Guntur: Anatomi Pindah Ibu Kota

Anatomi Pindah Ibu Kota

Oleh: Guntur Soekarno

 

SEPANJANG sejarah Republik Indonesia, pindahnya ibu kota negara, baru sekali yaitu ke Yogyakarta pada tahun 1946, tanggal 3 Januari. Mengapa harus pindah? Menurut penuturan Komandan DKP (Detasemen Kawal Pribadi) Mangil Martowidjojo, karena situasi di Jakarta tidak kondusif lagi bagi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta.

 

Terutama setelah masuknya NICA (Netherlands-Indies Civil Administration/Pasukan Kolonialis Belanda), yang mendompleng pasukan Sekutu yang masuk ke Indonesia. Rombongan Bung Karno ke Yogyakarta dikawal oleh Mangil beserta rekannya yang berjumlah 14 orang. Berangkat dari kediaman Pegangsaan Timur 56, melalui Jalan Bonang lanjut ke halaman belakang di mana Kereta Api Luar Biasa (KLB) sudah siap untuk berangkat ke Yogyakarta sekitar pukul 18.00.

 

Selain rombongan Bung Karno, ternyata KLB mengangkut juga tumpangan istimewa, yaitu 2 mobil kepresidenan merek Buick 7 seat warna hitam dan De-Soto warna kuning. Seluruh rombongan tiba dengan selamat di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pagi hari.

 

Setelah pengakuan kedaulatan RI oleh pihak kolonialis Belanda pada tahun 1949, ibu kota Republik kembali pindah ke Jakarta. Pada tahun 60-an Bung Karno, yang mempunyai daya analisis sangat kuat sehingga mampu melakukan forseeingahead ke depan, sudah menyimpulkan bahwa ibu kota Republik Indonesia di kemudian hari harus dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Mengingat Jakarta secara geografis dan geopolitik sudah tidak akan mampu lagi menanggung beban pertambahan penduduk yang sangat cepat dan fungsinya harus diubah menjadi kota khusus sosial politik.

 

Oleh sebab itu, Bung Karno tanpa terlalu berpikir formalistis yuridis memerintahkan agar ibu kota negara dipindahkan ke luar Jawa, yakni ke Kota Palangka Raya di Kalimantan. Atas perintah Presiden, perencanaan ibu kota baru segera dilaksanakan, dan setelah rampung dieksekusi pelaksanaannya.

 

Bung Karno sebagai presiden langsung terjun ke lapangan dan sebagai seorang sarjana sipil dan arsitek meninjau pelaksanaan di lapangan sehingga masterplan dan garis-garis besar pelaksanaannya sudah dapat terlaksana. Mobilisasi terhadap warga setempat juga dilaksanakan oleh Bung Karno secara pribadi. Termasuk untuk memperoleh dukungan dari masyarakat Dayak setempat.

 

Ternyata, perpindahan ibu kota ke Palangka Raya mendapat dukungan penuh dari warga setempat, khususnya suku Dayak. Sebagai tanda dukungan dari suku Dayak, hampir setiap sebulan sekali mereka mengirimkan delegasi ke Jakarta untuk bertukar pikiran dengan Presiden di Istana Merdeka. Mereka biasanya menginap di paviliun di samping Istana Negara Jakarta. Salah seorang utusan suku Dayak bernama Laura sudah kami anggap sebagai anggota keluarga, dan kami sapa dengan panggilan akrab Mbak Laura.

 

Namun sayang, pilihan Palangka Raya sebagai ibu kota Republik Indonesia di masa depan gagal. Karena, setelah Bung Karno memerintahkan dilakukan penelitian lebih lanjut, ternyata tanah di kawasan Palangka Raya merupakan tanah gambut yang tidak mungkin menahan beban bangunan pencakar langit yang rencananya akan dibangun di sana. Alhasil, Bung Karno terpaksa mengeluarkan keppres yang menyatakan Jakarta tetap menjadi ibu kota Republik Indonesia.

 

Kelanjutan rencana Bung Karno

 

Di era reformasi, ketika Joko Widodo menjadi Presiden RI, cita-cita Bung Karno untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan (Palangka Raya) ternyata juga menjadi gagasan dari Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Tapi bukan ke Palangka Raya seperti digagas Bung Karno, melainkan ke Kalimantan Timur.

 

Namun, untuk merealisasikan gagasannya itu, Presiden Jokowi perlu mendapat dukungan konkret dari partai-partai politik dan semua elemen masyarakat disertai payung hukum yang lebih kukuh berupa ketentuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Karena, tanpa PPHN, tidak ada jaminan presiden terpilih tahun 2024 akan meneruskan gagasan pemindahan ibu kota negara tersebut di atas.

 

Menurut Wakil Ketua MPR Dr Ahmad Basarah, dukungan partai dan seluruh elemen masyarakat atas rencana pemindahan ibu kota negara idealnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap rencana MPR melakukan amendemen terbatas UUD 1945 untuk mengakomodasi PPHN (Dr Ahmad Basarah, Detiknews, 29 Agustus 2021). Jika kita ingin agar rencana pemindahan ibu kota negara berjalan keseluruhan hingga selesai, memang PPHN diperlukan. Tetapi, mengapa amendemen yang dilakukan hanya amendemen terbatas?

 

Lebih tepat dan lebih mantap bila amendemen yang dilakukan adalah amendemen total (menyeluruh) untuk kembali ke UUD asli, yaitu UUD Revolusi 45,yang jiwa dan semangatnya benar-benar bertujuan mendirikan suatu masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial atau masyarakat sosialis modern yang bersifat religius.

Di dalam UUD ‘45 yang asli tercantum perlu adanya GBHN, yang memberi arahan dan pedoman jangka panjang ke mana negara ini harus menuju. Ketika Bung Karno melontarkan gagasan pemindahan ibu kota, UUD ‘45 yang asli masih berlaku dan tidak diamendemen sehingga kedudukan hukumnya tegas dan jelas.

Pemindahan ibu kota negara, menurut Bung Karno diperlukan juga agar pusat kegiatan sosial politik dapat dipisahkan dari kegiatan dunia perdagangan sedemikian rupa sehingga Jakarta Raya dapat menjadi pusat perdagangan, begitu juga kota-kota seperti Bandung, Semarang, Surabaya, bahkan Palembang dll.

 

Untuk menjadikan Palembang sebagai pusat perdagangan, khususnya perdagangan antarpulau, Bung Karno membangun jembatan yang saat itu dinamakan Jembatan Bung Karno. Jembatan tadi membentang di Sungai Musi, dengan bagian tengahnya dapat dinaikkan dan diturunkan melalui peralatan hidrolik. Dengan begitu, bila kapal-kapal dagang yang berukuran besar lalu-lalang di Sungai Musi, bagian tengah jembatan dapat dinaik-turunkan sesuai kebutuhan.

 

Sayang, sejak era Orde Baru, nama jembatan diganti menjadi Jembatan Ampera dan bagian tengahnya tidak berfungsi lagi karena rusak total. Hingga saat ini, kondisi tersebut tetap tidak berubah, Akibatnya kapal-kapal dagang berukuran besar tidak dapat lagi lalu-lalang di Sungai Musi, dan Palembang saat ini menjadi kota yang fungsinya campur aduk.

 

Dari peristiwa-peristiwa di atas, kita dapat memaklumi betapa pentingnya ibu kota negara harus dipindahkan ke luar Jawa, seperti rencana dari Presiden Jokowi, yaitu ke Kalimantan Timur, walaupun belum jelas di kota atau daerah mana. Apakah gagasan/rencana ini tepat bila dilaksanakan saat ini, di saat Indonesia sedang berperang melawan covid-19? Di samping itu, keadaan perekonomian masih sangat memprihatinkan.

 

Menurut kita kaum patriotis, hal tersebut masih dapat dimaklumi dan ditoleransi karena kita berpegang pada ajaran politik Bung Karno tentang Reform aksi dan Doels aksi, aksi kecil-kecilan dan aksi maksud tertinggi! (Soekarno: DBR-I). Contoh aksi kecil kecilan adalah pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang digalakkan, pembangunan food estate termasuk pemindahan ibu kota negara. Adapun aksi maksud tertinggi adalah perang melawan setan siluman covid-19 dan rehabilitasi kondisi ekonomi. Oleh sebab itu, silakan go ahead untuk pindah ibu kota negara!! Rawe-rawe rantas, malang-malang putung!! []

 

MEDIA INDONESIA, 23 September 2021

Guntur Soekarno | Pemerhati Sosial 

Guntur: Bersatu Padu Melawan Covid-19

Bersatu Padu Melawan Covid-19

Oleh: Guntur Soekarno

 

DENGAN meningkatnya penderita setan siluman covid-19 akhir-akhir ini maka pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Keputusan pemerintah ini oleh sebagian kalangan dianggap tidak tepat, apalagi sampai menutup tempat ibadah di daerah-daerah yang berzona merah, karena dianggap tak sesuai dengan akidah agama khususnya Islam. Ketika pertama kali covid-19 menyerang Indonesia pada 2020 lalu, telah terjadi penularan virus di Masjid Kebon Jeruk, Jakarta, sehingga oleh pengurus masjid tersebut ditutup dan para jemaahnya diisolasi.

 

Apakah kejadian ini tidak menjadi pelajaran untuk kalangan-kalangan yang menolak PPKM darurat, khususnya mengenai penutupan tempat-tempat ibadah di zona-zona merah. Sedangkan kita ketahui di daerah-daerah lain yang bukan zona merah banyak tempat ibadah dibuka sebagaimana biasanya. Dalam hal ini ada baiknya kita simak penjelasan dari Ustaz Das’ad Latif beberapa waktu lalu, yang mengatakan bahwa penutupan tempat ibadah hanya berlaku untuk daerah yang berzona merah khususnya Jakarta Raya. Di wilayah lain non zona merah dibuka sebagaimana biasanya. Demikian pula rumah-rumah/kediaman dapat difungsikan sebagai rumah ibadah. Sebaliknya rumah/kediaman tidak dapat difungsikan sebagai mal atau pasar. Begitulah penjelasan dari Ustaz Das’ad Latif.

 

Sebaiknya agama apa pun janganlah dipisahkan dari pengetahuan umum sehingga penafsiran mengenai hukum-hukum agama akan kena di hati dan masuk di akal. Janganlah kita berpendirian kepala batu sebagai seorang syekh di padang pasir trans-Yordania yang waktu ditanya oleh Miss Ruth Frances Woodsmall, ‘apakah ada perubahan paham tentang hal agama’, lantas menjawab dengan sengit; kita tidak perlu bicarakan agama. Di dalam agama tidak bisa ada perubahan. "Seolah-olah tarikh misalnya tidak menyebutkan pengoreksian tentang paham talqin, paham usalli, paham taqlid, paham tauhid, paham hijab, paham bunga pinjaman, paham perempuan, paham menerjemahkan Quran, dan seribu satu paham yang lain-lain! Firman Allah dan sunah Nabi tidak berubah, tetapi pengertian manusia tentang hal-hal inilah yang berubah." (Soekarno: DBR I).

