dan
tolong-menolong yang amat biasa dan sederhana. Sementara beberapa seniman
menggambarkan, Semar juga tidak hilang, kita bisa menemukannya asal kita
mencari dia di tengah kehidupan yang sederhana. Ia tersenyum di pasar ikan, ia
bekerja sebagai penyapu jalan, yang menyapu bukan dengan sapu lidi, melainkan
sapu persatuan.
Rakyat biasa juga bisa mengambil hikmah justru dengan hilangnya
Semar. Dalam pertunjukan wayang kulit untuk menutup pameran di Bentara Budaya,
digelar lakon Ilange Semar. Diceritakan, hilangnya Semar membuat terang
dan jelas mana yang baik dan mana yang jahat. Manusia tak bisa mengelak untuk
diterangi cahaya terang itu. Bahkan, Patih Sengkuni, tokoh culas dan provokator
kerusuhan yang ulung, tak bisa tidak harus mengakui kesalahannya. Ia tak bisa
lagi menutupi kejahatannya. Ia tersiksa oleh kejahatan itu. Maka, ia ingin
bertobat. Alasan pertobatannya bukan lagi moral, politik atau kekuasaan,
melainkan kehidupan. Ia merasa sudah tua, tak boleh lagi ia meneruskan
kejahatannya. Kalau tidak, bagaimana ia mempertanggungjawabkan semua
perbuatannya ketika mati nanti.
Sengkuni akhirnya bertobat. Mana ada Sengkuni bertobat? Ini
sungguh melawan pakem wayang. Namun, malam itu lakon wayang Ilange Semar
memang sengaja hendak dijadikan sindiran agar politikus kita juga mau bertobat,
seperti Sengkuni. Memang, seluruh perbuatan politik pun tak bisa hanya
dipertanggungjawabkan secara politik dan demi kekuasaan. Politik harus
dipertanggungjawabkan juga terhadap kehidupan, yang mau tak mau harus
berhadapan dan berakhir dengan kematian dan akhirat. Untuk itu, siapa pun perlu
bertobat. []
KOMPAS, 06 November 2017
Sindhunata ; Pemimpin Majalah Basis,
Yogyakarta; Kurator Bentara Budaya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar