Anis Matta: Ancaman Perang Global

Ancaman Perang Global

Oleh: Anis Matta

Ancaman perang global perlahan tapi pasti semakin nyata. Sejumlah fakta kian kasat mata. Setidaknya sejak 2010, hanya dua tahun setelah krisis ekonomi dunia 2008, tensi percaturan geopolitik global meningkat tajam. Mulai dari serial konflik dan perang regional di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Pasifik; kembalinya era perlombaan senjata; meningkatnya anggaran belanja militer dan pertahanan secara dramatis; rusaknya hubungan diplomatik; hingga ancaman perang terbuka di antara sesama negara adidaya yang semakin sering terdengar.

Ketegangan Regional

Ketegangan dalam hubungan Rusia vs Eropa-Amerika Serikat pada mulanya dipicu sengketa Krimea antara Rusia dan Ukraina pada 2014. Ketegangan itu berlanjut dengan sanksi ekonomi atas Rusia. Rusia semakin dicap "bad boy" karena dituduh mengintervensi Pilpres Amerika 2016, dan melakukan upaya pembunuhan double agent Rusia di Inggris yang berujung pengusiran diplomat dari masing-masing negara.

Sementara itu, konflik dan perang di Timur Tengah kini memasuki tahun kedelapan setelah Arab Spring (akhir 2010) dan kontra-Arab Spring (pertengahan 2013), dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Konflik dan perang itu telah meluluhlantakkan seluruh tatanan politik, ekonomi, dan sosial di kawasan itu. Angka kematian dan pengungsi sudah terlalu mengerikan. Namun, yang lebih membahayakan dalam konflik itu adalah keterlibatan kekuatan militer dunia: AS, Eropa, Rusia, dan China; kekuatan regional yang juga besar seperti Turki, Iran, dan Saudi Arabia; serta, kekuatan "non-state" dengan berbagai alirannya.

Bahkan dalam beberapa waktu terakhir benturan terbuka langsung antara pasukan AS dan Rusia mulai terjadi. Banyak pengamat mengatakan, trigger yang bisa menyebabkan terjadinya perang global kemungkinan besar berasal dari Timur Tengah.

Di Asia Pasifik kita menyaksikan memanasnya situasi di Laut China Selatan yang melibatkan lima negara, yaitu China (termasuk Taiwan), Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Hotspot lain ada di Semenanjung Korea yang menjadi proxy bagi dua kekuatan lama yang berseteru, yaitu AS dan Rusia, yang mewakili dua kepentingan ideologis yang berbeda. Selain konflik antarnegara, kawasan ini juga terkoyak oleh konflik lokal seperti di Rohingya, dan potensi ISIS di Filipina.

Perlombaan Senjata dan Belanja Militer

Di tengah serial konflik dan perang regional itu kita menyaksikan kembalinya gaung perlombaan senjata canggih termasuk nuklir. Korea Utara kini menjadi negara nuklir baru. Pengembangan teknologi persenjataan dibangun atas berbagai asumsi dan simulasi skenario model dan medan perang. Dengan asumsi bahwa perang nuklir dalam bentuknya yang paling mutakhir akan berujung dengan kehancuran total semua pihak tanpa ada pemenang, pengembangan mesin perang non-nuklir juga terus dilakukan.

Bagian yang paling kompleks dari perlombaan senjata non-nuklir adalah yang berhubungan dengan perang dunia maya (cyberwar). Sebab, sementara senjata nuklir masih lebih dipersepsi untuk fungsi deterrence, perang siber justru sudah terjadi di banyak lini, termasuk dalam ekonomi dan politik. Salah satunya adalah tuduhan intervensi Rusia dalam Pilpres AS pada 2016 lalu.

Implikasi perlombaan senjata itu tentu saja pada meningkatnya anggaran belanja pertahanan dan militer. Total belanja militer China pada 2000 lalu masih sekitar USD 10,3 miliar, dan tahun ini diperkirakan mencapai sekitar USD 231 miliar. Bukan hanya soal angka, China mengubah konfigurasi persenjataannya dengan mengurangi kekuatan darat namun meningkatkan kekuatan udara dan laut, serta meningkatkan kemampuan operasi gabungan, yang dalam literatur perang disebut theatre-level command. Artinya, China memodernisasi tentaranya menjadi kekuatan modern, siap berperang dan berorientasi ofensif (Brookings Institution, 7 Maret 2018).

Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan total belanja militer seluruh negara di dunia pada 2016 mencapai USD 1,69 triliun, setara dengan 2,2% dari GDP dunia. Sepuluh negara dengan proporsi terbesar adalah Amerika (36%), China (13%), Rusia (4,1%), Arab Saudi (3,3%), India (3,3%), Prancis (3,3%), Inggris (2,9%), Jepang (2,7%), Jerman, (2,4%), dan Korea Selatan (2,2%).

Krisis Hubungan Internasional

Perang pernyataan terbuka bersamaan dengan makin memburuknya hubungan diplomatik antara kekuatan-kekuatan global juga makin sering terjadi. Yang paling terbuka adalah hubungan Eropa dan AS versus Rusia. Polemik itu mengindikasikan para pemimpin dunia sudah tidak saling percaya. Fenomena global distrust ini akan menyulitkan semua upaya resolusi konflik.

Dalam kaitan itu, kita menyaksikan bagaimana jabatan-jabatan strategis yang berhubungan dengan isu ini, seperti menteri pertahanan, menteri luar negeri, panglima militer, kepala badan intelijen nasional dan militer, penasihat keamanan nasional, dipegang oleh para hardliner. Itu formasi tempur yang menunjukkan bahwa semua negara besar kini bersiap untuk skenario terburuk.

Akibat distrust dan formasi tempur itu kita menyaksikan bagaimana pola-pola aliansi geopolitik berkembang begitu dinamis dengan pendekatan yang semakin menyempit ke basis kepentingan nasional. Turki yang berada di tengah lingkaran cincin api konflik Timur Tengah, misalnya, dikenal sebagai sekutu AS dan anggota NATO, tapi juga membangun aliansi segitiga geopolitik strategis dengan Rusia dan Iran yang notabene merupakan musuh Amerika.

Namun, pada waktu yang sama Turki juga mendukung Qatar dalam konfliknya dengan tetangga Teluknya yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Turki bahkan mengirim pasukan militernya ke Qatar yang juga menjadi salah satu basis militer AS di Timur Tengah. Pendekatan "zero problem with neighbors" dalam hubungan internasional yang pernah digagas oleh Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu (2009-2014) jadi tidak relevan. Banyak pihak menduga, pandangan berbeda inilah yang memicu retaknya hubungan Davutoglu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Faktor terbesar yang memicu kemungkinan perang global itu adalah krisis ekonomi 2008 yang telah berkembang menjadi krisis multidimensi, termasuk politik dan keamanan. Pukulan krisis yang dipantik oleh krisis keuangan Amerika itu bahkan mulai melumpuhkan sendi-sendi sistem global. Bersamaan dengan itu, dunia menyaksikan makin menciutnya porsi ekonomi Barat, kepemimpinan global AS makin terpuruk, dan wibawa militer AS ikut pudar.

Pada saat yang sama China muncul sebagai kekuatan baru dan Rusia kembali menjadi pemain kuat. Perubahan dalam struktur kekuatan besar dunia itu tentu saja mengubah arah percaturan geopolitik. Transisi panjang dan gelap serta penuh kekacauan menuju sebuah keseimbangan baru sedang terjadi. Jika kekuatan utama dunia tidak menemukan sebuah keseimbangan baru secara damai, maka perang selalu merupakan alternatif terbuka untuk menyelesaikan krisis.

Kemurungan Global

Saat ini kecemasan, ketakutan, kegamangan, dan kemarahan merupakan kombinasi emosional yang mewarnai nuansa psikologis masyarakat global. Perang besar dalam sejarah biasanya tidak pernah direncanakan, tapi selalu meletus di tengah suasana kejiwaan kolektif atau public mood yang buruk dan tidak terkontrol.