 

Profesor Farid Wajdi pernah berkata, "Agama Islam (dan agama lain) hanyalah dapat berkembang betul bilamana umat Islam memperhatikan benar-benar akan tiga buah sendi-sendinya, yaitu kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, kemerdekaan pengetahuan." Berdasarkan kemerdekaan-kemerdekaan tersebut, apakah dibenarkan bila ada yang berpendirian tidak setuju atas penutupan rumah-rumah ibadah di zona merah demi menjaga agar kesehatan umat dan masyarakat tetap terjaga dan terbebas dari serangan covid-19 yang saat ini variannya bertambah ganas?

 

Bila kita menggunakan pikiran yang jernih dan hati yang tenang, tentunya kita akan setuju kepada keputusan pemerintah menutup tempat-tempat ibadah yang berada di zona-zona merah khususnya di Jakarta. Janganlah kita asal bicara dengan kepala panas serta mengabaikan ilmu agama dan pengetahuan umum, menyatakan keputusan pemerintah memberlakukan PPKM darurat adalah salah.

 

Perlunya persatuan dan kesatuan 

 

Seluruh dunia modern termasuk negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, dan sebagainya semuanya mengakui bahwa covid-19 adalah sesuatu yang nyata ada. Walaupun tidak terlihat, secara ilmu pengetahuan sudah terbukti virus-virus tadi ada, bahkan bervarian ke arah yang lebih ganas.

 

Oleh sebab itu, untuk melawannya, satu-satunya jalan adalah seluruh bangsa di dunia harus dapat bersatu padu, khususnya di Indonesia yang penduduknya sudah mencapai sekitar 250 juta jiwa. Terutama sekali umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sekitar 90% dari total penduduk, hendaknya dapat bersatu padu dengan pemerintah yang saat ini sedang mati-matian berjuang untuk mengalahkan covid-19. Dengan begitu, nantinya masalah ekonomi bangsa dapat diatasi secara tuntas.

 

Memang, sejak adanya pandemi covid-19 pemerintah dihadapkan kepada dua pilihan sulit mana yang harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu, kesehatan atau ekonomi. Kedua-duanya diatasi secara berbarengan rasanya mustahil. Jadi, kesehatanlah yang harus dibereskan terlebih dahulu, baru kemudian masalah ekonomi. Berat memang pilihannya, tetapi begitulah faktanya.

 

Kalau saja kita menggunakan logika; mana mungkin seorang profesor ekonomi piawai mengurus urusan ekonomi bila dia dalam keadaan sakit parah? Bagaimana pemerintah akan menang perang melawan pandemi covid-19 bila sebagian besar aparatnya, terutama TNI dan Polri termasuk tenaga kesehatan, dalam keadaan sakit? Dalam peperangan ini peran serta seluruh umat Islam Indonesia sangat penting, terutama kalangan tokoh, para ulama, para kiai, bahkan para ustaz seharusnya turut aktif terjun ke dalam palagan ‘Perang Baratayudha' ini.

 

Tanpa keikutsertaan mereka, mustahil kita akan menang dalam perang melawan covid-19. Jangan sampai terjadi kalangan tersebut di atas justru menolak terhadap adanya PPKM darurat sekarang ini. Jutaan warga akan tewas menjadi korban keganasan virus korona terutama di kalangan generasi muda, khususnya genersi muda Islam. Janganlah apa yang diperingatkan Bung Karno beberapa dekade lalu menjadi kenyataan pada saat ini; “Sedangkan di dalam organisasi-organisasi Islam pun kita selalu mendengar satu keluhan itu. Di manakah kita punya pemuda intelektual? Lebih dari itu, organisasi-organisasi pemuda Islam itu sendiri banyak yang 'sakit-sakitan', organisasi-organisasi pemuda Islam itu banyak yang 'kurang darah'.” Begitulah peringatan Bung Karno dalam artikelnya, ‘Memudakan Pengertian Islam’.

 

Oleh sebab itu, sudah saatnya bila saat ini seluruh kekuatan pemuda khususnya organisasi-organisasi pemuda Islam, non-Islam bersatu padu mendukung pelaksanaan PPKM darurat. Semua ini perlu dilakukan agar Indonesia bisa menang dalam perang melawan covid-19. Dengan demikian, masalah sosial, politik, dan ekonomi dapat berjalan secara normal kembali. Apakah pemerintah tidak punya kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam kebijakannya? Sudah barang tentu pasti ada. Namun, siapa di alam semesta ini yang seratus persen terbebas dari kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan kecuali Allah SWT, yang menurut Bung Karno adalah tanpa mula dan tanpa akhir; without beginning and without end. []

 

MEDIA INDONESIA, 28 Agustus 2021

Guntur Soekarno | Pemerhati Sosial

Guntur: Mengapa Kita Harus Pusing Urusan Pangan

Mengapa Kita Harus Pusing Urusan Pangan

Oleh: Guntur Soekarno

 

BILA saya mengikuti berita berita, baik di surat kabar maupun televisi, tampaknya kita sedang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pangan saat ini dan kemudian hari. Hampir seluruh pemerintah daerah (pemda) di Jawa ataupun luar Jawa berusaha mati-matian untuk dapat meningkatkan pengadaan pangan, khususnya padi dan jagung, di daerah mereka masing-masing.