Di tengah kekacauan emosional itu biasanya radikalisasi selalu terjadi di tingkat masyarakat serta bisa merusak keseimbangan emosional para elite dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Public mood itu akan terus memburuk seiring berlarut-larutnya konflik dan perang, lalu terakselerasi menjadi frustrasi kolektif dan bisa mengarah ke fatalisme.

Pemicu Perang

Perang global tentu saja tidak bisa dipastikan akan terjadi, apalagi waktu kejadiannya. Sesungguhnya tidak satu pun kekuatan di dunia saat ini yang menginginkan perang itu terjadi.

Namun, kait-mengkait berbagai faktor, seperti akumulasi serial konflik dan perang regional yang berlarut-larut dan melibatkan makin banyak pihak, anggaran belanja militer yang terus membengkak, sentuhan teknologi yang makin canggih terhadap mesin perang, tidak berfungsinya lembaga-lembaga internasional secara efektif seperti Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), semakin banyaknya para hardliner yang memegang posisi kunci di negara-negara adidaya, dan tentu saja krisis ekonomi global yang belum juga pulih, mengantarkan kita pada suatu kecemasan akut bahwa sebuah insiden kecil bisa saja dengan seketika memantik perang besar.

Sebelum 2008, kebanyakan ramalan perang global dikembangkan dalam konteks simulasi berbagai kemungkinan skenario perang. Tapi, dalam 10 tahun terakhir ini dinamika geopolitik global menunjukkan bahwa ancaman perang global itu terasa makin nyata. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memungkinnya terjadinya jauh lebih banyak dibanding situasi sebelum 2008. Bumi makin panas, dan harus didinginkan dengan pikiran jernih para pemimpinnya. []

DETIK, 09 April 2018

Anis Matta | Pengamat politik internasional

Anis Matta: Hilangnya Damai di Asia

Hilangnya Damai di Asia

Oleh: Anis Matta

Asia tak pernah luput dari perhatian dunia. Pada 1993, Bank Dunia menerbitkan laporan tebal bertajuk The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. Buku ini mencoba mengungkap kebijakan apa saja yang berperan hingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi dramatis, kesejahteraan manusia yang meningkat, dan makin meratanya distribusi pendapatan dalam periode 1965-1990. Ternyata laporan ini hanya berumur empat tahun, karena Asia Timur, terutama Thailand, Indonesia dan Malaysia terguncang krisis moneter 1997. Di Indonesia, krisis itu menimbulkan krisis politik hingga 1998.

Dalam setengah abad, keajaiban ekonomi Asia ditopang oleh kestabilan kawasan dan masing-masing negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura memiliki pemerintahan dan pemimpin yang kuat. Kesejahteraan hadir dengan ongkos diredamnya kebebasan politik. Ketegangan politik antarnegara, seperti antara Indonesia dan Malaysia yang meningkat dalam kasus Ambalat (2005), tidak muncul ke permukaan.

Dalam dinamika kawasan, terjadi kebangkitan dan peralihan ekonomi ke Asia secara bertahap: Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan menggeliat pada 1960-an; ASEAN pada 1970-an-terutama dengan bonanza minyak yang dinikmati Indonesia; dan China pada 1980-an ketika Deng Xiao Ping menggulirkan reformasi ekonomi. Akumulasi dari semua proses itu, walau sempat terinterupsi krisis moneter 1997, kini Asia Pasifik menikmati 40% kue Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Di lain pihak, Amerika Serikat dan Eropa yang pernah menikmati sekitar 80% kue PDB dunia kini menyusut hingga sekitar setengahnya.

Meningkatnya dinamika bukan tanpa konsekuensi. Makin intensnya lalu-lintas uang, barang, dan orang di Asia mulai memperuncing perbedaan kepentingan masing-masing negara yang tidak jarang berujung pada ketegangan politik. Eskalasi di Laut China Selatan diperkirakan akan membuat situasi tidak nyaman dalam waktu yang cukup lama. Ada lima negara yang berkepentingan langsung dengan laut yang dilalui lalu lintas perdagangan senilai USD 5 tirliun per tahun itu, yaitu China (termasuk Taiwan), Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Laporan mengenai cadangan minyak dan gas menambah sedap bumbu ketegangan isu ini.