 

Bahkan, salah satu program pemerintah pusat ialah membuat food estate atau padang pangan di daerah untuk mendongkrak pengadaan beras dan jagung. Beberapa kepala daerah bahkan masih 'pusing' dalam mengadakan bibit unggul padi dan jagung sehingga menganggap perlu menggandeng kalangan perguruan tinggi untuk memecahkan dan mengatasinya.

 

Saya terus terang heran mengapa beliau-beliau harus 'pusing' bahkan bingung menghadapi hal tersebut? Bukankah kita sejak 1965 sudah mempunyai jenis-jenis padi unggul bahkan ketela (singkong) hasil penelitian para petani; Yagus dan Martief Djemain. Bahkan, untuk jenis padi, hasil karya Martief Djemain dari Jawa Timur diberi nama oleh Bung Karno Padi Marhaen.

 

Jenis padi-padian tadi rasanya lebih gurih, kering, dan umur panennya singkat sehingga dalam setahun dapat beberapa kali panen. Kalau saja pada era Orde Baru yang sukses berswasembada pangan dan di Orde Reformasi kita tetap mengembangkan karya-karya Yagus dan Martief Djemain, saat ini mungkin tidak terlalu 'pusing' dalam pengadaan pangan, khususnya beras.

 

Beberapa kalangan memang tidak menghendaki dikembangkannya jenis padi karya Yagus karena keanggotaannya di BTI (Barisan Tani Indonesia) yang dianggap berafiliasi kepada PKI. Baiklah, kita tolak padi Yagus, bagaimana dengan padi 'nonkomunis' karya Martief Djemain yang anggota ormas Petani dan berafiliasi kepada PNI Front Marhaenis dan padinya bernama Padi Marhaen yang tidak kalah ampuh dengan karya Yagus. Namun, baiklah dalam kenyataannya saat ini kita sulit untuk mendapatkan bibit padi Marhaen karena Martief Djemain sudah almarhum. Sementara itu, ahli warisnya tidak meneruskan usaha-usaha sang ayah tadi.

Resep Bung Karno untuk mencukupi pangan

 

Kalau saja PKI tidak keblinger menjadi kontra revolusi dengan mengadakan gerakan Gestok sehingga melahirkan Orde Baru yang melakukan proses desukarnoisasi secara terencana dan masif, mungkin Bung Karno sempat melaksanakan resepnya untuk melaksanakan berdikari dalam bidang pangan tanpa bersusah payah mengadakan food estate, intensifi kasi pertanian yang memerlukan biaya mahal.

 

Adapun resep Bung Karno tadi sebenarnya sangat sederhana dan masuk akal; Bung Karno minta agar seluruh warga Indonesia kembali kepada menu aslinya, seperti di zaman Majapahit tempo dulu (sekitar abad 13-14), misalnya, penduduk Jawa menu utamanya ialah beras. Penduduk Indonesia Timur (Bali, Lombok, Timor-Timur) kembali bermenu utama Jagung, kawasan Ambon kembali ke menu sagu, dan seterusnya.

 

Kemudian Padi Yagus dan Martief Djemain (Padi Marhaen) dikembangkan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan beras untuk seluruh Indonesia, khususnya pulau Jawa. Bila berlebih, diekspor ke mancanegara untuk memperoleh tambahan devisa.

 

Pada waktu gencar-gencarnya kita melakukan kampanye pembebasan Irian Barat sebelum Trikora dikumandangkan untuk memperoleh tambahan devisa guna pembelian alutsista saat itu, Bung Karno memerintahkan agar seluruh warga Indonesia berhenti makan nasi beras  dan mengganti dengan nasi jagung. Seluruh stok beras yang ada harus diekspor agar memperoleh tambahan devisa.

 

Dari Bung Karno beserta keluarga, pejabat-pejabat negara, angkatan bersenjata, dan keluarganya harus makan nasi jagung. Tidak bisa dimungkiri beberapa di antara mereka murus-murus alias diare terlebih dahulu sebelum dapat beradaptasi dengan menu baru.

 

Sayang, sebelum seluruh resep Bung Karno tadi dapat dilaksanakan, pada 1967 Bung Karno sudah didongkel sebagai Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Walaupun begitu, mudah-mudahan di era Reformasi ini program-program pangan yang sedang dilaksanakan secara gencar oleh Presiden Joko Widodo insya Allah dapat terlaksana tanpa halangan. Karena itu, kita bukan hanya berswasembada pangan, melainkan juga dapat berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan sekaligus bidang ekonomi. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kita optimistis hal tersebut dapat tercapai sebelum 2024 dengan sukses. []

 

MEDIA INDONESIA, 24 Juli 2021

Guntur Soekarno | Pemerhati Sosial

Guntur: Kidung Tolak Bala dan Estetika Istana

Kidung Tolak Bala dan Estetika Istana

Oleh: Guntur Soekarnoputra

 

Membaca artikel di harian Kompas (20/6/2021), yang ditulis Mawar Kusuma Wulan berjudul ”Kidung Tolak Bala dan Estetik Istana”, saya tertarik untuk memberikan komentar dan pandangan atas artikel tersebut.

 

Tulisan tersebut membangkitkan kenangan pada masa puluhan tahun lalu ketika saya masih kanak-kanak dan tinggal di Istana Merdeka, Jakarta, sejak 1949, dan merasakan hampir semua Istana Kepresidenan di Indonesia.

 

Namun, saat dewasa, di awal Orde Baru, saya dan keluarga harus meninggalkan Istana Merdeka secara tergesa-gesa. Saat itu, keluarga hanya diberikan waktu 2 x 24 jam untuk segera pergi sehingga tidak sempat membawa seluruh benda-benda milik pribadi, apalagi Bung Karno melarang keras keluarga membawa benda-benda milik Istana, yang notabene inventarisasi negara.

 

Selain hanya sempat membawa seperangkat pakaian yang kebetulan belum dicuci dan masih di lemari pakaian kotor, juga hanya bisa mengangkut sejumlah barang pribadi. Di antaranya, peralatan-peralatan sulap, alat melukis seperti kotak cat minyak merek Rembrandt lengkap dengan palet dan kuas, piringan-piringan hitam Elvis Presley, Orkes Gumarang, Taruna Ria, dan Kwartet Bintang juga Band Aneka Nada, kelompok musik saya waktu itu.

 

Saya sengaja meninggalkan Istana Merdeka pada hari terakhir deadline pukul 00.00. Sebenarnya saya sempat terpikir hendak membawa sebuah lukisan wanita telanjang di ruang makan pribadi di sebelah kamar tidur. Namun, hal ini akan melanggar larangan Bung Karno karena lukisan tersebut adalah milik negara. Kebetulan juga, bagasi mobil sport Kharman Ghia, kepunyaan saya, juga tidak cukup untuk memuat barang ”curian” itu. Alhasil, saya batal membawa lukisan wanita telanjang.

 

Barter kemeja ”Arrow”

 

Berapakah jumlah lukisan Istana yang dikoleksi Bung Karno saat itu? Tidak ada yang tahu pasti. Perkiraan saya, jumlahnya sampai 3.000 lukisan, yang terdiri dari 2.000 lukisan yang dipajang di istana, mulai dari Istana Merdeka dan Istana Negara, Jakarta, Istana Cipanas, Istana Bogor, Istana Yogyakarta (Gedung Agung), Istana Bali (Tampaksiring), juga istana di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Sementara, masih ada sekitar 1.000 lukisan yang masih tersimpan rapi di gudang istana dalam keadaan tergulung belum dibingkai.

Benar apa yang ditulis di harian Kompas, salah seorang kurator lukisan di era Bung Karno adalah Dullah. Istilah yang digunakan saat itu bukan kurator, melainkan pengurus lukisan termasuk koleksi keramik dan patung-patung yang diberikan atau dibeli Bung Karno.

 

Selain Dullah, pelukisnya, Istana juga menunjuk AR Gapoer sebagai pelaksana administrasi. Dialah yang setiap hari memeriksa kondisi seluruh benda-benda seni koleksi Bung Karno di Istana Merdeka, Istana Negara, dan berkeliling secara berkala ke istana-istana lainnya, termasuk Wisma Tamu (Wisma Negara di kompleks Istana Jakarta), Pelabuhan Ratu; dan Wisma Yaso (kini Museum Satria Mandala) yang diberikan Bung Karno kepada Dewi Soekarno.

 

Mengenai kategorisasi lukisan-lukisan seperti yang diutarakan Mike Susanto, di era Bung Karno istilah kurator itu belum dikenal. Juga soal harga lukisan-lukisan tersebut, sejauh yang saya ketahui hal itu tidak pernah disebut-sebut.

 

Pasalnya, tidak ada tolok ukurnya untuk menilai secara materi dan rupiah lukisan-lukisan tersebut, mengingat Bung Karno mengoleksi lukisan-lukisan dengan berbagai cara. Selain ada yang dibeli langsung dari pelukisnya, biasanya pembayarannya dicicil, ada juga dengan jalan barter. Misalnya, lukisannya dihargai dengan kemeja merek Arrow milik Presiden Soekarno.

 

Bahkan, ada juga pelukis yang secara sukarela menghadiahkan lukisannya kepada Bung Karno ketika berulang tahun. Dan, ada yang langsung memberikan kepada Bung Karno meskipun saat itu Bung Karno secara terus terang menjelaskan kepada sang pelukis bahwa dirinya sama sekali tidak punya uang. Seperti mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso yang memberikan hadiah sebuah lukisan kepada Bung Karno secara gratis.

 

Bung Karno yang terkenal sebagai Presiden, yang kantongnya selalu kempis untuk membeli lukisan, akhirnya sering dibantu oleh pengusaha-pengusaha yang menjadi sahabatnya sejak di era perjuangan revolusi. Misalnya, pada periode 1927-1933, ada Dasaad Musin, Hasyim Ning. Belakangan, ada juga pengusaha bernama Markam dan Karkam.

 

Oleh karena itu, jika kita hendak mengetahui harga lukisan-lukisan Istana tersebut secara satu per satu pada saat itu, rasanya sangat sulit karena sangat bervariatif dan tidak ada tolok ukurnya. Menurut hemat saya, jika kita sekarang ingin mengetahui harga setiap lukisan tadi ada baiknya kita panggil juru lelang Christy yang terkenal dari Singapura dan menilai harga lukisan-lukisan tersebut satu per satu.

 

Hal tersebut di atas pernah saya utarakan kepada Sekretaris Menteri Sekretariat Negara S Utomo melalui telepon untuk bahan pemikiran. Saya juga sempat mendengar bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan revaluasi aset atau penilaian terhadap setiap lukisan Istana, yang perkembangannya sampai sekarang belum dilaporkan ke publik.