Ketegangan antara Vietnam dan China sempat mendingin dengan beberapa pertemuan dan kesepakatan pada pengujung 2017. Ketenangan itu kembali terusik karena beberapa hari lalu, China menggelar unjuk kekuatan besar-besaran dengan kapal induk, kapal selam, dan sekitar 40 kapal tempur. Pengamat militer menyatakan bahwa gelar kekuatan ini lebih bertujuan propaganda (Reuters, 29/3).

Selain ketegangan militer antarnegara, situasi Asia juga terkoyak oleh konflik primordial seperti yang terjadi di Rohingya. Kekerasan terhadap minoritas muslim di negara itu telah memancing kemarahan komunitas muslim dunia. Sampai saat ini, reaksi umat muslim masih sebatas pernyataan solidaritas dan bantuan kemanusiaan. Namun, bukan tidak mungkin muncul upaya retaliasi berupa kekuatan sipil bersenjata yang masuk ke wilayah itu.

Paruh kedua 2017 Asia dan dunia dikejutkan oleh serangan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Marawi, Filipina. Konflik ini dipicu oleh usaha penangkapan Isnilon Hapilon, pemimpin milisi Abu Sayyaf yang berafiliasi ke ISIS. Tidak ada yang menyangka, di negara mayoritas Katolik itu ada begitu banyak serdadu ISIS hingga mampu mengobarkan perang kota selama lima bulan. Nuansa primordial dalam konflik-konflik tersebut (Buddha vs Islam, atau Islam vs Katolik) menambah kompleksitas konflik karena potensi balas dendam yang tak berkesudahan.

Semenanjung Korea menjadi hotspot lain. Pernyataan Korea Utara bahwa pihaknya baru menguji coba rudal nuklir terbarunya dibalas dengan latihan militer bersama Amerika Serikat-Korea Selatan pada Desember 2017. Banyak pengamat menyatakan ini adalah latihan terbesar, dengan melibatkan enam pesawat tempur siluman F-22 Raptor, jet F-35 dan lebih dari 200 pesawat. Amerika mengirim tak kurang dari 12.000 prajurit untuk bergabung bersama serdadu Korea Selatan. Tak heran jika Pyongyang menganggap latihan itu merupakan tindakan menghasut.

Masih banyak titik-titik panas di Asia. Jepang telah mengamandemen konstitusi yang memungkinkannya melakukan perang di luar negeri. Angkatan perang Jepang berubah dari pasukan bela diri pasifis menjadi militer murni yang memiliki legitimasi untuk melakukan ekspansi. Amandemen ini dikecam keras oleh China dan Korea Selatan yang menyimpan trauma sejarah agresi Jepang di masa lalu. Jepang sendiri berdalih amandemen tersebut dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman dari Korea Utara dan China.

Keinginan junta militer di Thailand untuk terus berkuasa sejak kudeta 2014 dan sentimen politik identitas dan primordial yang merebak di Indonesia, walaupun merupakan dinamika internal, juga menyumbang kerawanan kawasan. Pada saat yang sama, para sekutu AS-Australia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan India makin gencar melakukan konsolidasi. Amerika merasa perlu menegakkan wibawa militernya yang melemah akibat kegagalan invasi Irak 2013. Di atas kertas Paman Sam masih yang paling digdaya, tapi kekuatan itu tidak memancarkan confidence dan kemampuan konsolidasi seperti masa-masa sebelumnya.

Ancaman terbesar dari hilangnya damai adalah hancurnya iklim investasi di Asia. Ini bisa menjadi interupsi besar bagi pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka menengah dan panjang.

Kepentingan Indonesia

Indonesia harus segera menakar daya tahan sistem keamanan dan pertahanan terhadap goncangan geopolitik kawasan dan dunia. Lebih jauh lagi, Indonesia harus ikut mempertahankan situasi kawasan yang kondusif sebagai dasar bagi iklim investasi dan ekonomi di dalam negeri.