 

Di era Bung Karno, semua koleksi lukisan keramik, patung-patung di Istana Kepresidenan, seluruhnya adalah koleksi pribadi Bung Karno. Tidak ada benda-benda seni milik pribadi pejabat-pejabat pemerintahan seperti sekarang yang ditulis dalam artikel tersebut di atas, milik pejabat yang sengaja dipajang di sekitar Istana untuk memperindah ruang kerjanya.

 

Dahulu, untuk menunjukkan apakah lukisan itu milik Bung Karno pribadi atau negarta, dapat dilihat dari belakang frame setiap lukisan. Lukisan pribadi milik Bung Karno akan dituliskan sendiri oleh Bung Karno: ”milik Bung Karno”. Sebaliknya lukisan yang dibeli Bung Karno dengan uang negara dituliskan ”milik negara”.

 

Untuk mengetahui jumlah lukisan koleksi Bung Karno pada saat itu, sebenarnya mudah karena kalau tidak salah pada 1964, Bung Karno pernah memerintahkan agar seluruh lukisan-lukisan koleksinya dibuat foto reproduksinya dan dicetak di dua negara, yaitu Jepang dan RRT (kini China). Buku tersebut terdiri dari empat buku berisikan koleksi Bung Karno yang jumlahnya ada sekitar 2.000 (atau 3.000) foto lukisan berwarna.

 

Namun, sayang, saat ini buku koleksi lukisan-lukisan tersebut sudah tidak terdengar lagi keberadaannya. Saya tidak pernah dengar lagi ada di mana, sementara saya sendiri tidak memiliki salinan buku-buku tersebut. Barangkali Arsip Nasional masih menyimpannya karena buku-buku tersebut terdiri dari empat jilid. Jadi, jika hendak mengetahui jumlah sebenarnya dari koleksi lukisan Bung Karno, buku-buku tersebut harus dicari dan dapat menjadi acuan yang akurat sekarang ini terkait keberadaan koleksi lukisan istana.

Berpindah lokasi

 

Pada masa era Presiden Soeharto, saya masih sempat memantau sebagian kecil kondisi lukisan, keramik, dan patung-patung koleksi Bung Karno karena masih diizinkan untuk berkunjung, bahkan menginap di Istana Cipanas, Jawa Barat. Kebetulan, sejak dulu Istana Cipanas menjadi tempat favorit saya untuk menginap di salah satu paviliunnya. Di sana, salah satunya, ada bangunan yang pernah dirancang dan dibangun Bung Karno, yaitu Rumah Bentol, rumah yang dindingnya dibangun dengan konstruksi batu-batu kali.

 

Di era pandemi Covid-19 melanda Indonesia, saat berkunjung ke Istana Merdeka menemui Presiden Joko Widodo, saya menunggu di ruang tunggu Istana Merdeka, yang dahulu bernama kamar merah karena seluruh gorden-gordennya oleh Ibu Fatmawati Soekarno dipilih warna merah. Di kamar merah tersebut tergantung sebuah lukisan besar yang dinamakan ”Putri Mutiara”. Lukisan tersebut karya pelukis Philipina, Garcia Ilamas.

 

Lukisan tadi ternyata tidak saya temukan lagi. Di ruang pertemuan dengan Presiden, saya juga tidak menemukan lukisan Kawan-kawan Revolusi, karya Sudjojono, yang menjadi kebanggaan Bung Karno bahkan menjadi latar belakang sampul buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid I dan II.

 

Setelah bertemu dengan Presiden ketika hendak pulang, saya berkesempatan untuk melongok ke kamar-kamar yang berada dekat ruang pertemuan, termasuk kamar makan keluarga yang sekarang berubah total menjadi ruang kerja. Di ruang tersebut dahulu tergantung lukisan ”Dua Orang Pengemis dan Gadis Aceh”, karya Dullah.

 

Saya juga memperhatikan lubang bekas tembusan kanon MIG-17 yang diawaki oleh Daniel Alexander Maukar yang tepat mengenai kursi di mana Bung Karno biasa duduk makan bersama keluarga. Ternyata tembok tersebut sudah ditambal kembali di era Orde Baru. Begitu pula lubang bekas peluru yang menembus kaca benggala di ruang kredensial Istana Merdeka itu pun sudah lenyap di era Orde Baru.

 

Ketika saya menginap di Istana Cipanas, seluruh lukisan di era Bung Karno masih tergantung pada tempatnya. Pada November beberapa tahun lalu menginap lagi di Istana Cipanas, saya sempatkan ”melongok” gedung utamanya. Ternyata ada beberapa lukisan yang tidak saya temukan lagi, antara lain lukisan reproduksi karya Rembrandt. Kemudian lukisan ”Wanita Solo Berkebaya” yang tergantung di dinding sebelah lukisan ”Seribu Pandang” itu pun tidak saya temukan.

 

Di awal Orde Baru, saat ke Istana Bogor karena diundang hadir resepsi acara Wakil Presiden Adam Malik, saya diizinkan untuk meninjau kamar-kamar di Istana. Yang tidak saya temui di antaranya lukisan karya Trubus, kalau tidak salah ingat sebuah lukisan wanita. Saya mengenal Trubus cukup baik karena yang bersangkutan sering mengajar saya cara melukis menggunakan cat minyak dan pensil.

 

Almarhum Trubus biasanya datang ke Istana Merdeka malam hari sebelum makan malam dan memberi pelajaran di ruang tengah Istana Merdeka, tempat sidang-sidang kabinet. Selain melukis sosok manusia dan pemandangan, Trubus juga piawai melukis wayang kulit. Saya sering minta dilukiskan tokoh-tokoh wayang seperti Gatotkaca, Bima, dan Sentiaki yang menjadi favorit saya. Belakangan saya baru tahu bahwa Trubus sempat masuk tahanan karena keanggotaannya di Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang konon berafiliasi kepada PKI.

 

Di saat era Orde Baru, seluruh patung-patung tanpa busana terutama di gedung induk Istana Merdeka dan Istana Negara, oleh Ibu Negara di perintahkan agar dibalut dengan kain putih sehingga nilai estetikanya menjadi menurun. Bahkan, banyak lukisan wanita tanpa busana, seperti lukisan ”Ni Polok” dan ”Di antara Bunga-bunga Sepatu Warna Merah”, karya Le Majeur ”terpaksa” harus masuk gudang.

 

Patung telanjang yang harus dibalut kain putih termasuk di antaranya yang diberi nama si Denok oleh Bung Karno. Belakangan saya temui patung tersebut sudah pindah lokasi di Istana Cipanas dan berada di antara rumpun bunga-bunga. Patung pemanah yang semula berada di tengah-tengah kolam di depan Istana Merdeka, hingga kini juga harus hijrah ke kolam di depan Istana Negara.

 

Kalau disebutkan oleh Mike Susanto bahwa lukisan-lukisan tersebut di antaranya dapat menjadi ”obat penenang” jika pembahasan di rapat belum mendapat kesepakatan, hal itu ada benarnya. Jika Bung Karno sedang ”sumpek” pikirannya, kerap kali duduk berjam-jam di depan sebuah lukisan pemandangan karya Basuki Abdullah atau lukisan Jatayu, Sinta, Rahwana yang saat ini juga sudah taka ada lagi di tempatnya semula.

 

Akhir dari artikel ini, saya akan mengomentari pendapat Mike Susanto yang ingin agar seorang calon presiden harus dinilai terlebih dahulu bagaimana apresiasi dan perspektif seninya terhadap lukisan koleksi istana. Menurut Mike, karena kalau tidak dinilai, sang capres bisa dinilai kering seni dan seperti sosok yang tidak tahu kebudayaan dan peradaban karena urusan paling jujur dari peradaban di antaranya estetika.

 

Wah hebat! Pendapat Mike tentu sah-sah, tetapi saya khawatir, jangan-jangan persyaratan itu akan membuat heboh seperti urusan tes wawasan kebangsaan di Komisi Pemberantasan Korupsi  beberapa waktu lalu. []

 

KOMPAS, 18 Juli 2021

Guntur Soekarnoputra | Putra Sulung Presiden Pertama RI; Pemerhati Sosial

Guntur: Imperialisme Yahudi di Palestina

Imperialisme Yahudi di Palestina

Oleh: Guntur Soekarno

 

SETELAH terlibat pertempuran sengit sejak Senin (10/5), kini Palestina dan Israel menyepakati gencatan senjata. Sebelumnya memang terjadi pertempuran gencar ketika serangan rudal Israel bertubi-tubi di Jalur Gaza, Palestina. Secara heroik Palestina pun membalas serangan-serangan tadi dan meluncurkan roket-roket ke arah Tel Aviv, ibu kota Israel.

 

Ratusan orang, termasuk anak-anak Palestina, gugur serta mengalami luka. Sementra itu, pihak Israel belum mengonfirmasi berapa korban yang jatuh. Sangat disayangkan korban-korban yang jatuh di pihak Palestina kebanyakan warga sipil yang tidak berdosa.

 

Dalam penyerangan Israel sudah menggunakan peralatan-peralatan canggih seperti pesawat tanpa awak (drone) yang belum dimiliki Palestina. Dari sejarah masa lalu dalam perang antara Arab dan Israel, pihak Arab selalu mengalami kekalahan-kekalahan seperti ketika pecah perang 7 hari antara Republik Persatuan Arab (RPA) dengan Israel di era Presiden Gamal Abdul Nasser.

 

RPA yang hampir memenangi peperangan pada detik-detik terakhir terpaksa kalah karena campur tangan Amerika Serikat yang kala itu membantu Israel. Amerika mengirimkan pesawat mata-mata U-2 yang membuat posisi pasukan-pasukan dan konsentrasi pesawat tempur Mig-21 RPA dapat diketahui sehingga bisa digempur habis-habisan pihak Israel yang membuat RPA menjadi pecundang.

 

Jadi, sebenarnya kekuatan pihak Israel mengapa selalu unggul menghadapi, baik Palestina ataupun dunia Arab, karena mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat dan konco-konconya, terutama sekali Inggris Raya.

 

Masuknya Yahudi ke Palestina

 

Pada mulanya orang-orang Yahudi sebenarnya tidak punya negara yang bernama Israel. Mereka bertebaran di negara-negara, terutama Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, bahkan Rusia. Walaupun berpencar-pencar, secara kejiwaan mereka dapat bersatu berkat adanya ideologi yang dinamakan zionisme. Hal inilah membuat antarmereka mempunyai rasa solidaritas amat kuat laksana baja.