Agar dapat menjadi salah satu kekuatan utama, kita harus memperkuat sektor ekonomi, teknologi, dan militer. Kekuatan dan keandalan pada tiga sektor tersebut membuat kita independen dan tidak terombang-ambing agenda pihak lain. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal agar Indonesia menjadi jangkar kestabilan kawasan. Pertumbuhan PDB dan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB regional merupakan kartu truf yang harus dimainkan dengan cermat. Indonesia masuk lima besar PDB Asia, bersama China, India, Jepang, dan Rusia. Ini berarti Indonesia memiliki legitimasi untuk memprakarsai suatu usaha menjaga kestabilan di Asia untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas ekonomi yang berujung pada kesejahteraan rakyat.

Yang tidak kalah penting, dalam jangka menengah Indonesia perlu memikirkan untuk membangun aliansi strategis global baru. Dengan siapa kita beraliansi? Apa yang kita dapat? Untuk dapat menghitung siapa sekutu Indonesia, kita perlu melakukan pemetaan kembali dunia berdasarkan kepentingan nasional kita. Tarik-menarik kepentingan, perhitungan biaya-manfaat, serta chemistry ideologi dan budaya semua dibedah dalam menyusun aliansi baru tersebut. Hanya dengan posisi yang kuat itulah, Indonesia akan duduk di meja utama perundingan Asia dan dunia. []

DETIK, 02 April 2018

Anis Matta | Pengamat politik internasional

Anis Matta: Misteri Indonesia 2030

Misteri Indonesia 2030

Oleh: Anis Matta

Diskursus tentang kemungkinan Indonesia bubar pada 2030 yang dipicu oleh buku Ghost Fleet (2015) dan dikomentari oleh politisi dan para tokoh Indonesia ini menarik. Saya ingin menggunakannya sebagai momentum mengukur ketegangan geopolitik dunia dan prospek kekuatan Indonesia. Apa yang akan terjadi masih misteri. Sejumlah pemikir strategis memperkirakan 2030 adalah titik persilangan antara menurunnya dominasi Amerika Serikat dengan menguatnya China di bidang ekonomi, teknologi, dan militer. Jika tidak ada interupsi, maka China akan menjadi negara adidaya nomor satu dunia.

Di atas kertas sebenarnya AS masih jauh lebih unggul dari China, dalam hal ekonomi, teknologi, apalagi militer. Namun, yang dilakukan China sekarang adalah memperkecil jarak, seperti pelari di nomor dua yang sedang bekerja keras menyusul pelari pertama. Pada 2030 itulah diperkirakan mereka akan berlari seiring. Dalam perspektif strategi perang, ini berarti China akan siap dan mampu menghadapi AS jika terjadi eskalasi konflik yang serius di Asia dan dunia.

Masalah di Amerika

Amerika Serikat memang masih unggul dalam banyak ukuran namun ia sekarang tengah bergelut dengan krisis legitimasi para pemimpinnya serta konflik elite yang berlarut-larut sejak awal proses pemilihan umum hingga terpilihnya Donald Trump sebagai presiden. Krisis ini menyebabkan AS tidak mampu melakukan mobilisasi sumber daya besar-besaran karena tidak solidnya kekuatan-kekuatan domestik. Jika Amerika memutuskan pergi berperang, hambatan pertama yang akan dihadapi adalah penolakan besar-besaran dari rakyatnya sendiri.

Amerika juga sedang mencari bentuk kebijakan luar negerinya. Slogan Trump "Make Amerika Great Again" dan "America First" membuatnya berorientasi ke dalam (inward looking) dengan cakrawala yang sempit. Faktor ini yang menyebabkan barisan Amerika tampak belum rapi di tengah konflik global yang terus naik tensinya.

Menurunnya kemampuan Amerika melakukan mobilisasi besar-besaran juga disebabkan menurunnya kekuatan ekonomi. Jika dulu "Barat" menguasai sekitar 70-80% ekonomi global, kini tinggal sekitar 40% karena direbut oleh Asia, khususnya China dan India.