 

Pihak Inggris sangat mengetahui hal ini sehingga kemudian mengambil inisiatif untuk mengadakan suatu permukiman mereka di daerah negara Palestina merdeka saat itu. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, atas inisiatif Inggris mulailah terjadi eksodus besar-besaran warga Yahudi dari berbagai negara ke Palestina. Secara paksa mereka mulai masuk ke wilayah Palestina.

 

Di antara pemimpin-pemimpin mereka ketika itu ialah David Ben Gurion, bahkan ada seorang perempuan yang bernama Golda Meir. Ia bahkan menjadi salah satu pendiri negara Israel dan menjadi perdana menteri perempuan pertama Israel. Ia lahir di Rusia dengan nama asli Golda Mabovitz, sedangkan David Ben Gurion bernama asli David Gruen dan menjadi perdana menteri pertama negara Israel.

 

Di bawah kepemimpinan David Ben Gurion, Israel menjadi negara maju dan modern khususnya di bidang pertahanan dan intelijen sehingga perjuangan rakyat Palestina bahkan negara-negara Arab untuk mengusir Israel dari tanah Palestina belum berhasil hingga saat ini. Bahkan Israel secara masif terus menggempur jalur Gaza di wilayah Palestina dengan bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat-pesawat nirawak secara bertubi-tubi.

 

Sejarah perjuangan 

 

Pada mulanya perlawanan rakyat Palestina terhadap imperialisme Yahudi dimotori organisasi perjuangan Al-Fatah yang dipimpin Jasser Arafat. Mereka berjuang secara radikal dan revolusioner melawan pasukan-pasukan Israel yang berada di wilayah Palestina. Dalam perkembangannya, organisasi Al-Fatah menjadi besar karena mendapat dukungan mayoritas dari rakyat Palestina.

 

Akan tetapi, itu sangat disayangkan karena menjadi besar organisasi tersebut terkena/terjangkit penyakit kebesaran yang oleh Bung Karno dikatakan ndelewer dari cita-cita perjuangan semula sehingga Al-Fatah terpecah belah dengan pecahan yang terbesar menjadi embrio organisasi Hamas yang kemudian mendapat dukungan dari rakyat Palestina.

 

Hal tersebut membuat perjuangan melawan imperialisme Yahudi dengan Israel sebagai negara menjadi set-back (mundur) untuk beberapa tahun lamanya. Walaupun demikian, dukungan-dukungan dari negara progresif di dunia tidak menjadi surut, malah bahkan bertambah kuat. Pada 1961, Negara-Negara Non-Blok menyatakan dukungan tanpa reserve kepada perjuangan Palestina melawan Israel. Bahkan di 1955, Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, dalam keputusannya antara lain menyatakan bahwa imperialisme dengan segala bentuk dan manifestasinya di muka bumi harus dimusnahkan.

 

Hingga saat ini dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan Israel tidak berubah. Hanya bentuknya tidak seperti ketika Indonesia berada di bawah kepemimpinan Bung Karno. Ketika itu dukungan Indonesia diberikan secara lebih konkret tanpa tedeng aling-aling. Itu bisa dilihat saat Asian Games 1962 di Jakarta, kita secara tegas tidak mengundang Israel untuk hadir. Akibatnya Indonesia harus menghadapi risiko Asian Games Jakarta tidak diakui.

 

Berkat diplomasi Indonesia yang tegas dan keras didukung politik luar negeri yang jelas-jelas menentang setiap bentuk imperialisme dan kolonialisme, akhirnya Asian Games Jakarta diakui keberadaannya. Bahkan Indonesia berhasil mengadakan The Games of New Emerging Forces (Ganefo) sebagai tandingan olimpiadenya IOC (International Olympic Committee).

 

Seperti apa yang selalu dilakukan Bung Karno, saat itu Indonesia secara konfrontatif melawan Nekolim (Neo Kolonialisme, Imperialisme). Prinsip inilah yang membuat pada era itu Indonesia mendukung penuh perjuangan bangsa Palestina melawan Israel. Perlu diketahui juga pada era Orde Baru dukungan terhadap Palestina tetap dijalankan dengan dibukanya perwakilan PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) di Indonesia saat menteri luar negeri dijabat Adam Malik pada 1976.

 

Posisi Indonesia 

 

Bila mendengarkan apa yang dijelaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu, Indonesia masih tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mengusir imperialisme Israel. Hanya dilaksanakan dengan cara yang sangat lembut dan terukur. Mungkin karena saat ini prioritas utama bagi Indonesia ialah memenangi perang melawan siluman covid-19 yang masih terus merajalela.

 

Sekiranya Indonesia terbebas dari korona dan kemudian ekonomi bangsa dapat pulih sepenuhnya, mungkin kita dapat membantu secara lebih konkret terhadap perjuangan bangsa Palestina melawan kebrutalan Israel. Saat ini Israel masih saja secara bertubi-tubi melakukan pengeboman terhadap kedudukan Palestina di Jalur Gaza.

 

Perlawanan hebat Palestina dengan jalan menembakan roket-roket udara ke darat secara bertubi-tubi yang bahkan menghantam Tel Aviv, membuat pemerintah Israel terkejut dan terpukul secara psikologis. Mudah-mudahan konsistensi Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina akan terus berlanjut sampai kaum Yahudi Israel terusir dari tanah tumpah darah Palestina sehingga kembali menjadi negara yang berdaulat serta merdeka penuh di kawasan Palestina seperti semula. Insya Allah. []

 

MEDIA INDONESIA, 29 Mei 2021

Guntur Soekarno | Pemerhati Sosial