Amerika juga masih limbung karena belum pulih dari terpaan krisis ekonomi 2008. Krisis yang dimulai dari kredit macet sektor properti ini berkembang hingga memukul jantung kapitalisme, pasar bebas, dan secara khusus meruntuhkan kepercayaan kepada sistem keuangan global. Satu per satu raksasa keuangan Amerika tumbang, mulai dari Bear Sterns, Lehman Brothers, hingga AIG. Kemudian muncul krisis utang di Eropa yang meluluhlantakkan Yunani dan merembet ke Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Siprus. Bersamaan itu, mulai timbul krisis gelombang pengungsi ke Eropa.

Amerika kehilangan legitimasi di Eropa. Ini tampak dari sikap beberapa negara, salah satunya Kanselir Jerman Angela Merkel yang dengan tegas menyatakan sudah waktunya Barat tidak lagi tergantung pada kepemimpinan Paman Sam. Di dalam negeri, Amerika tidak bisa melakukan konsolidasi elite untuk melakukan agenda-agenda besar.

Kembali ke Ghost Fleet, buku ini bisa dibaca sebagai warning dan provokasi agar Amerika segera melakukan interupsi ketika masih dalam posisi unggul. Ada pihak yang tidak menginginkan Amerika nantinya harus masuk ke suatu konflik-bahkan perang --yang tak mungkin dimenangkannya.

Masalah di China

Dengan segala glorifikasi sebagai keajaiban ekonomi dari Timur, China bukan tanpa masalah. Setelah mencapai puncak pertumbuhan ekonomi 14,2 persen pada 2007, mulai 2015 hingga sekarang angka pertumbuhan China selalu di bawah 7 persen dengan tren menurun. Negeri Panda ini belum mendapat momentum lagi untuk menggenjot roda perekonomiannya. Padahal, dalam bahasa yang sederhana, tidak mudah memberi makan sekitar 1,4 miliar manusia. Konsekuensi dari perlambatan ekonomi adalah menurunnya penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sehingga ancaman revolusi sosial terus membayangi negeri itu.

Masalah kesenjangan ekonomi pun semakin banyak ditulis oleh media internasional. Pada akhir 2016, Forbes mengutip penelitian dari Nanjing Agricultural University, menggambarkan China yang terbagi dua: tujuh provinsi pesisir, yaitu Shanghai, Tianjin, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong, Shandong, dan Fujian serta bagian Inner Mongolia adalah daerah berpendapatan tinggi; sementara daerah lain di pedalaman adalah daerah berpendapatan rendah. Pendapatan per kapita di daerah pedalaman hanya 60 persen dari mereka yang tinggal di daerah kaya. Tak heran ada yang menyebut, kota-kota pesisir yang berkilau seperti Shanghai, Guangzhou, atau Shenzhen tak ubahnya ruang tamu yang indah untuk menyembunyikan ruang dalam yang sederhana.

Namun, Presiden Xi Jinping lebih mampu melakukan konsolidasi ke dalam, terutama setelah konstitusi negeri itu menghapus masa jabatan presiden. Ia tidak memiliki masalah legitimasi kepemimpinan dan konsolidasi elite seperti yang dihadapi Trump. Xi juga lebih mampu mengendalikan masyarakat sipil untuk konsolidasi agenda-agenda besar.

Konsolidasi kekuatan militer tampak dari belanja persenjataan yang terus naik. Data resmi menunjukkan pada 2016 belanja militer China USD 146 miliar (Rp 1.900 triliun), naik 11 persen dari USD 131 miliar pada 2014. Angka ini menempatkan China sebagai nomor dua persis di bawah AS. Dari sisi industri pertahanan pun China telah menjadi eksportir senjata terbesar nomor tiga dunia, memasok persenjataan ke 35 negara dengan pembelian signifikan dari Pakistan, Bangladesh, dan Myanmar.

Dalam perspektif kritis, agenda Xi memperkuat militer juga bertujuan mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembelahan sosial yang tidak terkendali. Konsolidasi elite juga dilakukan dengan memberangus lawan-lawan politiknya melalui isu pemberantasan korupsi.

China dengan cerdas memanfaatkan hamparan kontinen Asia untuk memperkuat posisi geopolitiknya melalui pembangunan jalan dan rel kereta serta jalur pipa gas. Belajar dari Barat, China juga memperkuat dominasinya dengan membentuk lembaga keuangan raksasa Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan 67 negara anggota, termasuk sejumlah negara Eropa seperti Belanda, Swiss, Jerman, dan Israel.

China mengadopsi kapitalisme untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya, tetapi masih menetapkan komunisme dalam sistem ideologi dan politiknya, seraya menjaga jarak terhadap kapitalisme global. China bahkan mulai masuk ke isu sensitif seperti Palestina-Israel dan konflik Suriah.

* * *

Mengikuti alur di atas, jika tidak ada interupsi, China akan menjadi negara adidaya nomor satu di dunia. Interupsi yang mungkin terjadi adalah krisis ekonomi dalam skala besar atau perang. Itulah misteri yang baru akan terjawab pada waktunya. Lalu, di mana Indonesia di tengah konflik yang memanas ini? Katakanlah, jika Laut China Selatan mengalami eskalasi, apa yang bisa kita lakukan?

Lebih penting lagi, bisakah Indonesia menjadi faktor interupsi agar perimbangan kekuatan dunia tetap terjaga sehingga usia perdamaian bisa lebih panjang? Itu yang harus dijawab oleh para pemimpin. Jika bisa mengelola semua potensi yang dimiliki, seharusnya Indonesia duduk di meja utama perundingan dunia. []

DETIK, 27 Maret 2018

Anis Matta | Pengamat politik internasional

Anis Matta: Trump Melawan Dunia Baru

Trump Melawan Dunia Baru

Oleh: Anis Matta

Sidang Umum PBB pada 21 Desember 2017 secara mayoritas menolak pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Deklarasi itu ditolak 128 negara, AS hanya didukung delapan negara, dan sisanya 35 negara abstain.

Bisa jadi Trump akan berjalan terus karena baginya ini bukan sekadar memenuhi janji kampanye, melainkan hasrat “menulis” sejarah dan peta dunia baru. Dalam berbagai kesempatan, Trump sempat menyatakan menerima ide solusi dua negara, yang sejatinya bertentangan dengan gagasan Negara Israel Raya dari Theodore Herzl dan para zionis radikal pengikutnya.

Dalam mimpi Herzl, Negara Israel Raya terbentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak, merangkai seluruh wilayah Jordan, Suriah, Lebanon, Kuwait dan sebagian besar Arab Saudi. Dalam skenario itu, Palestina seharusnya lenyap dari peta bumi.

Rencana itu sebagian dilaksanakan dengan menciptakan “proxy state” sebagai bumper dan tempat penampungan emigran Palestina seperti Yordania, atau sebagai perlindungan keamanan seperti Mesir.

Langkah lain melalui proyek konflik berkesinambungan di kawasan, seperti konflik Sunni-Syiah dalam perang Iran-Irak 1980-1988; konflik etnis Kurdi; konflik perbatasan Irak-Kuwait (1990) yang memicu Perang Teluk pertama 1991, disusul invasi Amerika 2003; lalu konflik Arab Spring dan kontra-Arab Spring sejak 2010. Sekarang, kawasan itu menjadi spot konflik global terpanas dan melibatkan hampir semua kekuatan, termasuk Rusia yang paling akhir terlibat.

Sebagian lagi dijalankan dengan melokalisasi isu Palestina menjadi isu domestik, sehingga negara-negara Arab tidak terlibat atau hanya mendukung Palestina secara pasif.

Perubahan geopolitik

Akankah deklarasi Trump berjalan seperti Deklarasi Balfour seabad lalu? Jawabnya, dunia sudah jauh berubah. Pertama, Deklarasi Balfour dibuat dengan premis bahwa Sekutu akan menang Perang Dunia I. Di atas puing-puing imperium Ottoman pada 1924 ditulis sebuah peta dunia baru oleh Sykes-Picot-mewakili negara adidaya saat itu, Inggris dan Prancis-yang memasukkan entitas baru bernama Israel dan menghapus Palestina.

Perang Dunia II juga dimenangkan Sekutu, tapi Amerika juaranya. Namun, setelah Perang Dingin, Barat tampak kehilangan arah dan sibuk menyelamatkan kepentingan masing-masing, terutama dalam hal ekonomi.

Posisi AS tengah melemah karena semua proyek globalnya kandas di tengah jalan. Yang paling merugikan adalah invasi ke Irak 2003 dan konflik Libya. AS juga limbung menyikapi Suriah, karena harus berhadapan dengan Rusia.

Perkembangan kedua adalah munculnya kekuatan baru, yaitu Cina dan Rusia. Cina kini membayangi AS dan Eropa dalam ekonomi, militer, dan teknologi. Menurut data Bank Dunia, dari 75,8 triliun dolar AS PDB dunia 2016, AS menghasilkan 18,6 trilun dolar AS (24,5 persen), Eropa sekitar 17,6 triliun dolar AS (23,2 persen) dan Cina 11,2 triliun dolar AS (14,7 persen).

Jika Eropa dipecah berdasarkan negara, PDB terbesar dihasilkan Jerman yang “hanya” 3,5 triliun dolar AS. Jauh berbeda dengan paruh kedua abad lalu ketika AS dan Eropa menguasai sekitar 80 persen output ekonomi dunia.

Penetrasi Cina dan Rusia ke Eropa semakin dalam. Proyek Jalur Sutera “One Belt One Road” menghubungkan Cina ke Eropa dalam waktu 18 hari via darat, jauh lebih singkat dibandingkan 35 hari via laut. Jalur pipa gas hingga pesisir Pakistan melepaskan ketergantungan Negeri Tirai Bambu itu terhadap Selat Malaka jika terjadi eskalasi di Laut China Selatan.

Rusia menguasai pasokan gas ke Eropa. Orang juga belum lupa dengan warisan nuklir yang kini ada di genggaman Presiden Vladimir Putin. Itulah mengapa sanksi Amerika dan Uni Eropa terhadap Rusia atas kasus Ukraina tidak efektif.

Amerika tidak lagi mampu memobilisasi Eropa. Apalagi, kompetisi antara kaum nasionalis konservatif dan globalis liberal menajam dan akan mengubah konfigurasi ideologis kepemimpinan negara di kedua tempat itu.

Konstelasi politik kawasan Arab menjadi faktor ketiga. Turki dan Iran menggantikan sekutu Israel, yaitu Arab Saudi dan Mesir, sebagai pemain utama. Sebelum deklarasi Trump, negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, serta Mesir telah dikondisikan untuk menerima.

Dalam situasi transisi kekuasaan di Saudi, Muhammad bin Salman bertindak pragmatis untuk mendapat dukungan Trump meraih mahkota kerajaan. Media memberitakan perjalanan rahasia penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, ke negeri itu pada akhir Oktober. Semua drama "Game of Thrones" yang sekarang terjadi di Arab Saudi adalah bagian dari deal itu.

Pengondisian ini sia-sia karena segitiga Turki, Iran, dan Rusia menutup ruang gerak Amerika. Apalagi saat ini, semangat perlawanan rakyat Palestina jauh lebih kuat dari semangat bertahan kaum Yahudi. Sejak intifada meletus pada 1987, pamor kedigdayaan tentara Israel yang pernah mengalahkan tentara gabungan Aran pada 1948 seolah meredup. Belakangan ini, semakin banyak orang Yahudi yang hengkang dari Israel dan kembali ke negara asalnya.

Akhir mimpi

Trump dan pendukung berdirinya negara Israel berhadapan dengan dunia yang sama sekali baru. Rentang satu abad sejak Deklarasi Balfour 1917, yang semula direncanakan menjadi perayaan berubah menjadi kehinaan. Ancaman Amerika bantuan keuangan Amerika pun tak digubris. Hasil voting PBB menunjukkan betapa Paman Sam tengah kehilangan legitimasi sebagai superpower. Bisa jadi, inilah akhir mimpi kaum zionis. []

REPUBLIKA, 28 Desember 2017

Anis Matta  ;  Pengamat Politik Internasional